NPC Indonesia Menanti Dukungan Tertulis Pemerintah
Selain menanti pencabutan sanksi WADA kepada LADI, NPC Indonesia menanti dukungan tertulis dari pemerintah untuk jadi tuan rumah ASEAN Para Games 2021. Mereka tak ingin ajang itu batal digelar dua kali berturut-turut.
Oleh
ADRIAN FAJRIANSYAH
·4 menit baca
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Para penari memeriahkan upacara penutupan Asian Para Games 2018 di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Jakarta, 13 Oktober 2018. NPC Indonesia menanti dukungan tertulis pemerintah untuk mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Para Games 2021.
JAKARTA, KOMPAS — Selain menanti perkembangan positif dari sanksi yang dijatuhkan Badan Antidoping Dunia (WADA) kepada Lembaga Antidoping Indonesia (LADI), Komite Paralimpiade Nasional atau NPC Indonesia menanti dukungan tertulis dari pemerintah untuk menjadi tuan rumah alternatif ASEAN Para Games 2021. Dukungan tertulis itu akan menjadi bukti keseriusan Indonesia menjaga eksistensi ajang yang terakhir kali digelar di Malaysia pada 2017.
”Kami baru saja mengirim surat permohonan dukungan tertulis itu kepada Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali) melalui Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Kamis siang ini. Kami harap bisa segera mendapatkan dukungan tertulis itu sebelum kami mengikuti forum Board of Governor Meeting ASEAN Para Sports Federation (APSF) pada 29 November ini,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia Rima Ferdianto saat dihubungi, Kamis (18/11/2021).
Menurut Rima, pertemuan APSF pada 29 November ini akan menyampaikan secara resmi bahwa Vietnam batal menyelenggarakan ASEAN Para Games 2021. Pada 11 November, Vietnam mengumumkan hanya menggelar SEA Games 2021 yang ditunda dari akhir 2021 menjadi Mei 2022. Mereka tidak sanggup melaksanakan ASEAN Para Games 2021 karena pandemi Covid-19 belum teratasi. Padahal, biasanya, tuan rumah SEA Games satu paket sebagai pelaksana ASEAN Para Games.
”Dalam pertemuan itu, kami ingin meminta sesi khusus untuk pemaparan bahwa kami siap menjadi tuan rumah pengganti ASEAN Para Games 2021. Selanjutnya, keputusan ASEAN Para Games akan dipindah ke negara lain atau kembali ditiadakan seperti di Filipina pada 2020 (akibat pandemi Covid-19), itu tergantung dinamika dalam forum tersebut. Yang jelas, kami tidak ingin ASEAN Para Games dibatalkan dua edisi berturut-turut,” katanya.
KOMPAS/Ferganata Indra Riatmoko
Atraksi kembang api memeriahkan acara penutupan Pekan Paralimpiade Nasional Papua 2021 di Stadion Mandala, Jayapura, Papua, Sabtu (13/11/2021). Papua tampil sebagai juara umum dengan perolehan 127 medali emas, 86 medali perak, dan 93 medali perunggu. Peparnas berikutnya akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara.
Sebelum mengikuti pertemuan APSF yang berlangsung virtual itu, lanjut Rima, pihaknya butuh surat dukungan tertulis dari pemerintah untuk menguatkan posisi Indonesia sebagai calon tuan rumah pengganti ASEAN Para Games 2021. Apalagi di sela-sela penutupan Pekan Paralimpiade Nasional Papua 2021, Presiden mendukung niat NPC Indonesia menjadi tuan rumah pengganti gelaran tersebut.
Persetujuan lisan dari Presiden pun sudah disampaikan kepada APSF dan mendapatkan respons positif. ”APSF dan beberapa negara lain percaya dengan keseriusan Indonesia. Indonesia juga punya pengalaman menjadi tuan rumah Asian Para Games 2018 di Jakarta dan ASEAN Para Games 2011 di Solo, Jawa Tengah. Sekarang, APSF menanti ada bukti dukungan tertulis dari pemerintah mengenai kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2021,” tutur Rima.
Sanksi WADA
Selain dukungan tertulis itu, Rima menuturkan, pihaknya juga berharap segera ada kepastian mengenai pencabutan sanksi WADA kepada LADI. APSF ingin sanksi itu tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan ASEAN Para Games 2021. ”Mereka ingin ada kepastian sanksi itu dicabut dalam waktu dekat, sebelum penyelenggaraan ASEAN Para Games antara Juni, Juli, atau Agustus tahun depan,” ungkapnya.
Rima menyampaikan, terkait masalah sanksi WADA kepada LADI, pihaknya terus berkoordinasi dengan LADI dan Satgas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA. Tujuannya, untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan masalah itu dan kejelasan waktu kapan sanksi bisa dicabut.
KOMPAS/FERGANATA INDRA
Atlet Sigit Sujadmiko dari Kalimantan Timur (kanan) memberi selamat kepada Nauval Zulfikar dari Papua yang mengalahkan dirinya pada pertandingan perebutan medali perunggu cabang boccia klasifikasi BC1 di Auditorium Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Kamis (11/11/2021).
Hal itu perlu diskusi yang lebih panjang. Bahkan, NPC Indonesia mungkin akan turut bersurat ke WADA untuk mencari tahu kepastian tersebut. ”Tetapi, sejauh ini, kami mendapat sinyal positif bahwa sanksi itu mungkin bisa dicabut sebelum jadwal ASEAN Para Games sehingga peluang Indonesia jadi tuan rumah tahun depan terbuka,” terangnya.
Keinginan NPC Indonesia menjadi tuan rumah pengganti itu sudah disampaikan secara lisan kepada APSF ketika Vietnam memastikan tidak bisa menggelar ASEAN Para Games 2021. Indonesia ngotot agar ASEAN Para Games tetap eksis untuk menjaga momentum kebangkitan pembinaan olahraga disabilitas nasional. Indonesia adalah juara umum ASEAN Para Games 2017, berada di peringkat kelima Asian Para Games 2018, dan mencapai urutan ke-43 Paralimpiade Tokyo 2020.
APSF dan beberapa negara lain percaya dengan keseriusan Indonesia. Indonesia juga punya pengalaman menjadi tuan rumah Asian Para Games 2018 di Jakarta.
NPC pun mendapatkan banyak bakat baru dari Peparnas Papua. ”Kami ingin memberikan kesempatan kepada atlet-atlet nasional yang cukup lama berlatih, tetapi tidak mendapatkan kesempatan bertanding di ajang regional. Padahal, gelaran itu penting untuk batu loncatan menuju level lebih tinggi, terutama bagi atlet-atlet muda atau baru didapat dari Peparnas,” jelas Rima.
Sangat mendukung
Zainudin mengutarakan, pihaknya sangat mendukung keinginan NPC Indonesia menjadi tuan rumah pengganti ASEAN Para Games 2021. Bagi dia, Indonesia berpengalaman menjadi tuan rumah ASEAN Para Games. ”Tidak ada hambatan untuk pelaksanaan. Tetapi, untuk anggaran, kami harus membicarakannya kepada Kementerian Keuangan. Sebab, anggaran Kemenpora terbatas dan tahun depan agenda kejuaraan padat,” ujarnya.
KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali berbicara dalam konferensi pers, Kamis (18/11/2021). Zainudin memastikan pemerintah mendukung Komite Paralimpiade Nasional Indonesia yang berniat menjadi tuan rumah alternatif ASEAN Para Games 2021. Tujuannya, agar ajang itu tidak dibatalkan dua kali berturut-turut setelah ASEAN Para Games 2020 di Filipina urung digelar karena pandemi Covid-19.
Saat ini, Zainudin mengatakan, pihaknya menunggu surat permohonan dari NPC Indonesia. Kalau surat itu telah diterima, baru Kemenpora membalas untuk memberikan kesanggupan dukungan tersebut. ”Kalau memang terpilih, Indonesia pasti siap. Lagi pula, kita punya banyak tempat untuk menjadi lokasi penyelenggaraan, terutama di Jakarta,” katanya.
Terkait sanksi WADA kepada LADI, lanjut Zainudin, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi. Untuk itu, pihaknya hanya bisa memantau perkembangan. Sejauh ini, LADI sudah menyelesaikan dua dari tiga masalah yang ada, yakni mengenai komunikasi dan administrasi.
Adapun masalah teknis sedang dalam proses penyelesaian. ”Semoga keinginan NPC Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2021 bisa memacu percepatan penyelesaian masalah antara WADA dan LADI. Mudah-mudahan, keseriusan yang ditunjukkan LADI direspons positif oleh WADA sehingga LADI bisa segera lepas dari sanksi tersebut,” tutur Zainudin.
