Menpora Perintahkan Investigasi Terkait Sanksi dari Badan Antidoping Dunia
Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan akan dilakukan investigasi dalam kasus sanksi Badan Antidoping Dunia (WADA) terhadap Indonesia. Kemenpora juga mengupayakan sanksi tersebut dapat segera dicabut.
Oleh
Wisnu Aji Dewabrata
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memerintahkan untuk dilakukan investigasi dalam kasus sanksi Badan Antidoping Dunia (WADA) terhadap Indonesia. Investigasi bertujuan untuk mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas penjatuhan sanksi itu.
Zainudin menegaskan hal itu dalam konferensi pers daring, Senin (18/10/2021). Hadir dalam konferensi pers daring itu Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari dan Sekretaris Dewan Pengurus Harian Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) Dessy Rosmelita.
Indonesia terancam sanksi WADA karena ketidakmampuan memenuhi rencana jumlah tes doping tahunan. Indonesia sebagai tuan rumah sejumlah ajang olahraga internasional terancam dibatalkan akibat sanksi itu.
Selain sanksi pembatalan, sanksi yang sudah diterapkan adalah bendera Indonesia tidak bisa dikibarkan di turnamen olahraga internasional. Hal ini sudah terjadi saat Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Denmark, Minggu (17/10/2021). Bendera PP PBSI dikibarkan menggantikan bendera Indonesia, meskipun lagu kebangsaan ”Indonesia Raya” masih diperdengarkan.
Pihak-pihak yang nantinya terindikasi menjadi penyebab kejadian ini harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Mohon bersabar, nanti KOI akan menyampaikan kepada publik kenapa terjadi.
”Pihak-pihak yang nantinya terindikasi menjadi penyebab kejadian ini harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Mohon bersabar, nanti KOI akan menyampaikan kepada publik kenapa terjadi,” kata Zainudin.
Zainudin menuturkan, pihaknya akan membentuk sebuah tim dengan dua tugas utama. Pertama untuk melakukan investigasi secara internal kenapa hal tersebut bisa terjadi, dan kedua, mengupayakan agar sanksi yang dijatuhkan oleh WADA dapat dicabut secepatnya.
Menurut Zainudin, sanksi tetap dijatuhkan oleh WADA meski LADI sudah berkoordinasi dengan WADA dan WADA wilayah Asia Pasifik. Setelah dilakukan koordinasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan LADI, baru diketahui bahwa masih banyak tugas dari pengurus lama LADI yang belum diselesaikan. Transisi dari pengurus lama LADI ke pengurus baru pun ditengarai tidak berjalan dengan mulus.
Sebelumnya, Zainudin menduga persoalan dengan WADA hanya persoalan rencana jumlah tes doping tahunan (test doping planning/TDP) yang tidak terpenuhi. Setelah masalah rencana jumlah tes doping tahunan itu diklarifikasi ke WADA, ternyata masih ada masalah lain yang belum diselesaikan. Namun, Zainudin tidak menjelaskan masalah lain itu. Zainudin juga menegaskan dirinya sama sekali tidak menganggap ringan masalah itu.
”LADI diminta mempercepat menjawab apa yang diminta WADA. Kalau masalah sudah clear, sudah tidak ada masalah. Ternyata belum clear. Yang diminta WADA bukan hanya urusan sekarang, melainkan juga urusan-urusan sebelumnya. Ini baru muncul hari ini saat rapat koordinasi,” tuturnya.
Dessy mengungkapkan, inti persoalan adalah rencana tes doping tahunan (TDP) sebagai isu utama. Saat ini pengurus baru LADI berusaha mempelajari dan memperbaiki pekerjaan-pekerjaan yang tertunda dari pengurus sebelumnya.
Terkait dengan sanksi pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga, Zainudin menjelaskan, Indonesia bekerja sama dengan Badan Antidoping Jepang (JADA) sebagai supervisor. JADA akan melakukan tes doping saat digelar ajang olahraga di dalam negeri selama sanksi dari WADA belum dicabut.
Menpora minta maaf
Dalam kesempatan itu, Zainudin menyampaikan permintaan maaf. Sebab, akibat sanksi WADA, bendera Merah Putih tidak bisa dikibarkan meskipun tim Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark.
”Saya meminta maaf terhadap kejadian yang membuat kita tidak enak dan tidak nyaman. Seharusnya kita semua sekarang menikmati kegembiraan setelah Indonesia kembali menjadi juara Piala Thomas. Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.
Raja Sapta mengatakan, pihaknya pekan ini pergi ke Eropa untuk berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) terkait dengan semua ajang olahraga yang akan diselenggarakan di Indonesia. Hal itu mengingat banyak ajang olahraga digelar di Tanah Air pada akhir 2021 dan tahun 2022.
”Kami ingin memastikan kegiatan-kegiatan tersebut dapat tetap dilaksanakan di Indonesia. Melalui komunikasi yang kita bangun, kami berharap mendapat dukungan dari IOC. Sampai hari ini belum ada surat resmi pembatalan ajang apa pun. Kalau belum ada informasi resmi, kami berasumsi belum ada ajang yang dibatalkan,” ujar Okto.