Persiapan PON Terus Berlanjut Walaupun Ada Penolakan

Meskipun ada penolakan, persiapan penyelenggaraan PON XX Papua tetap terus berjalan. Kemenpora meminta PB PON dan Pemkot Jayapura segera menyelesaikan masalah transparansi anggaran yang memicu penolakan tersebut.

DOKUMENTASI PB PODSI

Penampakan arena dayung untuk Pekan Olahraga Nasional XX di Kota Jayapura, Papua, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan, persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua terus berjalan walapun ada penolakan dari sejumlah pihak, antara lain Pemerintah Kota Jayapura. PON yang sedianya digelar akhir tahun lalu itu tidak lagi bisa ditunda.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto menanggapi sikap Pemkot Jayapura yang menolak daerahnya dijadikan salah satu arena PON XX. Sikap itu disampaikan terkait belum jelasnya anggaran pelaksanaan PON itu di Kota Jayapura.

”Kami berharap masalah (penolakan) itu bisa diselesaikan secara internal. Itu masalah internal di Papua. Sampai saat ini, persiapan penyelenggaran PON Papua masih terus berjalan,” ujar Gatot dihubungi Senin (24/5/2021).

Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano berkata, pihaknya menolak PON XX karena Pengurus Besar (PB) PON XX tidak transparan soal penyiapan anggaran ajang olahraga nasional itu di Jayapura. Ia menilai, PB PON tidak siap.

Baca juga : Pemkot Jayapura Tolak Selenggarakan PON XX

PON XX, yang tertunda sejak tahun lalu, akan digelar di empat kluster atau daerah di Papua pada Oktober 2021. Keempat daerah itu adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano.

Sebanyak 30 arena juga telah disiapkan untuk menggelar laga-laga dari 37 cabang olahraga di PON Papua. Sebanyak 15 arena di antaranya berada di Kota Jayapura.

”Dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran bersama kami, PB PON sama sekali tidak menunjukkan berapa jumlah anggaran untuk pelaksanaan PON di Kota Jayapura,” ungkap Benhur.

Kami akan berkoordinasi dengan Pemkot Jayapura agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait anggaran. Penyediaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan di setiap kluster. (PB PON XX)

Perlu lebih terbuka

Benhur mengatakan, pihak PB PON seharusnya bisa terbuka dan merinci alokasi anggaran yang akan dipakai untuk penyelenggaraan ajang empat tahunan di empat daerah dimaksud. Dengan demikian, Pemkot Jayapura bisa mempersiapkan segala aspek PON XX, mulai dari arena, transportasi, hingga akomodasi.

Ia menambahkan, Pemkot Jayapura tidak akan menambah anggaran untuk pelaksanaan PON XX. Pihaknya telah tiga kali mengucurkan anggaran untuk ajang tersebut.

Kompas/AGUS SUSANTO

Foto udara Stadion Utama Papua Bangkit dan arena atletik di Jayapura, Papua, Sabtu (29/2/2020). Fasilitas olahraga itu sedianya digelar untuk arena PON XX Papua.

”Total, kami sudah mengucurkan Rp 195 miliar untuk pelaksanaan PON dalam tiga tahun terakhir. Anggaran kami terbatas karena telah direalokasi untuk penanganan Covid-19,” tuturnya.

Wakil Sekretaris IV Bidang Humas PB PON XX Papua Azis Matdoan ketika dikonfirmasi membantah pihaknya tidak transparan terkait anggaran PON di Kota Jayapura. Menurutnya, penolakan dari Pemkot Jayapura terkait pelaksanaan PON Papua adalah bentuk kesalahpahaman.

Baca juga : Anggaran Pembiayaan Diharapkan Cair Sebelum Uji Coba

Azis mengatakan, tim anggaran PB PON masih menyusun rencana kerja maupun anggaran di empat kluster pelaksanaan PON XX. Tujuannya yaitu agar pencairan anggaran PON Papua bisa sesuai dengan ketentuan berlaku.

”Kami akan berkoordinasi dengan Pemkot Jayapura agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait anggaran. Penyediaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan di setiap kluster (daerah),” tutur Azis.

ADITYA DIVERANTA UNTUK KOMPAS

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto.

Adapun Gatot menegaskan, Kemenpora sempat menggelar rapat soal usulan anggaran penyelenggaraan PON XX dari PB PON. Dari rapat itu terungkap, usulan anggaran itu mencapai Rp 1,6 triliun.

Pihak PB PON lantas diminta melengkapi isi proposal pengajuan anggaran itu agar sesuai masukan Badan Pemeriksa Keuangan, yakni ada rincian detail dan keterangan mengenai kepentingan penggunaan uang tersebut.

”Kami masih terus memantau perkembangannya,” ujar Gatot kemudian. (DRI/FLO)