Diwarnai Dugaan Politik Uang hingga Pemilih Ganda, NTT Berpotensi Gelar PSU

Potensi PSU tersebar di 19 dari 22 kabupaten/kota di NTT. Pelanggaran meliputi administrasi hingga pidana.

PETRUS MUDA UNTUK KOMPAS

Suasana pemungutan suara di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (14/2/2024). Desa itu masuk zona merah terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

KUPANG, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Timur tengah mengkaji potensi pemungutan suara ulang atau PSU di sejumlah tempat pemungutan suara di 86,3 persen wilayah atau 19 kabupaten/kota. Dugaan pelanggarannya mulai dari pelanggaran administrasi hingga pidana pemilu, salah satunya politik uang.

Magdalena Yuanita Wake, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT, Jumat (16/2/2024) pagi, mengatakan, pengkajian itu diperkirakan rampung paling lambat satu hari ke depan. Jika ditemukan cukup bukti, sebagaimana diatur dalam regulasi pemilu, PSU akan segera dilakukan.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Batas waktu dilakukan PSU itu 10 hari terhitung sejak hari pemungutan suara. Tim kami terus bekerja dengan waktu yang sangat mepet ini,” ujar Yuanita. Ia tidak merinci jumlah keseluruhan tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi menggelar PSU.

Sejauh ini, dari 22 kabupaten/kota di NTT, persoalan yang ditemukan di 19 kabupaten itu beragam. Beberapa kasus, antara lain, surat suara tertukar dengan daerah pemilihan lain, surat suara sudah tercoblos, dan masalah saat pengemasan surat suara.

Baca juga: Patah Palu Hakim di Hadapan Politik

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Anggota Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Magdalena Yuanita Wake

Ada pula pemilih yang mendapat dua surat undangan untuk memilih. Bahkan, pemilih tersebut bisa menyalurkan hak pilihnya dua kali di TPS yang sama. Artinya, ada kesengajaan dari pemilih dan pembiaran oleh Panitia Pemungutan Suara.

Yuanita menambahkan, pengawas pemilu juga menemukan tindak pidana pelanggaran pemilu berupa politik uang yang memengaruhi hasil pemilu. Selain digelar PSU, para pelaku yang terlibat dalam politik uang juga dipastikan terjerat pidana.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT Jemris Fointuna mengatakan, sebagai penyelenggara teknis, pihaknya mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk PSU. Pada Jumat pagi, komisioner bersama tim teknis KPU menggelar rapat membahas berbagai kondisi terbaru, termasuk PSU.

Sehari sebelumnya, Kamis (15/2/2024), Jemris mengungkapkan kemungkinan akan terjadinya PSU di sejumlah TPS, tetapi ia belum melakukan perincian. ”Kami masih konsolidasi data untuk memastikan hal itu,” ujarnya.

Logistik pemilu untuk PSU juga akan disiapkan secepatnya.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Ketua KPU NTT Jemris Fointuna (kiri) berbincang dengan anggota KPU NTT, Baharudin Hamzah, di kantor KPU NTT, Senin (12/2/2024).

Secara umum, KPU NTT mengklaim proses Pemilu 2024 berjalan lancar. Tercatat 4.008.475 warga dalam daftar pemilih tetap. Mereka menyalurkan hak pilih di 16.746 TPS di 3.442 desa/kelurahan, 315 kecamatan, dan 22 kabupaten/kota. Berdasarkan laman resmi KPU, hingga Jumat pukul 13.00, suara yang masuk sebanyak 45,17 persen.

Untuk pemilihan presiden-wakil presiden, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih dukungan tertinggi, yakni 61,98 persen. Posisi kedua ditempati Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan 31,52 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 6,5 persen.

Baca juga: Waswas Mencoblos di Zona Merah Gunung Lewotobi