Terapkan Sistem ”Bubble”, Tour de Singkarak 2021 Digelar di Sumbar dan Jambi
Lomba balap sepeda Tour de Singkarak digelar lagi tahun 2021 setelah tahun lalu ditiadakan karena pandemi Covid-19. Rencananya akan digelar lima etape dengan menerapkan sistem gelembung guna mencegah penyebaran Covid-19.
Oleh
YOLA SASTRA
·4 menit baca
PADANG, KOMPAS — Lomba balap sepeda Tour de Singkarak kembali digelar pada 2021 setelah tahun lalu ditiadakan akibat pandemi Covid-19. Tour de Singkarak 2021 terdiri atas lima etape di Sumatera Barat dan Jambi. Panitia menerapkan protokol kesehatan dengan sistem gelembung atau bubble untuk mengantisipasi penularan Covid-19.
Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial, Selasa (24/8/2021), mengatakan, Tour de Singkarak (TdS) akan digelar 16-24 Oktober 2021. Jika edisi 2019 ada sembilan etape, tahun ini hanya ada lima etape. Tuan rumah antara lain Provinsi Sumbar, Pemerintah Kabupaten Solok, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
”TdS 2021 berlangsung 16-24 Oktober 2021. Pada 16-21 Oktober lomba untuk para atlet TdS. Adapun 23-24 Oktober ada Singkarak Grand Fondo, ajang bagi pehobi atau maniak sepeda untuk menjajal rute TdS,” kata Novrial, Selasa.
Lima etape yang direncanakan dan masih bersifat tentatif adalah etape pertama start di Dermaga Singkarak dan finis di Kantor Bupati Limapuluh Kota (140 kilometer). Etape kedua, Kantor Bupati Limapuluh Kota-Kantor Gubernur Sumbar di Padang (203 km).
Selanjutnya, etape ketiga, Hutan Kota Wisata Arosuka di Solok-Hutan Kota Arosuka (107 km). Etape keempat, Pabrik Teh Bedeng 8 Kerinci-Dermaga Kerinci (138 km). Etape kelima, Kantor Gubernur Sumbar-Kantor Gubernur Sumbar (198 km).
Novrial melanjutkan, pelaksanaan TdS bekerja sama dengan Pengurus Besar Ikatan Sepeda Sport Indonesia (PB ISSI). Lomba menerapkan protokol kesehatan ketat dengan sistem gelembung (bubble) yang juga diterapkan dalam Olimpiade Tokyo 2020 di Jepang. PB ISSI punya pengalaman dengan sistem ini saat mengiringi atlet Indonesia mengikuti Olimpiade.
Dalam sistem bubble, kata Novrial, para atlet akan dilokalisasi. Kegiatan mereka dibatasi, misalnya dari hotel, ke mobil, ke arena perlombaan, kembali ke mobil, lalu ke hotel.
”Selain itu, di setiap venue, menerapkan e-register. Siapa pun itu, atlet, ofisial, atau VVIP, menggunakan e-register untuk menjaga daya dukung venue dan mobilisasi orang. Misalnya, saya panitia, di lokasi start atau finis, cuma bisa masuk sampai batas tertentu,” ujar Novrial.
Adapun terhadap masyarakat yang menonton di jalan, Novrial mengatakan, diupayakan untuk tidak berkerumun. Penyelenggara meminta bantuan kepolisian untuk menertibkannya. Masyarakat disarankan menonton siaran langsung di akun-akun media sosial yang akan direkrut panitia.
Menurut Novrial, pendaftaran peserta akan dibuka pertengahan September. Namun, sejauh ini, beberapa tim internasional sudah bertanya dan menyatakan keinginan untuk ikut serta, seperti dari Iran, Malaysia, Jepang, China, dan Uzbekistan.
Untuk pelaksanaan TdS 2021, lanjut Novrial, Pemprov Sumbar menyediakan anggaran Rp 4,2 miliar. Selain itu, sejumlah daerah yang menjadi tuan rumah turut berkontribusi. Ditambahkan, akibat pandemi Covid-19, tidak semua daerah di Sumbar bisa berpartisipasi.
”Tahun 2020, TdS tidak dilaksanakan. Kalau 2021 ditiadakan lagi, merek TdS ini akan hilang dari ingatan orang. Oleh sebab itu, kami laksanakan dengan segala daya dan upaya tanpa mengabaikan protokol kesehatan,” ujarnya.
Tahun 2020, TdS tidak dilaksanakan. Kalau 2021 ditiadakan lagi, merek TdS ini akan hilang dari ingatan orang. (Novrial)
Padang mundur
Terkait mundurnya Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah, Novrial membenarkannya. Walakin, etape yang melintasi ibu kota Sumbar ini tetap ada, tetapi lokasi start dan finis dialihkan ke Kantor Gubernur Sumbar.
Secara terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Arfian membenarkan, Kota Padang mundur sebagai salah satu tuan rumah TdS 2021. Hal ini tidak terlepas dari situasi dan dampak pandemi Covid-19.
Arfian menjelaskan, redupnya aktivitas pariwisata akibat pandemi berdampak pada turunnya pendapatan asli daerah Kota Padang secara signifikan. Sementara itu, untuk penanganan Covid-19, pemkot butuh biaya besar. Anggaran untuk TdS 2021 sebesar Rp 850 juta terpaksa ditata ulang (refocusing).
”Beberapa kegiatan dialihkan anggarannya untuk penanganan Covid-19, termasuk TdS. Itu salah satu alasan kami mundur,” kata Arfian.
Selain itu, menurut Arfian, situasi pandemi Covid-19 yang serba tidak pasti menjadi alasan lainnya. Pemkot masih sangat waswas karena tidak tahu kapan pandemi berakhir. Setidaknya hingga 6 September 2021, Padang masih melaksanakan PPKM level 4.
”Situasi pada Oktober saat TdS diadakan juga belum pasti. Daripada anggaran tidak terserap dan menjadi masalah, akhirnya anggaran dialihkan ke kegiatan urgen untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.