Komunikasi kepada Empat Kluster Harus Ditingkatkan

Komunikasi yang tidak mulus dinilai pemicu Pemerintah Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika menyatakan kemungkinan menolak menyelenggarakan PON XX. Hal ini wajib segera diselesaikan agar persiapan PON tetap optimal.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para atlet dayung Pelatda Banten mengangkut perahu kano seusai mengikuti latihan bersama di Situ Cipondoh, Tangerang, Banten, Jumat (15/1/2021). Saat ini para atlet dayung Banten mulai berlatih rutin enam hari dalam seminggu sebagai bagian dari persiapan untuk berlaga pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada Oktober 2021 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS — Komunikasi yang tidak mulus dinilai sebagai pemicu Pemerintah Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika dari empat kluster tuan rumah menyatakan kemungkinan menolak menyelenggarakan Pesta Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Maka dari itu, pada pekan depan Kementerian Pemuda dan Olahraga berupaya memfasilitasi pertemuan lintas sektor, terutama melibatkan Panitia Besar PON dan empat pemerintah daerah tuan rumah PON agar kedua belah pihak saling memahami.

”Kalau hal ini terus berlarut, ini akan berdampak negatif untuk persiapan PON Papua. Apalagi PON tak lama lagi (sekitar empat bulan sebelum hari pelaksanaan pada 2-15 Oktober). Seharusnya, sekarang, semuanya fokus menyiapkan uji coba PON yang direncanakan pada Agustus. Untuk itu, kami segera mempertemukan pihak terkait agar semuanya cepat clear,” ujar Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto saat dihubungi, Jumat (28/5/2021).

PON Papua yang telah tertunda setahun ini bakal digelar di empat kluster, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Namun, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano saat dihubungi Kompas, Senin (24/5/2021), mengatakan, mereka menolak pelaksanaan PON karena Panitia Besar PON tidak transparan terkait dengan anggaran di Kota Jayapura.

Kemudian, Bupati Mimika Eltinus Omaleng ketika ditemui di Jayapura, Kamis (27/5/2021), menuturkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah tiga kluster lain. Apabila tidak ada solusi terkait dengan transparansi anggaran itu, mereka pun menolak menjadi tuan rumah ajang multicabang empat tahunan tersebut.

Kompas/AGUS SUSANTO

Foto udara Stadion Utama Papua Bangkit dan arena atletik di Jayapura, Papua, Sabtu (29/2/2020). Hambatan terbesar penyelesaian pembangunan 56 arena untuk Pekan Olahraga Nasional yang akan bergulir pada 20 Oktober-2 November 2020 mendatang adalah keterbatasan waktu, geografis, dan sumber material pembangunan yang nyaris semuanya dari luar Papua. Pemerintah pusat akan memberikan anggaran penyelenggaraan PON 2020 sebanyak Rp 328 miliar dan peralatan Rp 191 miliar.

Akar masalah

Akar masalah itu akibat Panitia Besar PON belum menjelaskan secara detail kepada empat daerah tuan rumah mengenai perkembangan usulan anggaran penyelenggaraan PON sekitar Rp 1,6 triliun kepada pemerintah pusat melalui Kemenpora.

Gatot mengutarakan, akar masalah itu akibat Panitia Besar PON belum menjelaskan secara detail kepada empat daerah tuan rumah mengenai perkembangan usulan anggaran penyelenggaraan PON sekitar Rp 1,6 triliun kepada pemerintah pusat melalui Kemenpora. Sejauh ini, usulan anggaran itu belum direalisasikan.

Akan tetapi, dari rapat terakhir antara Panitia Besar PON, perwakilan Kemenpora, BPK, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (18/5/2021), proposal usulan dana itu dinilai belum dilengkapi pernyataan tentang desakan setiap pos anggaran dan masih perlu pemeriksaan guna memastikan tidak ada duplikasi anggaran. Setelah dokumen lengkap, proposal akan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal itu turut memastikan bahwa Kemenpora tidak pernah mempersulit pencairan usulan anggaran tersebut. Bahkan, mereka berupaya agar semuanya bisa tuntas sesegera mungkin. ”Sayangnya, perkembangan itu tampaknya belum dijelaskan oleh Panitia Besar PON kepada empat kluster tersebut. Padahal, setiap perkembangan patut terus di-update agar tidak menimbulkan prasangka. Empat pemerintah daerah itu kemungkinan tahunya uang itu sudah tersedia,” kata Gatot.

Ketua II Panitia Besar PON Papua Roi Letlora saat ditemui beberapa waktu lalu menyampaikan, pihaknya berharap usulan anggaran itu segera cair karena mereka sangat bergantung dengan dana tersebut. Mereka mengakui, Pemerintah Provinsi Papua dan empat kluster telah menjerit karena sudah menggelontorkan banyak anggaran, seperti Pemkot Jayapura sudah tiga kali mengucurkan dana dengan total Rp 195 miliar untuk pelaksanaan PON dalam tiga tahun terakhir.

Mengadakan rapat

Atas dasar itu, lanjut Gatot, Kemenpora menginisiasi rapat antara Panitia Besar PON dan empat kluster pekan depan. Selain itu, mereka mengundang Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), TNI-Polri, Direktorat Jenderal Anggaran, dan BPKP.

Sebab, selain memperbaiki komunikasi yang terputus antara Panitia Besar PON serta empat kluster, mereka juga membahas isu-isu lain yang sedang berkembang di Papua seiring dengan persiapan melaksanakan PON. Isu itu, antara lain, aspek keamanan, anggaran, uji coba pertandingan, sampai jaringan internet.

”Kabar penolakan Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika menjadi tuan rumah PON cukup menghebohkan. Tadi, sekitar pukul 14.00, Direktur Jenderal Cipta Karya (Diana Kusumastuti) menghubungi saya untuk minta kejelasan dari simpang siur berita tersebut. Kementerian PUPR butuh kepastian karena aset mereka sangat besar untuk penyelenggaraan PON,” ujarnya.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Tim sepak bola PON Provinsi Papua (baju merah) sedang berlatih tanding dengan tim Putra Pasifik di lapangan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Jumat (19/6/2020). Sebelumnya mereka tak bisa berlatih di tempat ini selama dua bulan karena ditutup selama pemberlakukan kebijakan pembatasan sosial yang ketat.

Sementara itu, pemerintah di empat kluster pun direncanakan bakal menggelar rapat bersama Pemprov Papua dan Panitia Besar PON pada Rabu (2/6/2021) mendatang. Rapat diagendakan untuk membahas masalah anggaran tersebut.

Selamatkan atlet

Masalah itu wajib diselesaikan secepatnya demi memastikan persiapan PON tetap optimal. Apalagi sejumlah arena masih belum tuntas dan jadwal uji coba PON belum ada kepastian. Lebih-lebih, atlet dan pelatih asal Papua berharap arena segera tuntas agar uji coba PON bisa digulirkan untuk adaptasi suasana pertandingan.

”Hingga kini, atlet dari semua cabang olahraga di Papua belum melaksanakan test event (uji coba pertandingan). Padahal, kami adalah tim tuan rumah yang seharusnya lebih menguasai arena sebelum PON dimulai,” ungkap Pelatih Futsal Papua Daud Arim.

Atlet asal Papua punya ekspektasi tinggi terhadap PON. Mereka termotivasi meraih prestasi terbaik di kandang sendiri. ”Kami berharap persiapan bisa optimal agar bisa meraih hasil terbaik dalam PON. Sebab, Papua merupakan tuan rumah dan ini kesempatan yang jarang terjadi,” kata atlet lari Papua Gerson Maay.