Runtuhkan "Lingkaran Setan" Penyebab Akar Masalah PSSI

KLB 16 Februari harus menjadi momentum untuk mengubah kebiasaan buruk yang selama ini menjadi sumber masalah di PSSI. Siapapun ketua umum terpilih wajib menunjukkan komitmen kuat untuk mengakhiri "lingkaran setan" itu.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Ketua Komite Banding Pemilihan (KBP), Gusti Randa, didampingi anggota mengumumkan daftar calon tetap untuk ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif (exco) PSSI periode 2023-2027 dalam jumpa pers di Arena GBK, Jakarta, Senin (6/2/2023). Sebanyak lima calon Ketua Umum PSSI, 16 calon wakil ketua umum, dan 55 calon anggota exco akan berebut suara dalam pemilihan yang berlangsung di Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 16 Februari mendatang.

Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau KLB PSSI 2023 pada 16 Februari mendatang harus menjadi momentum untuk meruntuhkan sistem bermasalah yang selama ini menjadi "lingkaran setan" di tubuh federasi itu sejak lama. Pengurus terpilih wajib menunjukkan komitmen kuat untuk mengubah sistem tersebut demi perbaikan fondasi sepak bola nasional.

”Sumber masalah PSSI adalah AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) mereka yang melindungi mereka dari semua kepentingan luar. Itu membuat mereka menjadi lembaga yang sangat eksklusif, bahkan bisa melindungi diri dari kepentingan negara,” ujar pengamat sepak bola, Anton Sanjoyo, saat ditemui akhir pekan lalu.

Joy mengatakan, KLB PSSI masih menggunakan atau berpegang kepada AD/ART PSSI yang diratifikasi beberapa tahun lalu, setidaknya sejak 2011. AD/ART itu memang mengacu Statuta FIFA. Akan tetapi, ada pasal-pasal yang tidak memungkinkan orang-orang dari luar lingkaran internal PSSI untuk bisa masuk, terutama dalam kaitannya dengan pemilik suara atau voter.

Baca juga : Potensi Sepak Bola Nasional Belum Dikelola Maksimal

Sebanyak 87 pemilik suara itu terdiri dari 34 Asosiasi Provinsi (Asprov), 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, Federasi Futsal Indonesia, Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia, dan Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia. Di antara semua pemilik suara itu, Asprov PSSI kerap menjadi pokok masalah karena mayoritas diisi orang-orang yang tidak punya visi membangun sepak bola. Visi mereka untuk kepentingan masing-masing, individu ataupun pribadi.

Para pemilik suara itu, khususnya dari Asprov, adalah orang-orang yang telah lama menguasai hak pilih dan masih akan memilih saat ini. ”Pada dasarnya, mereka adalah orang-orang yang tidak punya visi sepak bola. Visinya untuk diri sendiri untuk menambah pundi-pundi duitnya atau kepentingan klubnya. Mereka tidak berpikir secara holistik sehingga yang dipilih adalah orang-orang yang 'punya duit'. Sepanjang sejarah, pemilik suara pasti dibayar untuk memilih si A atau si B. Mereka selalu main di banyak kaki, nanti tergantung siapa yang bayar lebih gede,” kata Anton.

Masalah berulang

Akibatnya, PSSI diisi oleh para pengurus atau anggota komite eksekutif (exco) yang nyaris tidak berubah dalam belasan hingga puluhan tahun terakhir. Tak pelak, PSSI selalu berkutat dengan masalah itu-itu saja. Apalagi, yang menggerakkan PSSI bukan sekadar ketua umum, melainkan exco yang bersifat kolektif kolegial. Adapun exco PSSI terdiri dari ketua umum, dua wakil ketua umum, dan 12 anggota.

Sistem yang ada saat ini membuat ketua umum tidak bisa serta-merta menjalankan idenya tanpa dukungan dua per tiga exco. ”Katakanlah ketua umum baru adalah orang benar, dia akan berhadapan dengan sejumlah exco yang dipilih oleh voter yang sebagian besar tidak punya visi membangun sepak bola. Apakah dia bisa mengendalikan exco yang bukan dia pilih untuk tunduk dan sepakat dengan semua idenya? Hanya ketua umum dengan kepribadian atau karakter kuat yang bisa melakukannya,” ucap Anton.

Baca juga : Pusaran Konflik PSSI yang Tak Pernah Berujung

Tak heran, ketua umum silih PSSI silih berganti, tetapi sepak bola nasional tetap jalan di tempat. Buruknya tata kelola kompetisi ikut menyebabkan Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu. Selain itu, dari tahun ke tahun, jadwal kompetisi selalu dihantui ketidakpastian. Bahkan, kompetisi bisa terhenti sewaktu-waktu oleh keputusan sepihak, seperti yang terjadi pada Liga 2 dan Liga 3 saat ini.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Bunga, atribut tim, dan foto korban Tragedi Kanjuruhan di depan pintu 13 Stadion Kanjuruhan, di Malang, Jawa Timur, sebagaimana terlihat, Kamis (5/1/2023). Tragedi itu menelan korban 135 jiwa.

Buruknya mutu kompetisi berefek negatif kepada kualitas pemain-pemain yang didapat untuk memperkuat timnas. Peringkat dunia Indonesiam yang melonjak siginfikan dalam empat tahun terakhir, yakni dari 173 per Desember 2019 menjadi 151 per Desember 2022, bukanlah prestasi istimewa.

Sebab, capaian itu tidak lepas dari skenario tersendiri, terutama ketika Indonesia menang dua kali atas tim peringkat 80 besar dunia, Curacao, dalam laga persahabatan medio September 2022. Permainan apik melawan Curacao itu tidak tercermin tatkala Indonesia mengarungi Piala AFF 2022. ”Tim Garuda” lagi-lagi tidak mampu mengangkat trofi Piala AFF karena kalah agregat 0-2 dari Vietnam di semifinal.

Saya berharap, kepengurusan PSSI yang akan datang pada saat berakhir masa kepengurusannya dapat meninggalkan warisan positif. (Fakhri Husaini)

Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 juga bukan prestasi membanggakan karena tiim "Merah-Putih” pernah melakukannya berulang kali kurang lebih 20 tahun lalu. ”Kalau ketua umum PSSI kerja benar, peringkat FIFA Indonesia itu sudah sama dengan Vietnam (kini berada di urutan ke-96 dunia atau tertinggi di Asia Tenggara),” tutur Anton.

Kontrak politik

Maka itu, ia menuturkan, siapa pun ketua umum baru mesti membuat kontrak politik dengan para exco dan pemilik suara untuk mengubah AD/ART PSSI. Hal itu memungkinkan karena Nurdin Halid pernah menghapus pasal mengenai larangan mantan narapidana menjadi calon ketua umum untuk periode 2011-2015 silam.

Padahal, berdasarkan Statuta FIFA, mantan narapidana tidak bisa menjadi ketua umum ataupun anggota exco federasi. Kendati demikian, FIFA bergeming dengan langkah Nurdin. Sebab, selama ini, FIFA punya kepentingan dengan Indonesia yang dianggap sebagai pasar besar yang sangat menguntungkan secara bisnis.

CHRISTINA MUTIARANI JEINIFER SINADIA

Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) Mochammad Iriawan sedang berpose seusai pertemuan di kantor PSSI, Arena GBK, Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Oleh karenanya, betapa pun banyak masalah yang terjadi di sepak bola Indonesia, seperti Tragedi Kanjuruhan yang menimbulkan 135 orang meninggal dunia, tidak akan menimbulkan sanksi FIFA. Bahkan, dalam tragedi itu, PSSI hanya mengadopsi 30 persen dari regulasi standar keamanan FIFA. Akan tetapi, FIFA tidak terlalu peduli.

”Jadi, sangat mungkin untuk mengubah AD/ART PSSI saat ini. Kalau terwujud, ketua umum baru akan menjadi peletak batu pertama untuk mengubah sepak bola nasional. Itu akan menjadi tabungan untuk PSSI yang akan datang agar bisa diisi oleh orang-orang yang profesional,” terang Anton.

Baru setelah itu, menurutnya, ketua umum baru memperhatikan empat poin lain yang menjadi pekerjaan rumah utama PSSI, yakni memperbaiki mutu kompetisi yang akan berefek terhadap perbaikan kualitas pemain dan pelatih, menghidupkan kompetisi kelompok usia berjenjang, meningkatkan kualitas wasit dan timnas.

Selebihnya, ketua umum baru patut menunjuk orang-orang yang kompeten di divisi profesional, seperti sekretaris jenderal yang memutar organisasi, direktur teknik timnas, direktur pembinaan usia muda, direktur kompetisi atau PT Liga Indonesia Baru, dan direktur pemasaran. ”Itu sangat mendesak karena ketua umum baru tidak mungkin melakukan semuanya sendirian,” ujar Anton kemudian.

Anggota Komite Eksekutif Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia, Fakhri Husaini, juga menekankan mendesaknya perbaikan tata kelola sepak bola nasional. Ia menyoroti soal mendesaknya pengadaan lapangan latihan untuk tim nasional, tata kelola kompetisi yang teratur dan bermartabat, serta pemberantasan mafia pengaturan pertandingan.

Pembinaan usia dini

Fakhri, yang pernah membesut tim sepak bola Indonesia kelompok umur pada rentang 2014 hingga 2020, juga meminta kepengurusan PSSI baru nanti untuk lebih serius memperhatikan pembinaan pemain usia muda.

Hal itulah yang Fakhri nilai kurang dilakukan secara maksimal oleh PSSI. Ia berharap ke depan PSSI bisa melaksanakan kompetisi usia muda yang terintegrasi dan berkelanjutan, bukan kompetisi yang menyiksa pemain muda hanya untuk formalitas semata.

“Saya berharap, kepengurusan PSSI yang akan datang pada saat berakhir masa kepengurusannya dapat meninggalkan warisan positif berupa prestasi timnas yang membanggakan, regulasi tata kelola organisasi dan kompetisi yang berkualitas, serta infrastruktur kantor dan lapangan latihan bagi penerus kepengurusannya kelak,” tutur Fakhri.

Baca juga : Pengurus Baru PSSI Didesak Tingkatkan Kualitas Kompetisi

Di sisi lain, ketua umum baru harus sadar diri berstatus minoritas di antara anggota exco baru yang notabene wajah lama. Dia mesti memahami itu agar tidak mudah dikendalikan atau menjadi boneka para exco tersebut.

”Mereka bisa memengaruhi para exco kalau mereka mau. Lagi pula, calon kuat ketua umum baru adalah orang-orang berpengaruh dan punya finansial kuat. Asal ada kemauan dan fokus, mereka bisa membawa PSSI menjadi lebih baik,” ujar Anton.