Anggaran Pembiayaan Diharapkan Cair Sebelum Uji Coba
PB PON berharap anggaran pembiayaan sebesar Rp 1,657 triliun yang telah diusulkan ke pemerintah pusat sejak awal tahun segera cair. Kalau tertunda, mereka khawatir persiapan uji coba dan pelaksanaan PON bisa terganggu.
Oleh
ADRIAN FAJRIANSYAH
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Mengingat uji coba pertandingan Pekan Olahraga Nasional akan digelar pada pada Juni 2021, Panitia Besar PON XX Papua berharap anggaran sebesar Rp 1,657 triliun yang diusulkan sejak awal tahun bisa dicairkan. Mereka khawatir uji coba pertandingan dan PON pada 2-15 Oktober terganggu jika anggaran tak segera dikucurkan.
”Waktu semakin mepet, kurang lebih 150 hari menuju PON, karena pertandingan sejumlah cabang sudah dimulai pada September. Jadi, persiapan PON tinggal empat bulan. Pada Juni, kami mengadakan uji coba pertandingan yang memerlukan peralatan, gaji panitia pelaksana, sukarelawan, dan konsumsi. Untuk itu, kami harap anggaran pembiayaan Rp 1,657 triliun sudah cair pada Mei,” ujar Ketua II PB PON Roi Letlora saat dihubungi, Selasa (4/5/2021).
Roi mengatakan, jumlah anggaran itu diusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak dua tahun lalu. Karena pandemi Covid-19 menunda pelaksanaan PON ke 2021, anggaran itu diusulkan kembali di awal tahun ini. Dalam rapat terbatas di Jakarta, 15 Maret lalu, Presiden Joko Widodo memastikan PON tetap digelar tahun ini, tanpa penudaan lagi.
Dana APBN itu mencakup kebutuhan operasional pelaksanaan PON, antara lain pengadaan peralatan di 26 cabang dari 37 cabang olahraga sekitar Rp 800 miliar, konsumsi semua peserta sekitar Rp 600 miliar, penyiaran sekitar Rp 200 miliar, dan sisanya honor panitia pelaksana dan sukarelawan.
Akan tetapi, Roi menyampaikan, belum ada tanggapan dari pemerintah. ”Kalau tidak segera cair, bisa gawat. Pengadaan peralatan misalnya, perlu waktu lama untuk tender, pengadaan, karantina, sampai distribusi dari luar Papua ke Papua, dan ke wilayah di dalam Papua. Jika peralatan terlambat datang, pertandingan bisa terganggu,” kata Roi.
Daerah sudah berusaha
Menurut Roi, Pemprov Papua sudah berusaha maksimal membiayai kebutuhan PON. Mereka telah mengeluarkan anggaran Rp 2 triliun dari rencana Rp 2,6 triliun. Sejak awal persiapan PON hingga kini, mereka telah mengeluarkan anggaran setidaknya Rp 10 triliun, sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur arena.
Ada 13 arena yang dibangun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di empat kluster tuan rumah, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.
Arena dibangun berstandar internasional karena Papua ingin menjadikan PON sebagai momentum pembangunan wilayah paling timur Indonesia tersebut. Warisan PON akan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kejuaraan internasional, seperti Pasific Games dan Arafura Games.
Gaung PON ini dibuat semeriah Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, terutama dalam pembukaan dan penutupan. Sejumlah wakil negara sahabat akan menghadiri pembukaan. Semua itu untuk menegaskan, Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempererat persatuan dari ujuang barat sampai ujung timur Indonesia.
”Pemprov Papua telah banyak mengeluarkan anggaran untuk PON ini. Bahkan, bupati-bupati sudah teriak. Jadi, tidak mungkin lagi kalau Papua yang menanggung semua anggaran,” tuturnya.
Kerja sama pun dilakukan dengan sponsor. Pada Kamis (29/4), mereka bertemu 38 perwakilan calon sponsor dari 51 calon sponsor yang diundang. Walau memberikan kesan positif, suntikan dana dari sponsor diprediksi paling banyak sekitar Rp 100 miliar-Rp 200 miliar.
”Kami tidak bisa berharap banyak dari sponsor karena kondisi kurang kondisif akibat pandemi Covid-19. Jadi, anggaran dari sponsor hanya untuk pendukung, bukan yang utama,” ujar Roi.
Perlu dicek
Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto menuturkan, pihaknya telah menerima proposal usulan anggaran pembiayaan PON itu sejak 19 Maret. Akan tetapi, mereka perlu memeriksa lebih dalam, terutama alasan setiap rincian usulan anggaran. Hal itu untuk mengantisipasi adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Apalagi, sebelum sampai ke Menteri Keuangan, proposal itu patut diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. ”Proposal mereka sudah rinci. Tapi, kami harus tahu apa alasan kuat dari setiap rincian usulan itu agar tidak menjadi temuan. Kami juga ingin memastikan tidak ada anggaran ganda yang dikeluarkan dari APBD dan APBN,” katanya.
Kemenpora mengagendakan rapat bersama PB PON pada Kamis (29/4) tetapi batal terlaksana dan jadwal ulang pada Senin (3/5) pun batal. Kabar terakhir, PB PON mengusulkan pertemuan dilaksanakan setelah Idul Fitri. ”Mengingat pelaksanaan PON semakin dekat, kami berharap rapat bisa dilaksanakan segera,” tuturnya.
Pemprov Papua telah banyak mengeluarkan anggaran untuk PON ini. Bahkan, bupati-bupati sudah teriak. Jadi, tidak mungkin lagi kalau Papua yang menanggung semua anggaran.
Gatot memastikan, Kemenpora hanya menyiapkan anggaran pengadaan peralatan dan mendukung penyelenggaran PON dan Pekan Paralimpiade Nasional (Perparnas) di Papua sebesar Rp 397,5 miliar. Semula, anggaran yang disiapkan Rp 520 miliar, tetapi dipangkas Rp 122,5 miliar karena ada pandemi Covid-19. ”Peralatan masih proses lelang sedangkan yang lainnya menyusul. Kami targetkan semuanya tuntas paling lambat awal Agustus,” ujarnya.
Menurut Gatot, dengan situasi pandemi Covid-19, pihaknya berharap PB PON bisa memaklumi kondisi keuangan yang ada di pusat. Terlebih, anggaran untuk Papua itu tergolong tinggi dibandingkan dana untuk PON dan Perparnas edisi sebelumnya, seperti Rp 135 miliar untuk Jawa Barat ketika menjadi tuan rumah pada 2016.
Kemenpora berharap PB PON paling tidak bisa melakukan efisiensi anggaran dan mengoptimalkan apa yang ada. PB PON juga diminta realistis dalam pelaksanaan. Mereka diharapkan fokus pada hal yang esensial, seperti pelaksanaan pembukaan, pertandingan, dan penutupan bisa berlangsung aman dan lancar. ”Kami rasa para peserta bisa memaklumi pula situasi saat ini. Asalkan mereka bisa disambut dengan ramah serta berkompetisi dengan aman dan ancar,” pungkasnya.