Pembangunan Arena Dayung Masih Terkendala
Pembangunan arena dayung Pekan Olahraga Nasional ke-XX di Jayapura, Papua, masih terkendala sejumlah masalah. Progres pembangunan arena yang berada di Teluk Jayapura ini baru mencapai 5 persen hingga akhir bulan ini.
JAYAPURA, KOMPAS – Pembangunan arena dayung Pekan Olahraga Nasional ke-XX di Jayapura, Papua, masih terkendala sejumlah masalah. Progres pembangunan arena yang berada di Teluk Jayapura ini baru mencapai 5 persen hingga akhir bulan ini.
Dari pantauan Kompas di lokasi arena dayung,Jumat (29/1/2021) siang, suasana tampak sepi. Tidak terlihat aktivitas pekerja di lokasi yang berdekatan berada di area Teluk Youtefa ini.
Perwakilan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anggoro Putro saat dihubungi dari Jayapura mengatakan, pembangunan arena dayung bersama arena panahan dan sepatu roda berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.
Baca juga : Pengelolaan Arena PON Papua Terkendala Izin Pusat
Anggoro memaparkan, pembangunan arena dayung baru mencapai 5 persen karena tiga faktor, yakni harus membuat kerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua karena arena tersebut berstatus taman wisata alam. Kemudian, pihaknya masih menunggu penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan persoalan sewa lahan dengan masyarakat pemilik hak ulayat.
Adapun pengerjaan arena dayung meliputi dua tahap, yakni timbunan untuk fasilitas pengamanan pantai yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai Papua. Selanjutnya, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Pemukiman Wilayah 2 Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengerjakan tiga platform start yang dipancang pada jarak 2.000 meter, 1.000 meter dan 500 meter.
Masyarakat meminta adanya biaya sewa untuk penggunaan laut yang menjadi lokasi arena dayung. Sementara dalam regulasi pemerintah, tidak ada penyewaan lahan laut.
"Masyarakat meminta adanya biaya sewa untuk penggunaan laut yang menjadi lokasi arena dayung. Sementara dalam regulasi pemerintah, tidak ada penyewaan lahan laut, " papar Anggoro.
Sementara itu, Anggoro menuturkan, pembangunan arena panahan dan sepatu roda sudah mencapai 80 persen. Ditargetkan pembangunan dua venue ini tuntas pada April mendatang. "Rencananya kami akan menyerahkan empat arena kepada Pemprov Papua dalam waktu dekat, yakni arena hoki, kriket, istora dan dayung, " tambahnya.
Baca juga : Peresmian Sembilan Arena PON XX Papua Digelar Daring
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Pemprov Papua Alexander Kapisa mengatakan, penyediaan dokumen Amdal oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua telah tuntas. Ia pun berkomitmen Pemprov Papua akan menuntaskan masalah administrasi Terkait penyewaan lahan dengan masyarakat pemilik hak ulayat.
"Kami optimis pembangunan arena dayung tidak akan terkendala. Sebab, pembangunan arena ini tidak memakan waktu yang lama, " tutur Alex.
Pembangunan lintasan
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) Budiman Setiawan menjelaskan, pembangunan arena dayung PON Papua sejatinya tinggal menyisakan pembangunan lintasan berupa pemasangan tiang pancang dan sling atau tali sekaligus bola-bola pembatas lintasan di kawasan start pada titik 2.000 meter. Hal itu karena terkendala dokumen Amdal yang belum keluar.
Sejauh ini, pihak terkait masih mempelajari Amdal tersebut. Sebab, akan ada pembangunan tiang pancang permanen di lokasi tersebut. Mereka ingin memastikan bahwa tiang pancang itu tidak menyentuh terumbu karang di bawahnya.
”Jadi, sekarang, Amdalnya masih diselidiki dulu. Harus ada siasat agar pembangunan lintasan tidak menyentuh terumbu karang,” jelasnya.
Budiman memastikan, kalau izin Amdal itu cepat selesai, pembangunan lintasan bisa dikebut dalam satu bulan. Bahkan, jika pun izin sudah didapat sekarang, pihaknya belum merekomendasikan pembangunan lintasan tersebut.
Mereka khawatir kalau lintasan disiapkan terlalu cepat justru rusak sebelum kejuaraan, seperti bola-bola pembatas hilang. ”Lintasan memang tidak boleh dibangun sekarang, karena bisa rusak. Akan disiapkan sebulan sebelum PON,” terangnya.
Untuk pengerjaan lain, lanjut Budiman, semuanya sudah sesuai rencana. Pengerukan sudah tuntas. Adapun pembangunan infrastruktur penunjang, seperti menara finis dan perkantoran terus berjalan.
Ditargetkan, pembangunan infrastruktur penunjang itu selesai pada Juni atau Juli ini. ”Pembangunan infrastruktur penunjang itu bisa cepat. Lagi pula, kami terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait yang bekerja di sana,” pungkasnya.
Harus dipercepat
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto mengingatkan agar pembangunan arena dayung bisa dipercepat karena PON Papua sudah tak lama lagi. Di sisi lain, sebelum PON berlangsung, umumnya arena yang ada dipakai untuk uji coba kejuaraan guna mematangkan kesiapan arena dan panitia dari arena bersangkutan.
”April tahun lalu saat rapat kabinet yang memutuskan penundaan PON Papua, Pemprov Papua melapor bahwa Amdal bisa selesai Oktober. Ternyata, sampai sekarang belum selesai. Kami harap itu bisa segera teratasi. Kita sudah beruntung mendapatkan waktu longgar karena adanya penundaan kemarin,” ujarnya.
Maka itu, Kemenpora berharap koordinasi antar sektor yang terlibat dalam pembangunan tersebut bisa lebih solid. Adapun sektor yang terlibat itu adalah pemerintah daerah, PB PODSI, dan Kementerian PUPR.
”Perlu diingat, tantangan pembangunan saat ini lebih besar. Sebab, kita sedang berada dalam situasi tidak normal (pandemi Covid-19). Kalau pembangunan tidak disegerakan, takutnya nanti ada hambatan sebelum PON,” tuturnya.