Utak-atik Rencana Anggaran Pelatnas

Pengurus cabang dihadapkan dengan saat yang sulit. Mereka harus segera merevisi anggaran pemusatan latihan nasional di tengah ketidakpastian agenda internasional yang banyak dibatalkan akibat wabah Covid-19.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Atlet rowing putri, Yayah Rokayah (depan) dan Julianti, tim nomor women pair (W2-), berlatih di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Bergugurannya ajang kejuaraan internasional pada 2020 akibat wabah Covid-19 membuat banyak program yang meleset dari rencana anggaran induk cabang olahraga. Pengurus cabang dihadapkan dengan momen sulit. Mereka harus segera merevisi anggaran pemusatan latihan nasional di tengah ketidakpastian agenda internasional.

Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta induk cabang olahraga menyerahkan revisi anggaran paling lambat 15 April 2020. Persoalan revisi tersebut kembali dibahas dalam telekonferensi antara Kemenpora, Komite Olimpiade Indonesia, dan pengurus cabang olahraga, Jumat (3/4/2020).

Mayoritas dari pengurus cabang yang hadir, antara lain bulu tangkis, dayung, dan atletik, meminta tenggat revisi dilonggarkan. Sebab, mereka juga masih membaca situasi agenda internasional pada sisa 2020.

”Sulit menentukan revisi sekarang karena federasi internasional juga belum mengeluarkan tanggal kejuaraan yang ditunda. Jadwal itu kemungkinan baru dikeluarkan bulan Mei. (Sekarang) kami belum punya gambaran,” kata Wakil Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Budiman Setiawan.

Revisi yang akan dilakukan cabang dayung terbilang cukup banyak. Tim pelatnas rowing batal mengikuti uji coba di Amsterdam, Belanda, dan kualifikasi Olimpiade di Swiss. Sementara tim pelatnas kano juga membatalkan agenda uji coba ataupun kualifikasi yang ditunda akibat pandemi.

PODSI masih akan melihat ajang internasional yang bisa diikuti setelah Juli sebagai pengganti rencana sebelumnya. Karena itu, mereka meminta tenggat revisi dimundurkan hingga pertengahan 2020.

Hal serupa dialami cabang bulu tangkis. Semua rencana kejuaraan mereka pada Maret-Juni ditunda, termasuk ajang penting, seperti Piala Thomas Uber. Ketidakjelasan jadwal itu bahkan sampai membuat pelatnas sementara dibubarkan hingga 2 Juni.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Tim tunggal putri bulu tangkis Indonesia saat berlatih di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (4/3/2020). Tim bulu tangkis Indonesia fokus mempersiapkan untuk menghadapi turnamen All England 2020.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Achmad Budiharto mengaku agak kesulitan dalam mengubah rencana anggaran. Kelanjutan turnamen yang sempat tertunda baru akan dikabarkan kemungkinan pada akhir Mei. ”Setelah itu baru bisa menyesuaikan apa saja yang kita ikuti. Jadi, harus tunggu dulu sebelum menentukan,” ucapnya.

Dari cabang menembak, rencana mereka untuk uji coba pada Maret dan April juga batal. Dengan potensi semua agenda nasional dan internasional dibatalkan, mereka berniat mengubah anggaran untuk fokus ke persiapan Pelatnas SEA Games 2021.

Keterbatasan anggaran pemerintah dengan penundaan setahun Olimpiade Tokyo 2020 memaksa cabang untuk memaksimalkan dana yang ada. Salah satunya dilakukan angkat besi. Mereka hanya akan menggunakan 70 persen anggaran dari Kemenpora untuk setahun penuh.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Lifter yunior Tsabita Alfiah Ramadani saat bersama lifter lainnya mengikuti latihan di Pelatnas Angkat Besi PB PABSI di Markas Marinir TNI AL, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

”Anggaran kami akan bisa mencukupkan diri dengan 70 persen saja karena tiga event dihilangkan. Kami sudah menghitung kembali dan kami laporkan, dengan 70 persen pelatnas angkat besi bisa berjalan sampai akhir 2020,” ucap Wakil Ketua Umum PB PABBSI Djoko Pramono.

Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto memaklumi kesulitan revisi tersebut. Setelah berkomunikasi dengan Plt Deputi IV, pihaknya menoleransi revisi hingga batas akhir 17 Mei atau dilonggarkan sebulan.

Gatot meminta induk cabang olahraga memanfaatkan betul anggaran yang sudah ada. Sebab, dari anggaran Rp 1,7 triliun milik Kemenpora, sebagian dialihkan untuk membantu penanganan Covid-19. ”Jadi, tidak ada penambahan untuk cabor. Kalau 70 persen sudah habis, beri laporan pertanggungjawaban. Baru minta kepada kami sisa 30 persennya,” ucapnya.

Di lain sisi, Kemenpora sampai saat ini belum mengetahui kejelasan berlangsungnya Pekan Olahraga Nasional Papua 2020. Mereka masih menunggu arahan Presiden terkait penundaan.

”Terakhir sidang kabinet Maret lalu, masih clear. Menpora diminta menyiapkan rencana-rencana terakit PON. Saat itu belum ada kebijakan lain soal PON. Jadi, kami hanya bisa menunggu arahan selanjutnya,” ucap Gatot.