Masalah Transparansi Anggaran Berpotensi Hambat PON Papua
Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, mengeluhkan tidak transparannya penyediaan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX di daerahnya. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan ajang tersebut terhambat.
Oleh
Fabio Maria Lopes Costa
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, mengeluhkan tidak transparannya penyediaan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX di daerahnya. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan ajang tersebut terhambat.
Hal itu disampaikan Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat ditemui di Jayapura, Papua, Kamis (27/5/2021). Eltinus mengatakan, pihaknya mengalami masalah sama seperti yang dikeluhkan Wali Kota Jayapura Benhur Tomy Mano. Permasalahan anggaran masih menjadi kendala di daerahnya.
”Kami mendukung penuh pelaksanaan PON di Mimika. Namun, pembahasan anggaran dengan pihak PB PON Papua ini terkesan dirahasiakan,” kata Eltinus.
Papua untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah pelaksanaan PON pada 2-15 Oktober 2021. Terdapat empat kluster atau daerah yang menyelenggarakan ajang tersebut, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Terdapat 30 arena untuk pertandingan 37 cabang olahraga.
Eltinus menuturkan, pemerintah daerah di empat kluster pelaksanaan PON Papua akan menggelar rapat bersama Pemprov Papua dan PB PON pada 2 Juni. Rapat ini untuk membahas masalah anggaran yang terjadi di empat kluster.
”Kami sudah berkomunikasi dengan pemda di tiga kluster lainnya. Apabila tidak ada solusi dalam rapat tersebut, kami menyatakan menolak menjadi tuan rumah,” ujar Eltinus.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Flassy mengatakan, pihaknya akan mencari solusi dari rapat koordinasi terkait pelaksanaan PON. ”Kami akan menyampaikan informasinya setelah rapat bersama. Rapat ini yang akan menentukan penyelesaian masalah ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemkot Jayapura telah menyampaikan penolakan sebagai tuan rumah pelaksanaan PON XX. Sikap ini dipicu belum jelasnya penganggaran PON di Kota Jayapura.
Beberapa waktu lalu, menanggapi Pemkot Jayapura, Wakil Sekretaris IV Bidang Humas PB PON XX Papua Azis Matdoan membantah pihaknya tidak transparan terkait anggaran PON.
Saat itu, Azis mengatakan, tim anggaran PB PON sedang bekerja untuk menyusun rencana kerja dan anggaran di empat kluster pelaksana PON. Tujuannya agar pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan.
”Kami akan berkoordinasi dengan Pemkot Jayapura agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait penganggaran. Penyediaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan di setiap kluster,” kata Azis.