Pemerintah Kota Jayapura menolak daerahnya menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX karena belum jelasnya penyediaan anggaran untuk pelaksanaan ajang tersebut di Kota Jayapura.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Kota Jayapura menolak daerahnya menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX. Hal itu karena belum jelasnya penyediaan anggaran untuk pelaksanaan ajang tersebut di Kota Jayapura.
Hal ini disampaikan Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano saat dihubungi dari Jayapura pada Senin (24/5/2021).
Benhur mengatakan, pihaknya menolak pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX karena Panitia Besar (PB) PON tidak transparan terkait anggaran di Kota Jayapura. Hal itu membuat PB PON dinilai belum siap dalam hal penganggaran pelaksanaan ajang tersebut.
Papua menjadi tuan rumah pelaksanaan PON XX pada bulan Oktober tahun ini. Terdapat empat kluster atau daerah yang menyelenggarakan ajang tersebut, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke.
Terdapat 30 arena untuk pertandingan 37 cabang olahraga dalam PON XX di Papua. Sebanyak 15 arena untuk 16 cabang olahraga diselenggarakan di Kota Jayapura.
”Dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran bersama kami, PB PON sama sekali tidak menunjukkan berapa jumlah anggaran untuk pelaksanaan PON di Kota Jayapura,” ungkap Benhur.
Benhur mengatakan, seharusnya PB PON XX Papua terbuka terkait penganggaran untuk empat daerah yang melaksanakan PON secara rinci. Tujuannya agar Pemkot Jayapura bisa mempersiapkan segala aspek terkait PON mulai dari arena, transportasi, hingga akomodasi.
Total kami sudah mengucurkan Rp 195 miliar untuk pelaksanaan PON dalam tiga tahun terakhir. (Tommy Mano)
Ia pun menyatakan Pemkot Jayapura tidak akan menambah anggaran untuk pelaksanaan PON. Sebab, Pemkot Jayapura sudah tiga kali mengucurkan anggaran untuk ajang tersebut.
”Total kami sudah mengucurkan Rp 195 miliar untuk pelaksanaan PON dalam tiga tahun terakhir. Anggaran kami terbatas karena telah direalokasi untuk penanganan Covid-19,” tuturnya.
Wakil Sekretaris IV Bidang Humas PB PON XX Papua Azis Matdoan ketika dikonfirmasi membantah pihaknya tidak transparan terkait anggaran PON di Kota Jayapura.
Azis mengatakan, tim anggaran PB PON sedang bekerja untuk menyusun rencana kerja dan anggaran di empat kluster pelaksana PON. Tujuannya adalah pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan.
’Kami akan berkoordinasi dengan Pemkot Jayapura agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait penganggaran. Penyediaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan di setiap kluster,’ tutur Azis.