Pembangunan Bendungan Temef di NTT Terkendala Ganti Rugi Tanah

Tuntutan ganti rugi lahan di wilayah pembangunan bendungan Temef, Timor Tengah Selatan, memperlambat pekerjaan.

DOKUMEN PT NINDYA KARYA

Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan, bendungan terbesar di Nusa Tenggara Timur, ini menelan biaya Rp 2,7 triliun dan memiliki kapasitas tampungan air 45,78 juta meter kubik air. Temef bisa mengurangi ancaman bencana banjir di dataran rendah, Kabupaten Malaka, yang selama ini selalu terjadi di musim hujan.

KUPANG, KOMPAS — Tuntutan ganti rugi tanah adat milik warga Konbaki, Kecamatan Polen, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, mewarnai penyelesaian akhir pembangunan Bendungan Temef. Padahal, progres pembangunannya kini sudah mencapai 98-99 persen.

Luas Bendungan Temef tercatat 489 hektar. Kapasitas tampungan kolamnya 45,75 juta meter kubik air. Nantinya, air dari bendungan itu akan mengairi sekitar 4.500 hektar lahan, dan kebutuhan listrik berkapasitas 2 x 1 megawatt. Biaya pembangunan bendungan mencapai Rp 2,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Bendungan I Nusa Tenggara II Frengky Welkis di Kupang, Senin (25/3/2024), mengatakan, bendungan dikerjakan sejak Agustus 2018. Targetnya, pembangunan diselesaikan pada akhir 2023 dan lantas akan dilakukan pengisian air.

Baca juga: Bendungan Temef di NTT Kurangi Potensi Banjir dan Dukung Ketahanan Pangan

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Foto udara aktivitas penyelesaian pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Selasa (6/62023). Bendungan berbiaya Rp 2,7 triliun ini ditargetkan akan selesai seluruhnya pada tahun 2023. Dengan kapasitas tampung 45,78 meter kubik, bendungan ini akan mengairi lahan pertanian seluas 4.500 hektar.

Akan tetapi, dia mengatakan, masih ada sedikit kendala dalam perkembangannya. Hal itu terkait tuntutan ganti rugi hutan adat sekitar 100 hektar. Hingga kini, masalah itu masih menunggu proses negosiasi.

”Ada tim teknis yang melakukan kajian dan negosiasi dengan masyarakat. Ganti rugi tetap dilakukan, tetapi sifatnya tidak membebani proses pekerjaan,” katanya.

Ketua DPRD Timor Tengah Selatan Marcu Buana Mba’u mengira persoalan lahan di Bendungan Temef sudah selesai. Sebelumnya, pertengahan Januari 2024, masyarakat dari Desa Konbaki, Kecamatan Polen, sudah bertemu DPRD menyampaikan masalah itu.

Akan tetapi, warga lantas bertemu dengan pihak lain, diduga calo tanah. Pihak itu memengaruhi warga agar tidak datang lagi ke DPRD. Ujungnya, warga tidak pernah datang lagi meskipun sudah ada jadwal pertemuan.

”Kami berhadap masalah itu segera diselesaikan sehingga bendungan Temef segera difungsikan. Pembangunan bendungan itu sudah memasuki tahun kelima, bukan waktu yang singkat. Kami selalu siap memfasilitasinya,” katanya.

Baca juga: Bendungan Raknamo Berlimpah Air

DOKUMEN NINDYA KARYA

Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan sedang dalam proses pembangunan.

Sementara itu, pengisian air di tiga bendungan lain, yakni Rotiklot, Raknamo, dan Tilong, masih berlangsung. Padahal, musim hujan diperkirkan hanya sekitar satu pekan lagi.

”Jika dalam sisa musim hujan atau akhir Maret ini masih terjadi beberapa kali hujan deras, bisa dipastikan semua bendungan bisa melimpas airnya. Kini, air bendungan tetap dimanfaatkan untuk pengairan,” kata Frengky.

Baca juga: Progres Pembangunan Bendungan Temef