Walau penyelenggaraan tak lama lagi, protokol kesehatan Covid-19 untuk PON Papua belum jua matang. Ini cukup mengkhawatirkan mengingat angka kasus Covid-19 masih tinggi dan vaksinasi untuk warga masih rendah di Papua.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA/ADRIAN FAJRIANSYAH
·5 menit baca
Jelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX Papua, 2-15 Oktober 2021, isu kesehatan terkait pandemi Covid-19 masih mengancam. Angka kasus Covid-19 masih tinggi dan vaksinasi untuk warga di sekitar arena masih jauh dari target yang diharapkan. Panduan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang terperinci selama gelaran PON juga belum tersedia.
Berdasarkan data Satgas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Covid-19 Papua yang dihimpun Kompas, Minggu (15/8/2021), jumlah kumulatif kasus Covid-19 di empat kluster penyelenggara PON masih tinggi, yakni 12.400 orang di Kota Jayapura, Kabupaten Mimika (9.092 orang), Kabupaten Jayapura (2.861), dan Kabupaten Merauke (2.778). Keempat daerah itu termasuk 14 kabupaten/kota berstatus zona merah Covid-19 di Papua.
Tingkat penularan Covid-19 di Papua juga tergolong tinggi, yakni 26,20 persen. Selain itu, cakupan vaksinasi Covid-19 untuk warga di sekitar arena PON belum menyentuh angka 50 persen. Menurut data Dinas Kesehatan Papua, vaksinasi dosis pertama di Kota Jayapura baru mencapai 44 persen dan dosis kedua 25 persen. Dosis pertama di Kabupaten Jayapura 39 persen dan dosis kedua 22 persen, di Merauke masing-masing 42 persen dan 27 persen serta di Mimika 37 persen dan 24 persen.
Cakupan vaksinasi itu masih jauh dari target minimal 70 persen pada Agustus. Padahal, vaksinasi amat penting untuk melindungi masyarakat dan peserta PON yang mempertandingkan 37 cabang olahraga tersebut.
Adapun cakupan vaksinasi dosis pertama kepada 981 atlet kontingen Papua telah tuntas dan dosis keduanya sekitar 60 persen. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua melakukan vaksinasi masif kepada atlet agar vaksinasi dosis kedua mencapai 90 persen akhir bulan ini.
Sekretaris Umum KONI Papua Kenius Kogoya berharap Satgas Covid-19 di empat kluster penyelenggara PON bisa menekan penyebaran Covid-19. Kota dan Kabupaten Jayapura dianggap paling rawan karena memiliki jumlah arena lebih banyak daripada dua kluster lainnya.
Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri mengatakan, untuk menekan penyebaran Covid-19 di empat kluster penyelenggara PON, pihaknya menerapkan pengendalian mobilitas dengan sistem ganjil genap mulai pekan ini hingga 30 Agustus. Polisi juga menyekat sejumlah ruas jalan pada malam hari.
Polisi membantu mempercepat vaksinasi Covid-19 di permukiman warga dan komunitas masyarakat di empat kluster penyelenggara. ”Kami memerintahkan jajaran intelijen dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua untuk menelusuri dan memproses hukum para penyebar informasi bohong mengenai dampak negatif vaksin Covid-19,” ujarnya.
Butuh panduan
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto menuturkan, agar protokol kesehatan Covid-19 bisa berjalan dengan terarah, teratur, dan tegas, pihaknya berharap Panitia Besar PON Papua segera menyiapkan panduan penerapan protokol tersebut selama PON yang belum tersedia.
Dalam rapat koordinasi daring membahas mitigasi penularan Covid-19 selama PON pada Jumat (6/8/2021), banyak perdebatan mengenai protokol kesehatan yang akan diterapkan. Misalnya mengenai tes kepada semua peserta sebelum bertolak ke Papua.
Sebagian menyarankan peserta harus melakukan tes PCR sebelum berangkat ke Papua. Sebagian lain meminta tes antigen dengan alasan mahalnya biaya tes PCR dan fasilitas laboratorium yang terbatas. Namun, karena ada aturan penerbangan yang masih berlaku, akhirnya tes PCR menjadi pilihan utama sampai ada ketentuan lebih lanjut.
Kami berharap buku panduan itu telah tersedia agar bisa dibahas dan dimatangkan bersama pihak terkait. Keberadaan buku panduan ini amat penting sebagai aturan yang wajib dipatuhi semua kontingen.
Di tengah pemangkasan anggaran akibat pandemi Covid-19, kewajiban tes PCR cukup membebani daerah. Bahkan, di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (13/8/2021), sejumlah atlet daerah Sumsel turun ke jalan meminta sumbangan masyarakat untuk membeli peralatan bertanding untuk persiapan PON.
”Kasus seperti itu tidak perlu terjadi karena pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sudah menginstruksikan setiap kepala daerah mendukung penyelenggaraan PON lewat surat per 10 Mei dan 22 Juli. Kalau anggaran terbatas, daerah bisa melakukan efisiensi jumlah kontingen atau bekerja sama dengan sponsor,” tutur Gatot.
Hal lain mengenai lokasi isolasi atau karantina jika ada kontingen yang positif Covid-19. Hingga kini, lanjut Gatot, belum ada kepastian lokasi isolasi tersebut. Mekanisme kepulangan kontingen seusai pertandingan pun belum diatur dengan tegas. Merujuk Olimpiade Tokyo 2020, kontingen segera pulang dua hari setelah laga berakhir untuk menekan potensi penyebaran Covid-19 dan penumpukan di bandara.
”Sebelum rapat berikutnya pekan depan, kami berharap buku panduan itu telah tersedia agar bisa dibahas dan dimatangkan bersama pihak terkait. Keberadaan buku panduan ini amat penting sebagai aturan yang wajib dipatuhi semua kontingen. Kalau tidak, potensi pelanggaran prokes bisa saja terjadi,” ujarnya.
Gatot menyampaikan, Panitia Besar PON Papua patut belajar dari penyelenggaraan Olimpiade Tokyo. Enam bulan sebelum pelaksanaan, buku panduan Olimpiade sudah terbit walaupun akan ada penyesuaian mengikuti perkembangan yang ada. ”Catatan lain, panitia Olimpiade memiliki etos kerja yang luar biasa disiplin. Tetapi, nyatanya, masih ada penularan Covid-19 selama Olimpiade,” kata Gatot coba mengingatkan.
Mengadopsi Olimpiade
Ketua Tim Panitia Pengawas dan Pengarah PON Papua Suwarno dalam diskusi daring yang digelar Forum Merdeka Barat 9 bertema Siap Berlaga di PON XX Papua, Jumat (13/8/2021), mengutarakan, pihaknya sedang mempercepat penyusunan panduan protokol kesehatan Covid-19 untuk PON.
Secara keseluruhan, panduan itu mengacu pada protokol kesehatan yang berlaku secara nasional dan mengadopsi protokol serupa pada Olimpiade Tokyo. Mereka mengakui bahwa protokol kesehatan Covid-19 di Olimpiade sangat ketat dan layak untuk dicontoh.
Isi panduan itu mulai dibahas dalam rapat koordinasi terakhir. Salah satunya, mengimbau semua KONI provinsi agar anggota kontingen telah divaksin sebelum ke Papua. Anggota kontingen diminta melakukan karantina selama lima hari jelang bertolak ke Papua dan sehari sebelum keberangkatan menjalani tes PCR.
Begitu sampai di Papua, mereka dites antigen dan kalau ada yang positif diarahkan untuk tes PCR. Jika tetap positif dari tes PCR, yang bersangkutan mendapatkan penanganan medis atau isolasi di rumah sakit terdekat. Andai butuh penanganan lebih serius, yang bersangkutan bisa dirujuk ke Makassar (Sulawesi Selatan), Surabaya (Jawa Timur), atau Jakarta.
Sebaliknya, kalau tes antigen itu negatif, mereka bisa langsung masuk tempat akomodasi. Selama di Papua, mereka diminta meminimalisasi kontak, terutama dengan orang di luar peserta PON. Pergerakan atlet dibatasi hanya dari tempat akomodasi ke arena latihan ataupun pertandingan. Setiap laga dengan kontak dekat, para atletnya harus menjalani tes antigen terlebih dahulu.
Jika ada yang positif, mereka mengikuti prosedur di awal. ”Untuk kehadiran penonton, hal itu baru ditetapkan pada September. Pada prinsipnya, kami menunggu perkembangan yang ada di Papua dan akan mengikuti semua instruksi dari Satgas Covid-19 ataupun kepolisian,” tutur Suwarno.