TGIPF Percepat Laporan ke Presiden Joko Widodo Pekan Ini

TGIPF segera menuntaskan proses pencarian fakta dan keterangan mengenai penyebab terjadinya Tragedi Kanjuruhan. Hasil laporan itu akan segera diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat pekan ini.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Mahfud MD menyampaikan konferensi pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/10/2022). Mahfud memastikan, pihaknya akan segera menyusun laporan akhir hasil pengusutan tragedi itu dan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat pekan ini.

JAKARTA, KOMPAS — Tim Gabungan Independen Pencari Fakta berusaha untuk mempercepat tugasnya agar bisa segera menyusun laporan akhir dan menyerahkan ke Presiden Joko Widodo pada Jumat (14/10/2022). Tim juga akan segera menuntaskan uji laboratorium terhadap dampak gas air mata kedaluwarsa yang ditemukan dalam tragedi sepak bola usai laga Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10/2022), yang menyebabkan setidaknya 131 korban jiwa dan luka-luka.

Secara keseluruhan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua TGIPF Mahfud MD dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/10/2022), menegaskan, TGIPF terbentuk untuk mencari fakta dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan sepak bola nasional. Mereka sudah seminggu bekerja mengumpulkan data tersebut. Selasa ini adalah hari terakhir mereka memintai keterangan dari pihak-pihak terkait yang dibutuhkan.

Baca juga: Korban Tragedi Kanjuruhan Bertambah

Dalam dua hari ini, TGIPF cukup banyak memanggil sejumlah pihak terkait ke Kemenko Polhukam. Pada Senin (10/10/2022), mereka mengundang Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.

Pada Selasa, TGIPF mengundang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Indosiar selaku pemegang hak siar Liga 1, dan koalisi masyarakat sipil. TGIPF berupaya bergerak secepat mungkin agar pengungkapan kasus itu bisa segera diketahui Presiden.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Suasana rapat antara Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama PSSI di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Jadi, kalau dulu kami minta waktu satu bulan dan Presiden menyatakan kalau bisa dua minggu, kami insya Allah bisa lebih cepat sepuluh hari.

”Mulai hari Rabu (12/10/2022), tim akan segera melakukan analisis sekaligus menyusun kesimpulan dan rekomendasi sehingga diharapkan laporannya bisa saya serahkan kepada Bapak Presiden pada hari Jumat pekan ini. Jadi, kalau dulu kami minta waktu satu bulan dan Presiden menyatakan kalau bisa dua minggu, kami insya Allah bisa lebih cepat sepuluh hari,” kata Mahfud.

”Tim sekarang sedang mengonfirmasi beberapa hal yang dinilai sebagai kelemahan atau kesalahan di dalam penerapan standar peraturan yang semestinya dilaksanakan dalam pelaksanaan pertandingan. Bukti-bukti penting yang didapat dari lapangan saat ini sedang dikaji dan sebagian juga sedang diperiksa di laboratorium, misalnya menyangkut kandungan gas air mata,” ujar Mahfud.

Baca juga: Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Harus Fokus terhadap Korban

Mahfud mengatakan, tim menemukan bahwa ada gas air mata kedaluwarsa yang ditembakkan dalam Tragedi Kanjuruhan. Sebagian lainnya, masih akan diperiksa apakah kedaluwarsa atau tidak. Yang pasti, tim perlu memastikan apakah gas air mata kedaluwarsa itu berbahaya atau sejauh mana tingkat keberbahayaannya. ”Kita akan memastikan lagi apakah gas air mata kedaluwarsa itu lebih berbahaya atau tidak lebih berbahaya daripada yang tidak kedaluwarsa,” kata Mahfud.

Mahfud menuturkan, kalau ada sesuatu yang perlu dikoreksi dalam pelaksanaan di lapangan, pihaknya akan melakukan konsolidasi untuk dibicarakan dengan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Yang pasti, FIFA akan mengutus perwakilannya ke Indonesia untuk melakukan penataan ulang terhadap persepakbolaan Indonesia.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Rombongan PSSI yang dipimpin Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (kanan) bersiap ikut rapat dengan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

”Bila kesalahan-kesalahan itu terkait dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, kita akan merekomendasikan terobosan hukum baru. Itu untuk memastikan agar jalannya pertandingan sepak bola dan kompetisi sepak bola nasional berjalan sehat dan bertanggung jawab,” ujar Mahfud.

Pembelaan PSSI

Rombongan PSSI tiba dengan menggunakan bus sekitar pukul 11.15 untuk mengikuti rapat tersebut. Turut hadir sejumlah pejabat PSSI, antara lain Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, Wakil Ketua PSSI Iwan Budianto, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, Ketua Tim Investigasi PSSI sekaligus Ketua Komite Wasit PSSI dan Ketua Asprov PSSI Jawa Timur Ahmad Riyadh, serta Ketua Komite Disiplin PSSI Erwin Tobing.

Riyadh menyampaikan, pihaknya datang dengan membawa bukti-bukti terkait, termasuk dokumen legalitas seperti laporan komisi pertandingan (match commissioner). PSSI berdalih tidak ada yang sempurna dan mereka butuh masukan dari segenap pihak, termasuk masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada untuk bahan pembenahan.

Baca juga: Pemeriksaan Tiga Polisi Berstatus Tersangka dalam Tragedi Kanjuruhan Ditunda

PSSI memastikan siap membuka diri agar persepakbolaan nasional lebih baik. ”Tadi, ada banyak masukan. Nanti, TGIPF akan merumuskan dan merekomendasikannya dengan kami, kepolisian, dan FIFA. Itu agar aturannya sinkron dan harmonis. Tujuannya, untuk menjamin peristiwa serupa tidak terulang lagi, supaya penonton bisa menonton dengan nyaman dan aman, pemain bisa main dengan nyaman dan aman, serta ofisial tim tamu bisa datang dengan nyaman dan aman,” tutur Riyadh.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Kepala Polres Malang yang baru, Ajun Komisaris Besar Putu Kholis Aryana, Selasa (11/10/2022), berdoa di depan hamparan bunga tabur yang menumpuk di depan pintu 13 Stadion Kanjuruhan.

Selain itu, Riyadh mengutarakan, FIFA sudah datang dan berkantor di kantor PSSI mulai kemarin. Pembicaraan kedua pihak terus berlanjut dan puncaknya sewaktu Presiden FIFA Gianni Infantino datang ke Indonesia yang direncanakan pada tanggal 18 Oktober atau 19 Oktober mendatang.

”Insya Allah, kita tidak disanksi FIFA karena Tragedi Kanjuruhan bukan perbuatan masif dari pemerintah. Kalau misalnya pemerintah yang punya kebijakan untuk pengamanan pertandingan sepak bola harus memakai gas air mata, itu pasti FIFA turun tangan. Namun, ini kan enggak. Malah, pemerintah ikut menyelidiki, menyidik, dan memproses hingga ke pengadilan terhadap siapa-siapa yang terlibat dalam penggunaan gas air mata,” ujarnya.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, Mencoba Memahami Apa yang Terjadi

Menurut Riyadh, karena pihaknya masih fokus dalam pengungkapan Tragedi Kanjuruhan, kemungkinan kompetisi dari Liga 1, Liga 2, hingga Liga 3 akan ditunda lebih lama. Sebelumnya, setelah peristiwa itu, PSSI menunda penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2 selama dua pekan. ”Penghentian ini akan dilakukan sampai format pengamanan kompetisi tertata ulang dengan lebih bagus. Kalau sudah bagus dan mendapatkan persetujuan dari FIFA, kita akan laksanakan kembali kompetisi,” katanya.

Pertandingan malam hari

Terkait pertandingan malam hari yang dianggap rawan, Riyadh menjelaskan, PSSI siap menerima rekomendasi mengenai hal tersebut. ”Nanti TGIPF akan memberikan masukannya bagaimana pertandingan yang boleh dan yang tidak. Nanti akan ada kelas-kelasnya atau tingkat risikonya. Sejauh ini, kita tidak mau mendahului. Kita harus duduk bersama untuk menentukan ini agar keputusan yang diambil bisa dihormati semua pihak, mulai dari klub, PSSI, kepolisian, hingga pemerintah daerah yang punya stadion,” tuturnya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Sebuah poster yang bertuliskan seruan untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan terlihat di kawasan Glodok, Jakarta Barat, Selasa (11/10/2022). Tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan korban jiwa 132 orang meninggalkan duka dan keprihatinan tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi sorotan dunia internasional.

Riyadh mengatakan, yang jelas, pertandingan Arema dan Persebaya yang berlangsung di malam hari sesuai dengan rekomendasi kepolisian setempat. Laga itu tidak mungkin berjalan tanpa izin dari pihak keamanan. ”Kalau tidak ada rekomendasi, laga itu tidak mungkin dilaksanakan. Bahkan, lewat koordinasi dengan pihak keamanan juga, ada tambahan jumlah personel keamanan dari 700-800 orang menjadi 2.000 orang,” ujarnya.

Baca juga: Tim Kementerian PUPR Cek Kondisi Stadion Kanjuruhan

Erwin menuturkan, sebelum pertandingan Arema dan Persebaya, ada dialog ataupun rapat antara panitia pelaksana pertandingan dan kepolisian. Hasilnya, kepolisian memberikan izin untuk pelaksanaan laga tersebut. ”Melalui dialog itu, kita melihat hambatannya apa. Ternyata, ada kesepakatan, polres menyetujui. Kalau tidak dikasih, enggak mungkin juga PSSI memperbolehkannya. Ini tidak ada hubungannya dengan jadwal pemilik hak siar,” tegasnya.

Terakhir, saat ditanya tentang petisi dari masyarakat agar Ketua PSSI mundur, Riyadh menekankan, itu hak masyarakat untuk mengkritik. Namun, bentuk tanggung jawab tidak harus dengan mundur dari jabatan. Sebaliknya, itu bisa dengan membuktikan bahwa PSSI bisa menjadi lebih baik. ”Nantinya, Kongres PSSI yang akan menentukan lagi soal tersebut,” kata Riyadh.