Guna menjamin Olimpiade Tokyo berlangsung tepat waktu, pemerintah Jepang akan menambah pasokan vaksin Covid-19. Kekebalan warga diharapkan meningkat sehingga lebih terlindungi saat Olimpiade berlangsung.
Oleh
ADRIAN FAJRIANSYAH
·4 menit baca
TOKYO, MINGGU – Untuk menjamin Olimpiade Tokyo terselenggara tepat waktu pada 23 Juli-8 Agustus, pemerintah Jepang akan menambah pasokan vaksin Covid-19. Dengan ini, kekebalan kelompok bagi masyarakat Jepang diharapkan bisa meningkat sehingga lebih terlindung saat peserta Olimpiade ke-32 itu datang ke Negeri Sakura.
Laman berita Ctvnews.ca, Sabtu (17/4/2021) mengabarkan, upaya penambahan pasokan vaksin itu ditunjukkan oleh langkah Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga yang menelepon petinggi perusahaan farmasi pengembang vaksin asal Amerika Serikat (AS), CEO Pfizer Albert Bourla, Sabtu. Suga menghubungi Bourla usai mengadakan pembicaraan dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih ketika mengakhiri kunjungannya dari jadwal tiga hari lawatan ke Washington, AS.
Suga meminta Bourla untuk menambah pasokan vaksin guna mencakup semua penerima yang memenuhi syarat pada September, serta memastikan pengiriman yang stabil dan cepat dari pengiriman vaksin yang sedang berlangsung.
Suga meminta Bourla untuk menambah pasokan vaksin guna mencakup semua penerima yang memenuhi syarat pada September, serta memastikan pengiriman yang stabil dan cepat dari pengiriman vaksin yang sedang berlangsung. Sementara itu, Bourla menyatakan bahwa pihaknya berencana berkoordinasi erat dengan pemerintah Jepang untuk membahas permintaan tersebut.
”Pfizer telah menyetujui hal-hal penting dari masalah ini,” terang Menteri Reformasi Administrasi dan Regulasi Jepang sekaligus penanggungjawab program vaksinasi Covid-19 Jepang Taro Kono selama wawancara langsung di stasiun televisi Jepang, Fuji TV seperti dikutip The Guardian, Minggu (18/4/2021).
Sejauh ini, Jepang masih dalam tahap awal pengembangan vaksin dalam negeri. Untuk itu, mereka harus mengandalkan vaksin impor dan sudah menandatangani perjanjian dengan perusahaan farmasi Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna.
Pemerintah Jepang dikabarkan telah mengamankan 314 juta dosis yang cukup untuk menutupi seluruh populasinya hingga akhir tahun ini. Itu termasuk 144 juta dosis dari Pfizer. Namun, sampai saat ini, vaksin Pfizer adalah satu-satunya yang disetujui otoritas Negeri Matahari Terbit.
Mendorong percepatan inokulasi
Dengan adanya permintaan tambahan pasokan vaksin dari Pfizer, usaha ini diyakini bisa mendorong percepatan inokulasi Jepang yang masih tertinggal dari banyak negara lain. Adapun Jepang sudah memulai inokulasi pada pertengahan Februari tetapi masih mencakup 0,9 persen populasi. Proses itu tertinggal dari negara maju lain, seperti Korea Selatan (2,5 persen) dan Inggris Raya (48 persen).
Hal ini dinilai bisa turut menepis keraguan dalam persiapan menghelat Olimpiade Tokyo. ”Percepatan pengiriman vaksin diharapkan mulai Mei. Pemerintah baru-baru ini pun telah merevisi undang-undang untuk merekrut pensiunan perawat atau yang sedang cuti guna membantu proses vaksinasi sementara waktu,” ujar Kono.
Kono dilansir The New York Times, Sabtu, memproyeksikan Jepang akan mendistribusikan dosis yang cukup untuk 36 juta lansia negara itu hingga akhir Juni. Selain rentan, lansia Jepang menjadi salah satu kelompok dominan di negara tersebut sehingga langkah itu dianggap sebagai cara melindungi warga sebelum Olimpiade.
Tingkat inokulasi Jepang menjadi isu utama di tengah upaya mereka melaksanakan Olimpiade Tokyo yang kurang dari 100 hari lagi. Apalagi Panitia Penyelenggara Olimpiade Tokyo maupun Komite Olimpiade Internasional (IOC) belum mewajibkan semua kontingen ajang itu untuk divaksin. Padahal, laju penambahan kasus infeksi Covid-19 di Jepang kian meningkat.
Berdasarkan data Worldometers per Minggu, Jepang menambah 4.576 kasus virus korona baru pada Sabtu atau tertinggi sejak awal Februari usai pemerintah memberlakukan status tangap darurat. Sejak pandemi dimulai, Jepang mencatat 525.218 kasus dengan korban meninggal 9.584 jiwa.
Karena itu pula, dalam rapat akhir Maret, panitia penyelenggara dan IOC sepakat penonton asing atau dari luar Jepang dilarang menyaksikan langsung Olimpiade Tokyo. Tak menutup kemungkinan, mereka bakal melarang penonton lokal sehingga Olimpiade tertutup dari umum.
Tak heran, petinggi partai berkuasa di Jepang, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal Toshihiro Nikai mengusulkan agar Olimpiade Tokyo dibatalkan dalam wawancara dengan stasiun televisi Jepang, TBS TV, Kamis (15/4). ”Jika tampaknya mustahil digelar, kita harus menghentikannya (Olimpiade) dengan tegas. Jika kasus (Covid-19) nanti malah meningkat akibat Olimpiade, maka tidak ada artinya kita menggelarnya,” ujar Nikai dengan nada meninggi.
Dukungan internasional
Walau kurang populis di dalam negeri, segala usaha Jepang untuk mengelar Olimpiade Tokyo mendapatkan dukungan internasional. Dalam kunjungan kerja ke Washington, Suga mendapatkan dukungan langsung dari Biden. ”Kami mendukung upaya Suga untuk menyelenggarakan Olimpiade dan Paralimpiade di Tokyo musim panas ini,” kata Biden dilansir Kyodo News, Sabtu.
Wakil Presiden AS Kemala Harris juga mendukung tekad Suga yang ingin mewujudkan Olimpiade dan Paralimpiade di Tokyo musim panas ini sebagai simbol persatuan dunia. ”Gedung Putih memahami kehati-hatian pemerintah Jepang dan IOC dalam mempersiapkan acara olahraga global tersebut. Dengan status tuan rumah, pemerintah Jepang sudah menjadikan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama,” ungkap Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki.
Presiden IOC Thomas Bach pun akan mengunjungi Jepang pada Mei untuk menunjukkan dukungan penuh IOC agar Olimpiade Tokyo bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Selain menghadiri upacara estafet obor di Kota Hiroshima pada 17 Mei, agenda utama Bach ialah bertemu Suga pada 18 Mei guna membicarakan strategi menekan lonjakan kasus Covid-19 di Jepang sebelum dimulainya Olimpiade.
”Kami telah mengetahui niat presiden Bach untuk mengunjungi Jepang. Kami bakal menyambut kedatangannya,” tutur Panitia Penyelenggara Olimpiade Tokyo dalam pernyataan resmi yang dikutip The Guardian, Minggu. (AP/REUTERS)