Presiden Beri Lampu Hijau Indonesia Jadi Tuan Rumah Pengganti

Presiden Joko Widodo memberikan lampu hijau kepada NPC Indonesia yang mengajukan diri sebagai tuan rumah pengganti ASEAN Para Games 2021. Satu-satunya ganjalan niat itu adalah masih berlakunya sanksi WADA kepada LADI.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Upacara pembukaan Asian Para Games 2018 berlangsung meriah di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (6/10/2018). Kesuksesan penyelenggaraan Asian Games dapat menjadi tolok ukur untuk mengajukan tawaran sebagai tuan rumah Olimpiade 2032.

JAKARTA, KOMPAS — Di sela-sela penutupan Pekan Paralimpiade Nasional Papua 2021 di Kota Jayapura, Sabtu (13/11/2021), Presiden Joko Widodo memberikan lampu hijau kepada Komite Paralimpiade Nasional (NPC) Indonesia untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah pengganti ASEAN Para Games 2021.

Niat itu sangat penting untuk menjaga momentum kebangkitan pembinaan olahraga disabilitas Indonesia. Hanya saja, niat itu kemungkinan terganjal sanksi Badan Antidoping Dunia (WADA) kepada Lembaga Antidoping Indonesia (LADI).

”Kemarin, sebelum penutupan Peparnas Papua 2021, Ketua Umum NPC Indonesia Senny Marbun menyampaikan kepada Presiden bahwa NPC Indonesia berniat menggantikan Vietnam menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2021 pada tahun depan. Presiden menjawab oke, silakan ajukan. Presiden sangat mendukung niat tersebut,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia Rima Ferdianto saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (14/11/2021).

Baca juga : Puncak Kemenangan Warga Disabilitas

Rima mengatakan, pada 11 November, Vietnam secara resmi menyatakan hanya akan menjadi tuan rumah SEA Games 2021 pada Mei 2022. Mereka tidak sanggup menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2021 yang seharusnya sepaket dengan SEA Games 2021. Selain angka kasus Covid-19 di Vietnam dan negara Asia Tenggara yang masih tinggi, mereka kurang paham bagaimana penerapan protokol kesehatan bagi penyandang disabilitas.

KOMPAS/RAKARYAN SUKARJAPUTRA

Velodrome Rawamangun menjadi saksi kehebatan para pebalap sepeda paracycling Indonesia di ajang Asian Para Games 2018. Indonesia kini berencana mengajukan diri sebagai tuan rumah pengganti ASEAN Para Games 2021 yang sedianya digelar di Vietnam.

Menanggapi keputusan itu, NPC Indonesia menjalin komunikasi dengan ASEAN Para Sports Federation untuk mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah pengganti atau alternatif. ASEAN Para Sports Federation menyambut tawaran itu dengan positif dan menjadikan Indonesia sebagai opsi utama sebagai tuan rumah pengganti, di samping Thailand dan Malaysia yang juga menawarkan diri.

Indonesia dinilai punya pengalaman sukses menjadi tuan rumah Asian Para Games Jakarta 2018. Kalau memang terealisasi, Indonesia mengajukan Solo atau Jakarta sebagai kota tuan rumah. Kedua kota itu memiliki arena untuk disabilitas yang memadai. Adapun jadwalnya direncanakan antara Juni, Juli, atau Agustus.

”Saat ini yang menjadi ganjalan adalah sanksi WADA kepada LADI. Namun, kemarin, Ketua LADI (Musthofa Fauzi), Bang Okto (Raja Sapta Oktohari, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia sekaligus Ketua Satgas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA), dan beberapa anggota satgas menyampaikan, mereka optimistis sanksi WADA kepada LADI bisa dicabut akhir tahun ini. Jadi, Indonesia berpotensi besar menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2021,” kata Rima.

Menjaga momentum

Rima menuturkan, NPC Indonesia tidak ingin ASEAN Para Games dibatalkan dua kali berturut-turut setelah ASEAN Para Games Filipina 2020 urung digelar lantaran pandemi Covid-19. Di sisi lain, Indonesia ingin menjaga momentum kebangkitan pembinaan olahraga disabilitas nasional. Sejauh ini, Indonesia masih berstatus sebagai juara ASEAN Para Games yang direbut di Malaysia pada 2017.

Prestasi Indonesia pun melompat jauh di tingkat Asia, yakni dari peringkat kesembilan dengan 9 emas, 7 perak, dan 18 perunggu pada Asian Para Games Incheon 2014 menjadi urutan kelima dengan 37 emas, 47 perak, dan 51 perunggu pada Asian Para Games 2018. Prestasi melejit Indonesia juga terjadi di level dunia, yakni dari peringkat ke-76 dunia dengan 1 perunggu pada Paralimpiade Rio 2016 menjadi urutan ke-43 dengan 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu pada Paralimpiade Tokyo 2020.

Rentetan prestasi itu menjadi kampanye positif ke masyarakat. Akibatnya, warga yang tadinya malu memiliki keluarga disabilitas karena dianggap aib kini justru menjadi bangga dan mendorong keluarga penyandang disabilitasnya menjadi atlet. Semuanya sadar bahwa penyandang disabilitas punya kesempatan setara untuk berprestasi, terutama melalui olahraga yang sangat menjanjikan secara pendapatan. Belum lagi, bonus yang diberikan pemerintah kini telah adil antara atlet disabilitas dan nondisabilitas.

Kami ingin mempertahankan momentum tersebut. Jangan sampai, atlet yang sedang bersemangat berprestasi itu kecewa, terutama atlet-atlet debutan di Peparnas yang memiliki prestasi setara peraih medali ASEAN Para Games. (Rima Ferdianto)

Puncaknya, jumlah atlet yang mengikuti seleksi di daerah jelang Peparnas Papua rata-rata meningkat, yakni dari biasanya 500-an atlet menjadi 2.000-3.000 atlet. Perhatian besar terhadap atlet disabilitas tak lagi cuma di Solo, Jawa Tengah, yang selama ini menjadi lokasi pemusatan latihan nasional (pelatnas). Bibit-bibit baru dan pelatihan kini mulai tersebar di Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Rekor pun banyak terpecahkan di Peparnas Papua, yaitu terdiri dari 96 rekor Peparnas di cabang atletik, 39 rekor nasional maupun Peparnas di akuatik, 2 rekor ASEAN Para Games di cabang akuatik, dan 13 rekor nasional di cabang angkat berat. Jumlah rekor yang lahir itu melampaui capaian di Peparnas Jawa Barat 2016.

KOMPAS/FERGANATA INDRA

Perenang Siti Alfiah dari Jawa Tengah memacu kecepatan saat bertanding di cabang renang nomor 50 meter gaya dada S5-S6 putri dalam ajang Pekan Paralimpiade Nasional Papua 2021 di Arena Akuatik Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (8/11/2021). Selain meraih medali emas pada ajang itu, Siti juga memecahkan rekor nasional.

Sebagian besar rekor baru itu diukir oleh atlet debutan, khususnya di atletik dan akuatik. ”Kami ingin mempertahankan momentum tersebut. Jangan sampai, atlet yang sedang bersemangat berprestasi itu kecewa, terutama atlet-atlet debutan di Peparnas yang memiliki prestasi setara peraih medali ASEAN Para Games. Mereka bisa mengikuti ASEAN Para Games 2021 untuk menimba pengalaman internasional sekaligus jadi batu loncatan menuju prestasi lebih tinggi di tingkat Asia atau dunia,” terang Rima.

Peluang terbuka

Okto mengutarakan, peluang Indonesia menjadi tuan rumah alternatif ASEAN Para Games 2021 terbuka. Setidaknya, kalau rencana kerja berjalan mulus, pihaknya berusaha agar sanksi WADA kepada LADI bisa dicabut dalam enam bulan sejak dijatuhkan sanksi per 7 Oktober 2021. Artinya, pada April 2022, Indonesia diperkirakan sudah lepas dari sanksi tersebut. Adapun ASEAN Para Games 2021 dijadwalkan pada Juni, Juli, atau Agustus tahun depan.

”Sebagai Ketua Umum KOI (Komite Olimpiade Indonesia) dan Ketua Satgas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA, saya sangat mendukung inisiatif Ketua Umum NPC mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah alternatif ASEAN Para Games 2021. Saya kira, itu bisa memotivasi semua pihak untuk lebih konsisten bekerja agar sanksi WADA kepada LADI segera dicabut. Kalau semua berjalan lancar, sanksi itu bisa dicabut lebih cepat dan Indonesia bisa menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2021,” ungkapnya.

Menurut Okto, ada tiga masalah utama yang menyebabkan WADA menjatuhkan sanksi kepada LADI, yakni mengenai komunikasi, administrasi, dan teknis. Untuk masalah komunikasi, semuanya telah beres. Terkait administrasi, LADI sudah mendapatkan supervisi dari Badan Antidoping Jepang (JADA) dan diperkirakan tuntas dalam dua minggu ke depan.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari berbicara dalam konferensi pers yang membahas perkembangan masalah Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) dengan Badan Antidoping Dunia (WADA) yang berlangsung secara daring, Selasa (26/10/2021). LADI mengaku telah menyelesaikan urusan administrasi terkait 24 permasalahan tertunda atau pending matters dan mengirimkannya kepada WADA serta Lembaga Antidoping Jepang (JADA).

Terkait hal teknis, LADI memiliki kewajiban mengambil 200 sampel tes doping atlet di dalam kompetisi. Hal itu akan terpenuhi lewat PON dan Peparnas di Papua. Sekarang, LADI masih berupaya menuntaskan pengambilan 122 sampel tes doping di luar kompetisi.

”Kekurangan 122 sampel tes doping di luar kompetisi itu tengah dikerjakan dan diharapkan selesai dalam dua minggu ke depan. Jika semua tanggung jawab itu beres, kami bakal kembali menghadap atau melakukan diplomasi kepada WADA agar sanksi kepada LADI segera dicabut,” tuturnya.

Baca juga : LADI Menanti Evaluasi WADA

Wakil Ketua Umum LADI Rheza Maulana Syahputra menjelaskan, pihaknya berusaha menyelesaikan semua masalah terkait pada Desember. Kalau semuanya tuntas, pada Desember atau Januari, mereka bisa mengajukan kepada WADA untuk pencabutan sanksi tersebut.

Akan tetapi, cepat atau lambatnya pencabutan sanksi itu bakal tergantung dari keputusan WADA. ”Untuk pencabutan sanksi LADI, itu menjadi hak WADA yang diputuskan dalam sidang WADA,” ujarnya.