Peduli Lindungi Jadi Bagian Rekomendasi di PON Papua
Juru bicara pemerintah untuk Covid-19 dan duta kebiasaan baru, Reisa Broto Asmoro, menyatakan, aplikasi Peduli Lindungi jadi salah satu rekomendasi pada PON Papua 2021. Aplikasi ini dipakai sebelum dan selama di Papua.
Oleh
Cyprianus Anto Saptowalyono
·5 menit baca
TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN
Juru bicara pemerintah untuk Covid-19 dan duta kebiasaan baru, Reisa Broto Asmoro, saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/9/2021) sore.
JAKARTA, KOMPAS — Pemakaian aplikasi Peduli Lindungi termasuk dalam rekomendasi pencegahan penularan Covid-19 dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Papua 2021 yang akan dimulai pada 2 Oktober 2021. Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah merumuskan dan memperkenalkan rekomendasi tersebut kepada semua pihak yang terlibat dalam PON.
”Dalam rekomendasi 48 halaman ini, manfaat (aplikasi) Peduli Lindungi dijelaskan bagi atlet, pelatih, ofisial, panitia penyelenggara PON, dan awak media yang meliput,” kata juru bicara pemerintah untuk Covid-19 dan duta kebiasaan baru, Reisa Broto Asmoro, saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/9/2021) sore.
Aplikasi Peduli Lindungi ini digunakan saat keberangkatan menuju Papua, kedatangan di Papua, masuk-keluar arena (venue), dan menyimpan hasil tes Covid-19 untuk perjalanan datang dan pulang ke lokasi asal atlet. Selain itu, Satgas Penanganan Covid-19 juga memperkenalkan sistem bubble atau lokasi berkaitan yang diterapkan untuk mengurangi risiko penularan.
KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA
Salah satu warga yang mengikuti vaksinasi Covid-19 di Kota Jayapura, Papua, pada Selasa (21/9/2021). Kota Jayapura termasuk empat kluster Pekan Olahraga Nasional Papua 2021.
Lokasi di mana peserta, atlet, tim, ofisial, panitia, dan media melakukan aktivitas tersebut terbatas dan sudah diidentifikasi sebelumnya. Setiap peserta tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di luar rencana aktivitas yang sudah ditentukan.
”Setiap peserta dalam bubble dipastikan tidak kontak langsung dengan orang di luar wilayah bubble. Semua perjalanan yang menggunakan transportasi juga telah disiapkan panitia penyelenggara di dalam wilayah bubble tersebut,” kata Reisa.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen Ganip Warsito, menjelaskan bahwa Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 berkolaborasi dengan para dokter kesehatan olahraga, akademisi, perwakilan kementerian, dan lembaga terkait dalam menyusun buku rekomendasi protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 dalam penyelenggaraan PON 2021 tersebut.
Dalam rekomendasi 48 halaman ini manfaat (aplikasi) Peduli Lindungi dijelaskan bagi atlet, pelatih, ofisial, panitia penyelenggara PON, dan awak media yang meliput.
Menurut Ganip, hal ini karena implementasi protokol kesehatan secara disiplin dan konsisten dengan semangat gotong royong serta saling melindungi menjadi kunci agar penyelenggaraan PON Papua 2021 dapat berjalan aman, sehat, dan bebas penularan Covid-19. ”Praktik baik ini juga sudah digunakan dalam beberapa event olahraga internasional,” kata Reisa.
ARSIP ITDC
Foto udara yang memperlihatkan Jalan Kawasan Khusus (JKK) yang sekaligus digunakan sebagai Sirkuit Mandalika di Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seperti terlihat pada Senin (28/6/2021).
Pemerintah berpandangan, kesuksesan PON 2021 sangat besar artinya bagi Indonesia. Ajang World Superbike 2021 sudah diagendakan mengambil tempat di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Begitu juga kemungkinan digelarnya Grand Prix MotoGP 2022 pada bulan Maret tahun depan.
Kesuksesan PON Papua 2021 akan memperlancar hasrat masyarakat olahraga Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dengan mengendalikan Covid-19 dan menyukseskan vaksinasi, Indonesia bisa menjadi tuan rumah ajang internasional.
”Begitu juga dengan wilayah lainnya di luar Nusa Tenggara Barat, harus bersiap menyukseskan ditunjuknya Indonesia menjadi Presiden G-20, Ketua Group of Twenty, kelompok 20 negara terbesar di dunia. Dan, akan dilanjutkan dengan Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2023,” kata Reisa.
Ingat, tetap pakai masker dengan benar, rajin cuci tangan, selalu menjaga jarak aman dengan orang lain, jauhi kerumunan, dan selektif dalam melakukan mobilitas.
Apabila masyarakat ingin dunia kembali melirik Indonesia, menurut Reisa, semua pihak tetap harus mempertahankan prestasi mengendalikan Covid-19. Vaksinasi mesti disukseskan secepat mungkin, merata di semua kelompok, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.
”Tetap disiplin jalankan protokol kesehatan. Meskipun aktivitas ekonomi sudah mulai kembali naik, ingat, tetap pakai masker dengan benar, rajin cuci tangan, selalu menjaga jarak aman dengan orang lain, jauhi kerumunan, dan selektif dalam melakukan mobilitas,” kata Reisa.
Kompas/Priyombodo
Orangtua mendampingi putra-putri mereka saat berkunjung ke Lippo Mall Puri, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (21/9/2021). Seiring dengan kondisi situasi Covid-19 yang semakin membaik serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang terus berjalan, pemerintah melakukan uji coba anak di bawah usia 12 tahun diperbolehkan masuk ke dalam mal dan pusat perbelanjaan dengan pengawasan dan pendampingan orangtua. Uji coba tersebut diterapkan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta, serta Surabaya.
Aplikasi Peduli Lindungi yang sudah diunduh sekitar 40 juta orang diklaim pemerintah memberi kenyamanan saat berada di ruang publik. Hal ini karena aplikasi tersebut menginformasikan kapasitas maksimal tempat yang dikunjungi, risiko di sekitar, sertifikat vaksinasi, dan bahkan menyimpan data hasil tes kita.
”Aplikasi ini juga terhubung dengan eHAC, electronic health alert card, atau kartu kewaspadaan kesehatan elektronik yang menjadi syarat penerbangan domestik dan internasional,” kata Reisa.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menuturkan, hal yang menjadi kunci adalah bagaimana pada masa pandemi Covid-19 ini ekonomi masyarakat bisa bergerak, tetapi masyarakat tetap aman. ”Bagaimana masyarakat bisa beraktivitas dengan baik, protokol kesehatan dipatuhi, dan siap ketika terjadi outbreak baru di suatu tempat bisa direspons cepat,” katanya.
Samuel mengatakan hal tersebut pada forum diskusi kelompok kerja pelibatan masyarakat dan komunikasi risiko yang ditayangkan kanal Youtube BNPB, Jumat. Forum diskusi mengusung tema ”Aplikasi Peduli Lindungi: Apa yang Harus Diperbaiki?”
Rekomendasi
Pada diskusi tersebut, Astari Yanuarti, Ketua Redaxi, mewakili Forum Tata Kelola Internet Indonesia (Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), menuturkan bahwa pada 8 September 2021 pihaknya mengirimkan 15 poin rekomendasi kepada lima pihak. Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara, serta PT Telkom.
TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE BNPB
Forum diskusi kelompok kerja pelibatan masyarakat dan komunikasi risiko yang ditayangkan kanal Youtube BNPB, Jumat, (24/9/2021). Forum diskusi mengusung tema ”Aplikasi Peduli Lindungi: Apa yang Harus Diperbaiki?”.
Menurut Astri, ringkasnya, 15 poin rekomendasi tersebut dapat dibagi dalam dua hal, yakni teknis dan tata kelola. Ada rekomendasi yang seharusnya dapat dijalankan dalam jangka pendek, tetapi ada pula yang bersifat jangka panjang.
Pembuatan kebijakan publik harus memperhatikan kebutuhan mayoritas masyarakat.
Dari sisi tata kelola, misalnya, disampaikan rekomendasi agar aplikasi Peduli Lindungi mendaftarkan dirinya sebagai PSE (penyelenggara sistem dan transaksi elektronik). Pihak-pihak pun disarankan untuk mempertimbangkan kembali sifat mandatory atau kewajiban untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang akan beraktivitas. ”(Hal) Ini, kan, sifatnya kebijakan publik. Jadi, ketika membuat kebijakan publik harus memperhatikan kebutuhan mayoritas masyarakat,” katanya.
Astari merujuk data pengguna atau pemilik telepon pintar di Indonesia yang baru sekitar 52 persen. Artinya, masih ada sekitar 110 juta masyarakat Indonesia yang belum punya ponsel pintar. ”Dan, ada catatan tambahan, (orang) yang punya ponsel pintar pun belum tentu semuanya bisa mengunduh aplikasi Peduli Lindungi,” katanya.
Kompas/Totok Wijayanto
Pegawai memindai kode batang aplikasi Peduli Lindungi saat hendak memasuki gedung perkantoran di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Pemerintah memperluas penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di semua sektor, mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga transportasi, untuk memastikan pengunjung sudah divaksin Covid-19 sekaligus melacak Covid-19.
Menurut Astari, hal ini karena untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi tersebut memerlukan kapasitas memori dan sinyal memadai hingga pulsa. Terkait hal tersebut disampaikan rekomendasi agar pemerintah tetap bisa menjalankan fungsi tracing (pelacakan) dan screening (penyaringan). Hal ini dimaksudkan supaya kalau ada orang positif Covid-19 beraktivitas atau bergerak bisa langsung terdeteksi sehingga lingkungan sekitarnya pun dapat dijaga agar tidak terkena.
”Kami mengusulkan sistemnya dibalik. Jadi, bukan warga Indonesia atau orang yang punya ponsel yang wajib mengunduh PL (aplikasi Peduli Lindungi). Permasalahannya, kan, (mengunduh aplikasi Peduli Lindungi) ini dijadikan persyaratan untuk aktivitas di tempat publik. Jadi, tempat publik itu yang (semestinya) menyediakan alatnya,” kata Astari.
Dengan demikian, ia menuturkan, warga yang sudah divaksin dan telah melakukan tes Covid-19 cukup membawa KTP. ”Seharusnya, sih, kalau sudah (ada) KTP, dan tercatat oleh aplikasi Peduli Lindungi, kita scan (pindai) aja KTP kita, keluar tuh statusnya, kita sudah vaksin berapa kali. Hal seperti ini akan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat yang sudah melakukan kewajibannya untuk menerima vaksin, tapi tidak punya ponsel pintar,” katanya.
