Pemerintah Turun Tangan Selesaikan Masalah Internal PB PON

Penolakan sejumlah daerah di Papua terkait pelaksanaan PON XX terus meluas. KONI dan Kemenpora turun tangan untuk menyelesaikan masalah PB PON dengan daerah penyelenggara itu, terutama mengenai transparansi anggaran.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara Stadion Utama Papua Bangkit dan arena atletik di Jayapura, Papua, Sabtu (29/2/2020). Stadion itu rencananya akan digunakan sebagai salah satu arena utama PON Papua yang digelar 2-15 Oktober 2021 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga akan turun tangan menyelesaikan masalah internal antara Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional atau PB PON Papua dan sejumlah daerah penyelenggara, terutama mengenai transparansi anggaran. Terlepas dari hal itu, pemerintah memastikan masalah yang ada tidak menghambat persiapan PON XX dan tetap bakal dilangsungkan sesuai jadwal pada 2-15 Oktober 2021 mendatang.

Masalah transparansi anggaran PON Papua terus berkepanjangan. Setelah Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, giliran Bupati Mimika Eltinus Omaleng menginstruksikan penghentian persiapan PON di daerahnya akibat masalah anggaran yang tidak ada titik terang sampai sekarang. Padahal, PON Papua telah ditunda sejak akhir tahun lalu.

Eltinus, dalam siaran pers yang diterima Kompas, Selasa (8/6/2021), mengatakan, pihaknya tidak akan membantu kegiatan PB PON dan panitia pusat di wilayahnya. ”Rapat persiapan PON bersama Sub Kluster PB PON Mimika di Timika, Senin kemarin adalah yang terakhir. Kami menunggu dulu hingga ada titik terang masalah dana tersebut,” tegas Eltinus.

Eltinus sudah memerintahkan jajaran Dinas Pekerjaan Umum Mimika untuk tidak menyiapkan anggaran persiapan fasilitas PON dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Mimika. Mereka baru melanjutkan aktivitas jika dana dari PB PON tersedia. Sebelumnya, Sub Kluster PB PON Mimika mengusulkan anggaran Rp 500 miliar, namun yang baru disetujui Rp 78 miliar.

Baca juga : Kontroversi Nagita Slavina dan Raffi Ahmad Sebagai Ikon PON Papua

Kalau berlarut, masalah itu bakal mengancam pelaksanaan PON, apalagi pada tahun ini ajang olahraga empat tahunan itu diselenggarakan di empat kluster, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Sebagian dari 37 cabang olahraga PON berlangsung di Kota Jayapura dan Mimika.

Wakil Sekretaris IV Bidang Humas PB PON XX Papua Azis Matdoan ketika dikonfirmasi membantah pihaknya tidak transparan terkait dana PON di Kota Jayapura. Tim anggaran PB PON sedang bekerja menyusun rencana kerja dan anggaran di empat kluster. Tujuannya, agar pencairan anggaran PON itu sesuai ketentuan.

Sekretaris Daerah Pemprov Papua Dance Yulian Flassy mengatakan, pihaknya akan mencari solusi dari hasil rapat koordinasi terkait pelaksanaan PON. ”Kami bakal membicarakan tentang solusi dan menyampaikan informasinya seusai rapat. Rapat ini yang menentukan penyelesaian masalah ini,” ujarnya.

Segera tuntas

Ketua Umum Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Marciano Norman dalam konferensi pers daring, kemarin, menuturkan, pihaknya menjamin masalah itu segera tuntas. Akar masalahnya hanya karena koordinasi yang tidak mulus atau akibat ada sumbatan informasi. Pasalnya, daerah-daerah penyelenggara telah menggeluarkan dana besar dari APBD masing-masing.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Rapat koordinasi pelaksanaan PON XX oleh jajaran KONI Pusat bersama Pemprov Papua dan PB PON Papua di Jayapura, Papua, pada Rabu (2/6/2021).

Maka itu, KONI menggelar rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait PON Papua baru-baru ini, termasuk bersama PB PON dan perwakilan empat daerah pelaksana. ”Sekarang, Wali Kota Jayapura sudah kembali melanjutkan persiapan. Kami juga telah bicara dengan Bupati Mimika. Kami mendengarkan keluhan beliau dan menyampaikannya ke PB PON maupun Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga). Insya Allah, dalam waktu dekat, mereka jalan lagi,” katanya.

Marciano memastikan, empat daerah penyelenggaran itu tetap didukung oleh APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekarang, semua dana masih dalam tahap review dan langsung dialirkan jika selesai ditinjau. ”Intinya, mereka akan mendapatkan dukungan penuh,” tuturnya.

Baca juga : Masalah Transparansi Anggaran Berpotensi Hambat PON Papua

Menpora Zainudin Amali menyampaikan, sejak rapat tahun lalu, Presiden Joko Widodo telah mempersilakan ada tambahan dana untuk PON XX. Beberapa waktu lalu, PB PON sudah mengajukan tambahan itu sekitar Rp 1,6 triliun kepada pemerintah pusat melalui Kemenpora.

Sejauh ini, proposal usulan anggaran itu tengah ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peninjauan itu untuk memastikan usulan dana tersebut bersih dan aman atau tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Proses itu diperkirakan tuntas akhir bulan ini.

DOKUMENTASI PB PODSI

Tampak lokasi pembangunan arena dayung untuk Pekan Olahraga Nasional XX di Kota Jayapura, Papua, beberapa waktu lalu.

Kemenpora memastikan tidak menghambat proses pencairan dana tersebut. ”Jadi, masalah transparansi anggaran antara PB PON dan daerah penyelenggaran bukan dipicu oleh usulan dana tambahan ke APBN. Masalah utamanya ada di APBD. Untuk kami, kalau review beres, uang itu langsug diberikan ke daerah,” ujarnya.

Persiapan tetap jalan

Marciano mengutarakan, terlepas dari adanya masalah itu, persiapan PON Papua terus berjalan sesuai rencana. Pembangunan infrastruktur hampir selesai, sedangkan akomodasi, konsumsi, dan transportasi sedang dibicarakan dan akan secepatnya dituntaskan.

Sementara itu, Kepolisian Dearah Papua dan Komando Daerah Militer Cenderawasih Papua telah memberikan jaminan keamanan dan kelancaran selama PON. Untuk atlet, mereka masih berlatih di pemusatan daerah (pelatda) masing-masing karena pertandingan pertama berlangsung pada 23 September mendatang.

”Kami juga bakal melaksanakan uji coba pertandingan di Jayapura dan Mimika (untuk beberapa cabang olahraga pada minggu ketiga Juli),” katanya.

Baca juga : Persiapan PON Terus Berlanjut Walaupun Ada Penolakan

Kompas/Wawan H Prabowo

Para atlet dayung Pelatda Banten mengikuti latihan di Situ Cipondoh, Tangerang, Banten, Jumat (15/1/2021).

Kepala Seksi Kesehatan Olahraga Prestasi, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kementerian Kesehatan Harry Papilaya mengatakan, pihaknya  terus menyiapkan kebutuhan kesehatan selama PON. Pada Juni dan Juli, mereka sudah melakukan pelatihan untuk tenaga kesehatan khusus yang bekerja untuk bertugas di PON.

Adapun vaksinasi telah berjalan sesuai standar, kepada atlet maupun masyarakat umum. Untuk protokol kesehatan, mereka tengah menyiapkan protokol kesehatan terbaru yang menyesuaikan protokol kesehatan Olimpiade Tokyo. ”Protokol kesehatan disusun sesuai cabang olahraga dan lokasi pertandingan,” pungkasnya.