Wapres Amin Mengingatkan Desain Besar Olahraga Nasional Membutuhkan Peta Jalan
Peta jalan desain besar olahraga nasional secara komprehensif perlu segera disiapkan. Harapannya, bisa mencapai target prestasi yang berkesinambungan. Memenuhi target agar Indonesia bisa masuk peringkat 5 Olimpiade 2044.
Oleh
NINA SUSILO
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Desain besar olahraga nasional memerlukan peta jalan yang komprehensif. Dengan demikian, target mencapai peringkat kelima dunia dalam Olimpiade dan Paralimpiade 2044 bisa dicapai.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memimpin rapat mengenai desain besar olahraga nasional (DBON) di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Hadir dalam rapat ini antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Dalam rapat ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali justru tidak hadir karena sakit. Amali digantikan Deputi Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Raden Isnanta.
DBON yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 disiapkan untuk merancang ulang ekosistem olahraga nasional dan tata kelola pembinaan atlet nasional. Ini sekaligus komitmen pemerintah untuk mendukung atlet-atlet Indonesia dapat berprestasi di tingkat dunia. Pembinaan dari hulu ke hilir juga akan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
Dengan DBON, ditargetkan Indonesia bisa berprestasi di tingkat dunia. Tahun 2044, menurut Wapres Amin, Indonesia menargetkan meraih peringkat kelima di Olimpiade dan Paralimpiade.
Adapun Asian Games dan SEA Games disebut sasaran antara saja seperti disampaikan Menpora Zainudin Amali saat melepas kontingen Indonesia ke SEA Games Vietnam 2021. Tidak ada target medali atau peringkat akhir spesifik untuk kontingen Merah Putih di SEA Games Vietnam 2021.
Kendati demikian, Presiden Joko Widodo saat melepas tim Indonesia tetap berharap semua atlet mampu meraih medali sebanyak-banyaknya dan menaikkan peringkat Indonesia di SEA Games kali ini. Targetnya bisa lebih baik dari SEA Games 2019 yang kala itu Indonesia berada di peringkat keempat.
Wapres meminta supaya dirumuskan peta jalan yang komprehensif dalam rencana aksi di setiap tahapan DBON. Peta jalan ini juga harus diumumkan supaya menjadi panduan seluruh pihak terkait.
Wapres Amin kemudian mengingatkan bahwa penyelenggaraan DBON ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Karena itu, perlu terus dibangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi keolahragaan, dunia usaha serta masyarakat baik dalam dukungan kebijakan anggaran, kurikulum, sarana-prasarana, dan lain sebagainya.
Wapres meminta supaya dirumuskan peta jalan yang komprehensif dalam rencana aksi di setiap tahapan DBON. Peta jalan ini juga harus diumumkan supaya menjadi panduan seluruh pihak terkait. Dengan demikian, pelaksanaan DBON terarah, sistematis dan berkelanjutan.
Kendati berharap prestasi tinggi di tingkat dunia, Indonesia tampak lemah dalam kaderisasi atlet. Dalam SEA Games 2021 Vietnam kali ini, Indonesia hanya mengirim 499 atlet yang umumnya adalah atlet senior yang diharap mampu menyumbangkan medali.
Sebaliknya, banyak atlet muda tak bisa dikirim bertanding dengan alasan kuota dan anggaran yang terbatas. Sebut saja di cabang olahraga senam, hanya dua atlet yang dikirim, yakni Rifda Irfanaluthfi dan Ameera Hariadi. Sebaliknya, beberapa atlet yang disiapkan di pelatnas untuk mendapatkan kesempatan bertanding di ajang multievent ini malah ditinggalkan. Tim review peningkatan prestasi olahraga malah mengirimkan sepuluh atlet vovinam ke Vietnam, cabang olahraga yang tidak prioritas dan tidak dipertandingkan di Olimpiade.
Seusai rapat, Wapres Amin menilai, untuk mewujudkan target prestasi yang berkelanjutan, semestinya kesempatan bertanding di kompetisi tingkat dunia tetap ada. ”Itu yang sedang kita pikirkan ke depan,” tuturnya menjawab pertanyaan wartawan.
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengakui, pembibitan olahraga harus dilakukan sejak muda. Karena itu, Kemendikbudristek akan membantu menyediakan regulasi agar calon-calon atlet berbakat bisa fokus di olahraga.
Selain itu, Nadiem mengakui perlu ada peningkatan frekuensi dan kualitas dari kompetisi. ”Tanpa ada kompetisi, kita enggak akan bisa memfilter siapa yang punya jiwa perjuangan dalam kompetisi. Mungkin banyak orang punya bakat atau atlet, tetapi giliran berkompetisi akhirnya kalah mental,” tuturnya.
Aspek ketiga adalah sarana prasarana. Untuk itu, perlu dibudayakan olahraga di sekolah-sekolah Indonesia. Hal ini perlu didukung guru-guru olahraga di sekolah. Ia kemudian menyebutkan bahwa kurikulum merdeka dinilai lebih fleksibel dan akan bisa mengakomodasi beragam aktivitas seperti olahraga.
”Guru-guru olahraga kita di sekolah-sekolah, apakah mereka mengerti sport science, mengerti nutrisi, mengerti latihan atletik dan lain-lain. Jadi itu merupakan satu aspek SDM (sumber daya manusia) yang sangat penting,” kata Nadiem.
Di sisi lain, menurut Wapres Amin, DBON akan mengaitkan olahraga dengan rekreasi. Karena itu, ditambahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, sektor pariwisata berbasis olahraga, seperti sport tourism dan sport recreation, akan dikembangkan. Hal ini akan mendorong olahraga bergaung dan masyarakat Indonesia ”demam” olahraga.
Kemenparekraf pun ditugaskan merancang beberapa festival olahraga tingkat nasional, tingkat internasional untuk mendorong kebangkitan khususnya di bidang pembangunan SDM di bidang olahraga nasional.
DBON akan mengaitkan olahraga dengan rekreasi. Karena itu, sektor pariwisata berbasis olahraga, seperti sport tourism dan sport recreation, akan dikembangkan.
Pembinaan olahraga di tingkat daerah juga perlu dikuatkan dalam DBON ini. Menurut Mendagri Tito Karnavian, meskipun olahraga bukan termasuk urusan wajib pemerintah daerah, pembinaan olahraga tak bisa ditangani pemerintah pusat sendiri. ”Ini memerlukan afirmasi. Dalam rapat tadi, Bapak Wapres menyarankan untuk menjadi program wajib. Dengan program wajib, maka otomatis anggaran dibuat programnya dan itu akan meliputi pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan olahraga di sekolah-sekolah, pembuatan event-event olahraga dan lainnya,” tutur Tito.
Selain itu, bisa saja daerah tertentu memiliki program olahraga unggulan sesuai karakter sosial budaya daerah. Kendati demikian, hal ini tidak mengunci daerah untuk mengembangkan cabang-cabang olahraga lain.
Selain itu, menurut Wapres, dalam pengantar rapat, olahraga terkait dengan sportivitas. Oleh karena itu, pengalaman sanksi dari Badan Antidoping Dunia (WADA) semestinya menjadi pelajaran dan tidak boleh terulang.