Sukarela demi Pemilu Adil dan Setara untuk Semua
Komunitas masyarakat di Jawa Barat aktif memantau jalannya Pemilu 2024 dan mencegah politik uang.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F13%2Fc737c252-1fc8-4022-a762-7f5c6f893091_jpg.jpg){kind=logo}
Pelaksanaan lokarkarya bagi perwakilan 30 komunitas masyarakat bertema "Penguatan Komunitas Dalam Mengawal Pemilu Bersih dan Berintegritas". di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (12/2/2024). Kegiatan ini diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Mewujudkan pemilu tahun 2024 yang berintegritas, adil, dan jujur tidak hanya tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Puluhan lembaga pemantau dan komunitas masyarakat di Jawa Barat secara sukarela menyisihkan waktu dan tenaga demi mencegah kecurangan pemilu saat pemungutan suara.
Sekitar 50 orang perwakilan organisasi dan komunitas masyarakat memadati salah satu ruangan pertemuan di lantai 3 Hotel Swiss Bell di Dago, Kota Bandung, Senin (12/2/2024). Mereka berada di tempat itu sejak pukul 09.00.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pagi itu, mereka ikut lokakarya bertajuk ”Penguatan Komunitas dalam Mengawal Pemilu Bersih dan Berintegritas”. Kegiatan ini diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang berperan dalam penanganan pemberantasan narkoba, korupsi, juga terorisme.
Kegiatan ini melibatkan 30 komunitas masyarakat dari mahasiswa, kelompok perempuan, tokoh budaya, hingga penyandang disabilitas. Adapun ketiga narasumber yang dihadirkan dalam lokakarya ini dari KPK, lembaga pemantau pemilu Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, dan Bawaslu Jawa Barat.
Para peserta mengikuti lokakarya yang berlangsung hingga pukul 16.00 dengan antusias. Materi yang dipaparkan para narasumber terkait ancaman politik uang dalam demokrasi dan mencegah serangan fajar.
Baca juga: Pemilu, Relawan Politik, dan Partai Bayangan
Sukarelawan
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F13%2F8c7c65fc-24ba-4591-ad6c-9a77083a66dc_jpg.jpg){kind=logo}
Ajib Kurniawan, salah satu mahasiswa yang menjadi peserta lokarkarya bertema "Penguatan Komunitas Dalam Mengawal Pemilu Bersih dan Berintegritas". di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (12/2/2024). Ajib termasuk salah satu pemantau pemilu di TPS Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal.
Ajib Kurniawan (23), peserta dari perwakilan Universitas IsIam Bandung, yang juga mahasiswa jurusan hukum semester VI ini, menjadikan materi lokakarya ini sebagai bekal berharga baginya saat pemungutan suara.
Ajib bersama tujuh mahasiswa lain akan bertugas sebagai pemantau pemilu di sejumlah TPS RW 008 Kelurahan Kebonwaru pada Rabu (14/2/2024). Peran ini dijalani Ajib dan rekan-rekan tanpa dibayar sepeser pun.
”Kami telah mempelajari sejumlah aturan terkait pelanggaran pemilu. Dengan lokakarya ini semakin memperkuat kemampuan sebagai pemantau pemilu yang kredibel,” ucap Ajib.
Sementara itu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jabar Kustini (58), juga peserta lokakarya, mengatakan, materi pencegahan politik uang akan disebarkan untuk komunitas kaum perempuan disabilitas.
Ia mengungkapkan, kaum disabilitas rentan menjadi sasaran politik uang dalam tahapan kampanye. HWDI Jabar pun telah menemukan sejumlah kegiatan kampanye dengan politik uang. Kegiatan itu selalu ditutupi dengan tema sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas.
”Saya menyosialisasikan materi lokakarya bagi anggota HWDI pada H-1 jelang pemungutan suara via grup Whatsapp. Anggota kami juga akan memantau TPS di lima daerah Jabar yang terbanyak penyandang disabilitas,” tutur Kustini.
Politik uang dalam pemilu menjadi hulu dari tindak pidana korupsi.
Di tempat terpisah, pemantauan pemilu juga dilakukan sejumlah elemen masyarakat, termasuk dari kampus. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), misalnya, mengerahkan puluhan ribu mahasiswa di 24 cabang se-Jabar yang akan memantau jalannya pencoblosan dalam pemilu.
”Jumlah anggota yang terlibat mencapai 24.000 orang. Terkait teknis, semua diserahkan ke cabang masing-masing. Namun, secara garis besar. semua mengawasi jalannya pemilu mulai dari TPS buka sampai penghitungan suara,” ujar Sekretaris Bidang Internal PMII Jabar Ipan Nuralam.
Menurut Ipan, para anggota telah dibekali pengetahuan dan pemahaman terkait proses pemungutan suara dari pihak-pihak yang berkaitan, seperti Bawaslu setempat. Para anggota di setiap cabang, lanjutnya, juga akan melaporkan kepada PMII Jabar terkait berlangsungnya pemilu di tempat masing-masing.
Ipan menyatakan, PMII mengarahkan anggotanya untuk berkolaborasi dengan Bawaslu guna mengawasi TPS. Semua itu menjadi bentuk perhatian organisasi ini terhadap jalannya pemilu yang demokratis dan jauh dari tekanan pihak mana pun.
”Semua yang bekerja memantau pemilu besok. Saya harap semua berjalan damai, kondusif, dan pemilu ini lebih baik daripada 2019,” kata Ipan.
Sangat dibutuhkan
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F29%2Fdbd91e32-acee-4f6d-a3d8-6c78a8e0d14d_jpg.jpg){kind=logo}
Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran Jabar, Ridwan Kamil, seusai menjalani pemeriksaan di Kantor Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat di Kota Bandung, Senin (29/1/2024). Ridwan diperiksa terkait dugaan pelanggaran netralitas untuk perangkat desa dan politik uang di Kabupaten Tasikmalaya pada 13 Januari 2024.
Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam menilai, peran masyarakat sebagai pemantau Pemilu 2024 sangat dibutuhkan untuk mencegah politik uang. Upaya ini membantu Bawaslu mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bersih.
Ia memaparkan, terdapat 131 dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Jabar selama tiga bulan terakhir. Dugaan politik uang yang tertinggi hingga mencapai 34 persen dari 131 kasus ini.
”Kami mengapresiasi keterlibatan komunitas masyarakat dalam mencegah politik uang dalam Pemilu 2024. Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat demi mewujudkan pemilu yang berkualitas,” kata Zacky.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief mengakui, lokakarya bagi perwakilan komunitas masyarakat di Jabar dilatarbelakangi rawannya politik uang jelang pemungutan suara. Dari kajian KPK, lanjutnya, 95 persen pemenangan kandidat dipengaruhi kekuatan uang.
”Politik uang dalam pemilu menjadi hulu dari tindak pidana korupsi. Dari temuan kami, kepala daerah yang terpilih dengan mahar politik yang tinggi melakukan korupsi untuk mengembalikan modalnya atau membayar utang kepada donaturnya,” ucap Amir.
Diduga belasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut mendukung salah satu kandidat wakil presiden dalam Pemilu 2024. Bawaslu Jawa Barat menelusuri dugaan pelanggaran dalam aksi ini.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati berpendapat, komunitas masyarakat turut berperan vital mengungkap kecurangan pemilu meskipun bukan sebagai lembaga pemantau yang terdaftar di Bawaslu.
Neni pun masih optimistis Bawaslu dapat menindaklanjuti laporan temuan kecurangan pemilu dari masyarakat dengan serius. Ia berharap Pemilu 2024 menjadi momentum bagi masyarakat memberikan sanksi sosial dengan tidak memilih kandidat yang terlibat politik uang.
”Diharapkan dengan sinergi Bawaslu dan masyarakat mengulang kembali kisah sukses 69 kasus politik uang yang diproses pidana hingga inkrah pada pemilu tahun 2019,” ucap Neni.
Baca juga: Relawan Tanpa Kerelaan
