Distribusi Logistik di Kupang Tuntas, Politik Uang Dilaporkan

Masyarakat yang belum mendapatkan undangan untuk memilih agar proaktif mendatangi Panitia Pemungutan Suara.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Ketua KPU Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ismael Manoe bersama Penjabat Wali Kota Kupang Fahrensy Priestley Funay, perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang, serta pejabat TNI dan Polri melepas truk pengangkut logistik pemilu dari gudang penyimpanan pada Selasa (13/2/2024).

KUPANG, KOMPAS — Distribusi logistik untuk Pemilu 2024 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dituntaskan pada Selasa (13/2/2024) atau satu hari menjelang pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang memastikan persiapan hampir rampung. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu setempat mengungkapkan laporan politik uang.

Pada Selasa pagi, secara simbolis Ketua KPU Kota Kupang Ismael Manoe bersama Penjabat Wali Kota Kupang Fahrensy Priestley Funay, perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang, serta pejabat TNI dan Polri melepas truk pengangkut logistik pemilu dari gudang penyimpanan. Distribusi dilakukan oleh PT Pos Indonesia.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Sebanyak 6.025 kotak suara diantar ke 1.205 tempat pemungutan suara yang tersebar di 51 kelurahan dan 6 kecamatan. Pada pemilu kali ini, sebanyak 320.65 orang yang tercatat dalam daftar pemilih tetap akan menyalurkan pilihan mereka di Kota Kupang.

Ismael mengatakan, logistik pemilu akan disimpan sementara di kantor desa/kelurahan kemudian keesokan harinya dibawa ke tempat pemungutan suara. ”Kami jamin semua yang ada di dalam kontak suara itu aman dan lengkap. Publik silakan mengawasi,” ucapnya.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Ketua KPU Kota Kupang Ismael Manoe (tengah) menunjukkan kotak suara di gudang penyimpanan, Selasa (13/2/2024).

Ia mengingatkan masyarakat agar memastikan diri telah menerima undangan yang batas penyerahannya pada Senin (12/2/2024) kemarin. Masyarakat yang belum menerima undangan diminta segera melapor ke Petugas Pemungutan Suara di desa atau kelurahan.

Ia menjamin masyarakat dapat menggunakan hak pilih. Surat suara yang disediakan sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap ditambah cadangan sebanyak 2 persen. Total keseluruhan 1.637.835 surat suara. Warga yang tidak terdata bisa menggunakan kartu tanda penduduk atau surat keterangan untuk memilih.

Iklan

Baca juga: Distribusi Logistik di NTT Hampir Rampung

Politik uang

Sementara Fahrensy Priestley Funay mengajak masyarakat untuk datang menyalurkan hak pilih. Dengan memilih, masyarakat ikut menentukan pemimpinnya. Pemilu ini untuk memilih presiden dan wakilnya, anggota DPR dari pusat hingga daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Funay mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan pada hari pemungutan suara hingga penetapan pemenang pemilu. Pemenang jangan jemawa dan yang kalah harus lapang dada. Perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah belah relasi sosial yang terbangun selama ini.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Petugas mengantar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih di Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT, Senin (12/2/2024). Pemungutan suara akan berlangsung pada Rabu (14/2/2024).

Ia juga berterima kasih kepada aparat keamanan TNI dan Polri yang telah terlibat aktif dalam menjaga keamanan selama masa kampanye hingga menjelang pemungutan suara. Ia berharap kekompakan para pemangku kepentingan itu terus terjaga.

Pemenang jangan jemawa dan yang kalah harus lapang dada. Perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah belah relasi sosial yang terbangun selama ini.

Sementara itu, anggota Bawaslu Kota Kupang, Muhammad Fathuda, mengungkapkan, pihaknya menerima laporan mengenai pelanggaran pemilu. Salah satunya adalah politik uang. Atas laporan itu, mereka melakukan pendalaman. ”Kami sedang pelajari,” ucapnya.

Ia mengimbau masyarakat agar proaktif dalam memantau jalannya pemilihan umum. Jika menemukan pelanggaran, masyarakat diminta mendokumentasikannya lalu melaporkan kepada Bawaslu. Di setiap desa/kelurahan terdapat satu pengawas pemilu.

Baca juga: Patah Palu Hakim di Hadapan Politik