PB PON Berharap Anggaran Penyelenggaraan Segera Cair
Jelang PON Papua, dana penyelenggaraan Rp 1,4 triliun belum juga cair. Panitia Besar PON Papua 2020 berharap dana itu segera diterima agar tidak mengganggu pengadaan akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan SDM.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA, ADRIAN FAJRIANSYAH
·4 menit baca
JAYAPURA, SENIN — Jelang laga pertama PON Papua yang mempertandingkan sofbol putra di Kota Jayapura, 22 September, anggaran penyelenggaraan PON Ke-20 sebesar Rp 1,4 triliun belum juga cair. Panitia Besar PON Papua berharap pemerintah pusat segera menyalurkan dana itu agar tidak berdampak terhadap pengadaan akomodasi, transportasi, dan kebutuhan sumber daya manusia selama ajang tersebut berlangsung.
Konsekuensi tidak adanya uang ini adalah berdampak untuk pengadaan akomodasi, transportasi, dan sumber daya manusia yang ada selama PON.
”Konsekuensi tidak adanya uang ini adalah berdampak untuk pengadaan akomodasi, transportasi, dan sumber daya manusia yang ada selama PON,” ujar Juru bicara Panitia Besar PON Papua Azis Matdoan di Jayapura, Senin (13/9/2021).
Azis mengatakan, Panitia Besar PON Papua 2020 telah mengajukan anggaran itu kepada pemerintah pusat sejak beberapa bulan lalu. Namun, hingga ini pemerintah pusat belum menyalurkan dana tersebut. Padahal, PON sudah semakin dekat.
Kalau sampai terus berlarut, mereka justru khawatir tidak bisa menggunakan anggaran tersebut. ”Saat ini kami tidak bisa menggunakan dana Rp 1,4 triliun itu. Sebab, batas waktu penggunaannya hanya sebulan,” katanya.
Oleh karena itu, selain berharap anggaran segera dikucurkan, Azis menyampaikan, Panitia Besar PON Papua ingin ada kesepakatan dengan pemerintah pusat terkait penggunaan dana tersebut sebelum dicairkan. Kesepakatan ini sebagai payung hukum untuk mencegah terjerat masalah hukum karena menggunakan uang sebesar itu dalam waktu sebulan. ”Tanpa ada kesepakatan, kami tidak bisa memakai anggaran tersebut,” tuturnya.
Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri menuturkan, pihaknya bersama sejumlah lembaga terkait akan mendampingi Panitia Besar PON Papua dalam menggunakan dana Rp 1,4 triliun tersebut. ”Kami telah membentuk tim pengawas yang terdiri dari Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembagunan Papua,” pesannya.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dalam diskusi bertema ”PON Papua: Bangun Nasionalisme dan Kebersamaan, 20 Hari Jelang PON” yang digelar Forum Merdekat Barat 9 secara daring, Senin, mengutarakan, sebenarnya anggaran Rp 1,4 triliun itu telah tersedia setelah disetujui Presiden Joko Widodo. Yang membuat dana itu belum disalurkan ialah Kemenpora masih mengatur mekanisme penyalurannya.
Intinya, Zainudin tidak ingin dana itu masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenpora dan menggunakan aturan yang ada sebelumnya. Jika demikian, Kemenpora harus bertanggung jawab penuh dengan uang tersebut. Padahal, Panitia Besar PON Papua dan Pemprov Papua yang merencanakan serta membelanjakannya. ”Saya tidak mau seperti ini, tidak mau kalau ada masalah di kemudian hari, masalah itu ada di kami,” ujarnya.
Untuk itu, Kemenpora tengah menggodok payung hukum sebelum menyerahkan anggaran tersebut. Tujuannya, demi melindungi semua pihak agar tidak terjerat masalah hukum sehabis PON. ”Hari ini aturan-aturan khusus yang bakal dikeluarkan sudah beres. Mudah-mudahan minggu depan dananya dicairkan,” kata Zainudin.
Terlepas dari itu, Zainudin menerangkan, anggaran Rp 1,4 triliun itu sejatinya permintaan tambahan. Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kemenpora telah mengalokasikan dana sekitar Rp 397 miliar untuk peralatan, penyelenggaraan, dan lainnya.
Bahkan, sebagian besar peralatan sudah dikirim ke Papua, dilakukan serah-terima, dan digunakan untuk uji coba pertandingan. Selain dari Kemenpora, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga membantu membangun beberapa arena dan penginapan, sedangkan Kementerian Perhubungan membantu pengadaan transportasi, seperti bus.
Zainudin menilai, Panitia Besar PON Papua pun telah mengantisipasi keterlambatan penyaluran anggaran tambahan tersebut. ”Sebenarnya masalah ini tidak menjadi hambatan penyiapan penyelenggaraan PON,” ungkapnya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya cukup prihatin dana tambahan untuk penyelenggaraan PON itu belum disalurkan. Padahal, dana itu sudah tersedia. Akan tetapi, pihaknya juga memahami sikap kehati-hatian yang dilakukan Kemenpora. ”Memang penggunaan anggaran ini mesti jelas siapa yang menerima dan menggunanakannya,” kata Bambang.
Tidak diam
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman menuturkan, kendati dana tambahan itu belum diterima, Panitia Besar PON Papua tidak berdiam diri. Mereka tetap melanjutkan persiapan penyelenggaraan PON sambil menunggu anggaran tersebut cair.
Oleh karena itu, KONI Pusat tetap optimistis segala masalah tidak menghambat PON untuk bisa digelar sesuai rencana, antara lain, laga pertama dimulai pada 22 September dan pembukaan pada 2 Oktober. ”Sekalipun ada sejumlah kendala, semua persiapan terus berjalan. Bahkan, sekarang sedang berlangsung bimbingan teknis untuk tiap cabang olahraga dan uji coba pertandingan untuk sofbol dan bisbol di kota maupun Kabupaten Jayapura,” tuturnya.
Secara keseluruhan, lanjut Marciano, persiapan PON mencapai 95 persen, mulai dari penyelesaian pembangunan arena, pengadaan dan pemasangan peralatan, hingga penyediaan akomodasi ataupun transportasi. Dari sisi kesehatan, semua kontingen atau peserta PON sudah divaksinasi Covid-19.
Adapun segenap pihak terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan TNI/Polri, terus menggalakkan vaksinasi kepada masyarakat sekitar arena. ”Semua ini untuk memberikan keamanan bersama peserta maupun masyarakat selama PON,” ujarnya.