Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna dipilih menjadi ketua umum PP PBSI periode 2020-2024. Agung memiliki misi bulu tangkis Indonesia tetap berjaya di arena internasional.
Oleh
YULIA SAPTHIANI
·4 menit baca
HUMAS PBSI
Ketua Umum PP PBSI periode 2020-2024 Agung Firman Sampurna.
JAKARTA, KOMPAS-Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia memiliki pemimpin baru dengan berakhirnya musyawarah nasional pada Jumat (6/11/2020). Tanpa lawan pada sesi pemilihan ketua umum dalam Sidang Pleno IV, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna dipilih menjadi ketua umum PP PBSI periode 2020-2024.
“Selama ini, saya dihubungi media yang bertanya tentang pencalonan saya menjadi ketua umum PBSI. Tetapi, karena tidak ingin membuat suasana menjadi kisruh, saya memang tidak membuat pernyataan. Setelah dihubungi Pak Alex (Tirta) dan teman-teman lain, lalu mendapat masukan tentang PBSI, dan kemudian mempertimbangkan, saya pun mencalonkan diri,” kata Agung dalam pernyataan pertamanya pada media setelah dipilih menjadi ketua umum.
Tentang misi yang dibawanya, Agung ingin bulu tangkis Indonesia tetap berjaya di arena internasional. Pada 2021, kepengurusannya menghadapi banyak agenda besar, seperti Piala Sudirman, Piala Thomas dan Uber, serta Olimpiade Tokyo 2020. Akibat pandemi Covid-19, penyelenggaraan Olimpiade serta Piala Thomas dan Uber dimundurkan dari tahun ini.
Musyawarah Nasional PP PBSI hari kedua, Jumat (6/11/2020). Calon Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna memaparkan visi dan misi.
Mengenai posisinya sebagai Ketua BPK, Agung menjanjikan tak akan menjadi masalah. “Saat ini zaman virtual, rapat bisa dilakukan dengan cara virtual. Yang terpenting adalah bisa mengatur waktu,” katanya.
Agung, Ketua BPK periode 2019-2024, berlatar belakang birokrat. Ayahnya adalah Kahar Muzakir, tokoh senior Golkar di DPR. Karier Agung dimulai di Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, berlanjut ke tingkat provinsi, hingga pusat, namun tak pernah memimpin organisasi olahraga.
Pada batas akhir pendaftaran, 26 Oktober, sebenarnya terdapat nama lain, yaitu Ketua Pengurus Provinsi PBSI Banten Ari Wibowo. Dijelaskan Ketua Tim Penjaringan Calon Ketua Umum PBSI 2020-2024, Edi Sukarno, dalam munas, Agung menyerahkan 29 surat dukungan dari pengprov PBSI.
Menjadi bagian dari syarat pendaftaran, bakal calon harus menyerahkan, minimal, dukungan dari 10 pengprov. Syarat lain adalah menyerahkan surat kesediaan menaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PBSI, tidak sedang menjadi pengurus organisasi cabang olahraga lain dan/atau Komite Olahraga Nasional Indonesia di semua tingkat.
HUMAS PBSI
Suasana Musyawarah Nasional PP PBSI, Jumat (6/11/2020). Calon Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna memaparkan visi dan misi.
Ke-29 dukungan bagi Agung datang dari Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
Akan tetapi, berdasarkan verifikasi, sebanyak enam surat dukungan dinyatakan tidak sah, yaitu yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Maluku Utara. Ini karena masing-masing pengrov menyatakan dukungan untuk kedua bakal calon.
Dalam dukungan ganda tersebut, ada surat yang ditandatangani ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, dan wakil sekretaris umum. Sesuai peraturan, surat yang diakui hanyalah yang ditandatangani ketua umum.
Dengan dukungan ganda tersebut, secara otomatis, Ari yang awalnya mendaftar dengan 10 dukungan pun tak lolos verifikasi karena hanya lima surat dukungan yang dinyatakan sah. Kelima dukungan tersebut berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat. Meski Nusa Tenggara Barat memberi dukungan ganda, dukungan untuk Ari dinyatakan sah karena ditandatangani ketua umum.
Kompas
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna memberi keterangan kepada wartawan di Gedung BPK, Jakarta, Senin (29/6/2020), terkait pernyataan Benny Tjokro yang menuduh BPK melindungi Grup Bakrie dalam skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Agung membantah apa yang disampaikan Benny Tjokro dalam persidangan tersebut.
Dengan demikian, Agung pun menjadi calon tunggal dan datang ke munas untuk menyampaikan visi dan misi.
Setelah ini, Agung yang dibantu empat orang dalam tim formatur, yaitu Alex Tirta, Manuel HV Pangkong, Eduard Wolok, dan Edi Sukarno, akan membentuk kepengurusan PBSI. Dia menjanjikan struktur organisasi akan selesai dalam 1-2 pekan hingga bisa langsung dilantik.
Sudah ada daftar nama calon-calon pengurus. Akan ada wajah baru dan orang-orang yang punya pengalaman dan berdedikasi untuk PBSI. Saya akan menentukan secara objektif dan subjektif.
“Sudah ada daftar nama calon-calon pengurus. Akan ada wajah baru dan orang-orang yang punya pengalaman dan berdedikasi untuk PBSI. Saya akan menentukan secara objektif dan subjektif,” katanya.
Sebagai gambaran pembagian tanggung jawab, disebutkan, ketua umum dan sekretaris jenderal akan fokus pada aspek tata kelola organisasi, tidak akan dilibatkan dalam masalah keuangan. Sementara untuk tata kelola keuangan, akan dibentuk tim manajemen eksekutif yang berasal dari pengprov PBSI, serta orang-orang dengan pengalaman dan memiliki waktu untuk PBSI. Dia menjanjikan, tata kelola keuangan PBSI akan transparan dan diumumkan pada publik.
“Anda sudah tahu kerja saya sebagai Ketua BPK, nanti Anda akan tahu kerja saya sebagai Ketua PBSI,” kata Agung pada peserta munas.
