Penundaan PON Papua 2020 menjadi Oktober 2021 membuat strategi pemeliharaan semua arena yang selesai dibangun pada Agustus-September 2020 menjadi sangat mendesak agar arena tidak terbengkalai.
Oleh
ADRIAN FAJRIANSYAH/FABIO COSTA
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Pembangunan arena Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua tak lama lagi tuntas. Namun, penyelenggaraan ajang empat tahunan itu masih cukup lama, yakni pada Oktober 2021. Untuk itu, strategi perawatan arena harus segera disiapkan agar fasilitas yang dibangun dengan biaya mahal itu tidak terbengkalai sebelum ajang itu dilaksanakan.
”Kepastian pemeliharaan arena ini sangat penting karena akan digunakan atlet berlatih dan coba sebelum PON Papua. Apalagi biaya perawatannya cukup besar. Pemeliharaan tiga kolam di Arena Akuatik Papua, Kompleks Olahraga Papua Bangkit, misalnya, diperkirakan mencapai biaya Rp 500 juta per bulan,” ujar Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana dan Pemukiman Wilayah 2 Papua, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anggoro Putro ketika dihubungi dari Jayapura, Minggu (19/7/2020).
Anggoro mengatakan, Kementerian PUPR berharap Pemerintah Provinsi Papua segera menyiapkan lembaga khusus untuk memelihara arena PON Papua, seperti unit pengelolaan teknis (UPT) atau badan layanan umum (BLU). Lembaga itu berfungsi untuk memastikan arena itu tetap terawat.
”Idealnya arena PON yang telah tuntas dibangun Kementerian PUPR diserahkan langsung ke sebuah lembaga atau badan pengelola, seperti Pusat Pengelolaan Kawasan (PPK) Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Lembaga itu membuat pemeliharaan arena berjalan secara rutin,” katanya.
Apalagi pembangunan arena PON Papua yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan selesai antara Agustus dan September ini, sedangkan arena yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua selesai antara Juli dan Agustus. Sesuai kontrak kerja, terutama pembangunan arena dari APBN, Kementerian PUPR punya tanggungjawab merawat arena selama enam bulan setelah pembangunan tuntas.
Artinya, kalau tanggungjawab Kementerian PUPR itu berakhir pada Februari atau Maret 2021, tidak ada pihak yang berwenang untuk merawat arena tersebut jika lembaga khusus pemeliharan arena belum ada, mengingat pelaksanaan PON Papua baru dilakukan pada Oktober 2021. ”Hal itu dikhawatirkan akan membuat arena terbengkalai,” tutur Anggoro.
Sejauh ini, lanjut Anggoro, Kementerian PUPR masih membangun untuk lima arena yang tersebar di Kabupaten Jayapura, yakni hoki dalam ruangan, hoki luar ruangan, kriket, akuatik, dan istana olahraga. Pembangunan arena hoki dalam dan luar ruangan serta kriket telah mencapai 99,5 persen, sedangkan akuatik dan istora mencapai 97 persen.
Semua arena itu ditargetkan selesai pada akhir Agustus. ”Saat ini, kami berencana melakukan sertifikasi arena hoki indoor, hoki outdoor, dan kriket. Tahapan ini melibatkan tenaga ahli lokal secara langsung dan tenaga ahli dari Australia via daring,” paparnya.
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto menuturkan, sependapat dengan Kementerian PUPR, pihaknya berharap segera ada kepastian lembaga apa yang akan melanjutkan pemeliharaan arena PON Papua setelah semuanya tuntas dibangun dan masa perawatan dari kontraktor berakhir. Paling lambat pada Selasa (21/7/2020), pihaknya akan mengirim surat kepada Pemprov Papua agar segera menyiapkan lembaga khusus untuk memelihara arena.
”Kami harap lembaga itu sudah ada jauh hari sebelum masa perawatan dari kontraktor berakhir. Umumnya, masa perawatan dari kontraktor itu hanya untuk bangunan fisik gedung dan tidak meliput prasarana gedung, seperti biaya pembayaran listrik, air, dan sejenisnya. Nah, itu harus sudah ditentukan siapa yang akan membayar/bertanggungjawab,” ujarnya.
Secara keseluruhan, tambah Gatot, Kemenpora tidak ingin arena PON Papua bernasib sama dengan arena PON 2008 di Kalimantan Timur, PON 2012 di Riau, dan PON 2016 di Jawa Barat. Pemeliharaan arena dari tiga edisi PON itu diserahkan kepada pemerintah daerah setempat, bukan kepada lembaga khusus untuk memelihara arena bersangkutan.
Pemeliharaan arena oleh pemda memiliki sejumlah kelemahan, antara lain keberpihakan dan keterbatasan anggaran untuk perawatan. Jika arena dikomersilkan, uang yang masuk akan langsung ke kas daerah atau negara karena berstatus Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Jika demikian, butuh proses panjang untuk mengeluarkan uang itu kembali dan jumlahnya juga terbatas. ”Itu yang menjadi salah satu penyebab arena bekas PON 2008, 2012, dan 2016 terbengkalai,” kata Gatot.
Contoh Sumatera Selatan
Gatot mengutarakan, arena PON Papua harus mencontoh arena PON 2004 di Sumatera Selatan. Sejak sebelum menjadi tuan rumah SEA Games 2011, Pemprov Sumsel sudah membentuk lembaga khusus untuk merawat arena eks PON 2004 yang berada di Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang. Kebijakan diperkuat dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakabaring Sport City sejak 2017.
Berkat cara itu, arena bekas PON 2004 bisa dikomersialkan dan hasilnya bisa dioptimalkan untuk pemeliharaan arena. Arena PON 2004 pun relatif terawat dibandingkan arena bekas PON lainnya. Karena itu, arena tersebut terus dimanfaatkan untuk beragam kegiatan internasional, mulai dari Piala Asia 2007, SEA Games 2011, Islamic Solidarity Games 2013, hingga Asian Games 2018.
”Walau tidak sempurna, kondisi arena bekas PON 2004 jauh lebih baik daripada arena bekas PON 2008, PON 2012, dan 2016. Hal ini bisa menjadi contoh untuk daerah lain yang memiliki fasilitas olahraga, terutama untuk Pemprov Papua. Kalau meniru PPK GBK, mungkin perbandingannya tidak setara,” tutur Gatot.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Pemprov Papua Alexander Kapisa mengatakan, pihaknya siap untuk menerima pelimpahan arena PON Papua yang telah dibangun, termasuk dari Kementerian PUPR. Nantinya, Pemprov Papua akan menyediakan lembaga khusus, yakni UPT yang bertanggungjawab untuk merawat semua arena yang ada.
”Kami siap untuk menerima arena-arena ini untuk dikelola. Lagi pula, kami berencana membuat uji coba di arena itu pada awal tahun depan. Tapi, kami harus menuntaskan dahulu penyediaan fasilitas di sekitar arena, seperti saluran drainase dan jalan,” pungkasnya.