Rupanya menjadi wakil rakyat membuat dia beda dari rakyat biasa. Sampai nomor mobil pun dibuat berbeda.
Oleh
A Ristanto
·3 menit baca
Kompas/Heru Sri Kumoro
Mobil pemadam kebakaran digunakan petugas pemadam untuk menyemprotkan cairan disinfektan di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (14/6/2020). Penyemprotan ini untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan DPR/MPR/DPD yang akan memasuki masa sidang pada Senin (15/6/2020) besok.Kompas/Heru Sri Kumoro14-06-2020
Cukup mengejutkan ketika bertemu sahabat lama di kampung. Ia kini menjadi anggota DPR. Bagi saya, menjadi wakil rakyat tentunya mengemban mandat para pemilihnya. Apakah sudah menjadi penyalur aspirasi rakyat atau belum, bukan bahasan utama pada momen itu.
Lalu apa? Ternyata saya lebih tercengang pada mobil mewah (MPV 2.500 cc) yang ia pamerkan, memiliki pelat nomor khusus pula. Kata dia, sekarang setiap anggota DPR mendapat hak pelat nomor khusus untuk kendaraannya.
Luar biasa! Setidaknya demikian kata hati saya. Rupanya menjadi wakil rakyat membuat dia beda dari rakyat biasa. Sampai nomor mobil pun dibuat berbeda.
Sebagai warga yang pernah mengalami era pemerintahan Orde Baru, sepengetahuan saya pelat nomor mobil hanya berdasarkan warna dasar.
Warna dasar hitam untuk kendaraan pribadi, merah kendaraan dinas pemerintah, dan warna kuning kendaraan angkutan umum. Di luar itu masih ada pelat kendaraan dinas TNI dan Polri, serta korps diplomatik.
Jika kini muncul pelat nomor khusus anggota DPR atau ada instansi lain menggunakan pelat nomor istimewa, terus apa manfaatnya bagi rakyat? Sekadar menunjukkan pemakainya bukan rakyat biasa? Atau ada alasan lain?
Apa tidak sebaiknya pihak berwenang mengatur kembali warna dasar pelat nomor mobil di negara kita, khususnya untuk pelat nomor warna dasar merah. Ini karena kendaraan tersebut sebagai milik instansi pemerintah, berarti dibeli dengan uang rakyat.
Kenyataannya, malah ada sebagian kendaraan pelat merah yang justru diganti menjadi warna hitam. Jadi seolah-olah menjadi kendaraan milik pribadi!
A Ristanto
Jatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi 17413
NIK dan Kartu SIM
KOMPAS
Seorang petugas membantu warga melakukan registrasi SIM card di Grapari kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten. Pemerintah mewajibkan registrasi ulang SIM card bagi para pengguna telepon seluler hingga 28 Februari 2018 dengan memakai nomor NIK dan kartu keluarga (KK).
Kepemilikan nomor induk kependudukan semakin penting, kian banyak lembaga yang menggunakannya dalam proses pendataan. (Kompas, 26 Agustus 2021)
Cukup memasukkan nomor induk kependudukan (NIK), dengan mudah dan cepat dapat diketahui seluruh data dan riwayat penduduk dari lahir, menikah, hingga pindah domisili.
Di samping NIK, sebenarnya yang tidak kalah penting adalah nomor kartu SIM telepon genggam. Idealnya, kartu SIM, seperti halnya KTP-el, Paspor, SIM, NPWP, BPJS, kartu pelajar, dan tanda anggota profesi, seseorang hanya diperbolehkan memiliki satu nomor kartu SIM, untuk dipakai seumur hidup.
Kenyataan menunjukkan, kemudahan berganti kartu SIM menumbuhkan iklim berkomunikasi yang tidak sehat, baik dalam bentuk penipuan maupun pelbagai tulisan dan ujaran yang tidak pantas. Misalnya, ancaman, provokasi, pemerasan, penipuan, kolusi, transaksi ilegal, perundungan, selingkuh, dan sebagainya.
Saatnya pemerintah segera menata ulang undang-undang berikut segala peraturan turunannya sehingga para operator telepon tidak lagi mengobral nomor kartu SIM tanpa didukung KTP-el atau kartu pelajar (khusus yang belum memiliki KTP-el).
Untuk itu, semua operator telepon seluler harus bergabung dalam satu upaya menciptakan habitus baru ”One SIM Card for One NIK”.
Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat jangan sampai membuat bangsa Indonesia ikut andil menumbuhsuburkan sikap atau sifat yang tidak jujur dan provokatif, baik secara lisan maupun tulisan.
FX Wibisono
Jl Kumudasmoro Utara, Semarang 50148
Perbuatan Baik
Berkaitan dengan Covid-19, ada beberapa contoh perbuatan baik, yang semoga dapat melunakkan hati mereka yang suka ngeyel.
Saya kelahiran Kudus, membaca tentang daerah Kudus yang semula zona merah dan sekarang sudah zona oranye, saya lega. Ini karena kepribadian bupati Kudus yang dapat membawa warganya ke perbuatan baik dan benar.
Semoga untuk seterusnya Kudus menjadi daerah percontohan yang disiplin mengikuti protokol kesehatan.
Contoh kebaikan lain adalah Bupati Pamekasan (Madura) yang suka berbagi, termasuk memberi beasiswa sampai ke perguruan tinggi. Beliau juga membaca shalawat di TV pada acara obrolan dengan Gus Miftah.
Semoga Madura Pamekasan bisa menjadi contoh perbuatan baik, disiplin mengikuti protokol kesehatan.
Seorang wartawan bercerita, di Vietnam, kalau sudah harus tutup, ya, tutup. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi buka. Ini juga perbuatan baik yang patut kita contoh.
Mari kita berusaha melakukan perbuatan baik dan meredam perbuatan buruk. Semoga pandemi berhenti.
