Sejumlah epidemiolog mencemaskan kesiapan Papua menggelar PON 2021 di tengah pandemi Covid-19. Ajang besar olahraga itu bisa menjadi pemicu baru lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air jika tidak diantisipasi dengan serius.
Oleh
Tim Kompas
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021 berpotensi jadi pemicu baru lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air. Maka itu, pemerintah dan panitia pelaksana PON perlu menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggar aturan.
”Protokol kesehatan jangan hanya bagus di atas kertas, melainkan juga perlu diterapkan efektif, efisien, dan konsisten. Jangan ragu memberikan sanksi tegas. Berkaca dari Olimpiade Tokyo 2020, tuan rumah sudah melakukan persiapan luar biasa dan menerapkan aturan ketat. Namun, penularan Covid-19 masih terjadi dan kebanyakan di luar laga,” ujar Iqbal Elyazar, epidemiolog kolaborator LaporCovid-19, dalam diskusi daring tentang PON, Jumat (24/9/2021).
Iqbal adalah salah satu dari sejumlah epidemiolog yang mencemaskan kesiapan Papua untuk menggelar ajang olahraga nasional itu di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, dalam PON yang akan dibuka resmi pada Sabtu (2/10) pekan depan itu, penonton diperbolehkan hadir dengan kuota maksimal 25 persen dari kapasitas bangku terpasang.
Dengan demikian, PON Papua berpotensi menimbulkan kerumunan, apalagi ajang itu bakal diikuti sekitar 6.300 atlet, 3.000 ofisial tim, dan 9.000 orang pendukung acara, dari berbagai provinsi di Tanah Air. Padahal, di lain pihak, cakupan vaksinasi Covid-19 di Papua masih sangat rendah.
”Baru 14 persen masyarakat di Papua yang telah menerima vaksin dosis kedua,” katanya.
Selain itu, laporan terbaru WHO tentang situasi Covid-19 di Indonesia, yaitu per 22 September, juga mengungkapkan bahwa Papua merupakan provinsi dengan persentase tertinggi tenaga kesehatan yang belum divaksinasi (zero dose). Jumlahnya 611 orang atau sebanyak 3,1 persen.
Hasmi, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Papua, berkata, empat kluster (daerah penyelenggara) PON 2021 masuk kategori zona merah dengan cakupan vaksin yang rendah. Namun, anehnya, positivity rate di empat daerah itu per pekan ini tiba-tiba menurun, yaitu jadi 1,42 persen. Padahal, sebelumnya selalu di atas 15 persen.
Keempat daerah itu adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. ”Sementara itu, rasio lacak hanya 1:2,47. Padahal, menurut WHO, per 1 kasus perlu dicari 30 kontak erat. Jadi, masih sangat jauh,” kata Hasmi.
Dari 24 kabupaten di Papua yang memiliki kasus Covid-19, hanya 25 persen yang punya alat PCR. Sebagian besar ada di Kota Jayapura. ”Ada juga tantangan lain, yaitu seringkali alat PCR rusak,” ujar Hasmi.
Upaya meningkatkan pelacakan, tes, maupun vaksinasi, itu terkendala sejumlah tantangan. Hal itu mulai dari aspek gangguan keamanan yang dipicu kelompok kriminal bersenjata hingga faktor budaya masyarakat yang belum mempercayai keberadaan Covid-19 maupun manfaat vaksinasi.
Agar berjalan sesuai rencana, saya dan jajaran Kemenpora akan giliran berkantor di Papua selama PON. (Zainudin Amali)
Dalam kondisi tidak ideal itu, disiplin prokes tetap menjadi kunci seraya diiringi upaya peningkatan 3T (tes, lacak, dan perawatan). Sebagai perbandingan, di Olimpiade Tokyo 2020, panitia menerapkan sanksi tegas, yaitu memulangkan para peserta jika melanggar prokes. Hal itu dialami dua atlet judo asal Georgia setelah meninggalkan gelembung untuk berjalan-jalan sejenak.
”Sudah terlambat menunda PON karena beberapa laga telah digelar. Kini kami berharap panitia segera membenahi data pemantauan dan upaya pencegahan,” ujar Iqbal.
Para nakes di Papua pun juga berharap panitia, peserta, maupun tamu PON berkomitmen menjalankan prokes. Jika tidak, lonjakan kasus di Papua akan membuat mereka kewalahan mengingat terbatasnya fasilitas kesehatan di sana.
”Belum lagi, selain Covid-19, ada malaria yang perlu diperhatikan,” ungkap Yohana Yosephina, nakes dari Komunitas Medis Papua Tanpa Batas.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali berkata, pemerintah dan panitia sangat memerhatikan prokes di PON Papua. Selain tes PCR berkala, bakal diterapkan pula pola gelembung seperti di Tokyo.
”Agar berjalan sesuai rencana, saya dan jajaran Kemenpora akan giliran berkantor di Papua selama PON,” katanya.
Adapun Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, Reisa Broto Asmoro, berkata, aplikasi Peduli Lindungi wajib dipakai seluruh pihak yang terlibat dalam PON. Hal itu menjadi rekomendasi pencegahan Covid-19 untuk PON Papua. (DRI/FLO/AIK/CAS)