logo Kompas.id
NusantaraTanggapi Film "Dirty Vote",...
Iklan

Tanggapi Film "Dirty Vote", Penjabat Gubernur Jabar Bantah Tidak Netral

Terkait film ”Dirty Vote”, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menegaskan dirinya netral dalam Pemilu 2024.

Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
· 2 menit baca
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin ditemui seusai upacara pergeseran pasukan TNI-Polri untuk pengamanan Pemilu 2024 pada Senin (12/2/2024) di Kota Bandung.
KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin ditemui seusai upacara pergeseran pasukan TNI-Polri untuk pengamanan Pemilu 2024 pada Senin (12/2/2024) di Kota Bandung.

BANDUNG, KOMPAS- Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin membantah dirinya tidak netral dalam Pemilu 2024. Bantahan terkait argumentasi dalam film dokumenter Dirty Vote bahwa penjabat gubernur yang ditunjuk memiliki relasi dengan Presiden Joko Widodo dan dilihat adanya berbagai peristiwa ketidaknetralan yang melibatkan penjabat gubernur serta pejabat lainnya.

”Terkait Dirty Vote, kami sebagai aparatur sipil negara tidak mungkin berkomentar. Karena kami netral,” tegas Bey ketika ditemui seusai upacara pergeseran pasukan TNI-Polri untuk pengamanan Pemilu 2024, Senin (12/2/2024), di Kota Bandung.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu

Bey menekankan dirinya selalu netral sejak awal bertugas sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2023. Ia pun menyatakan sama sekali tak memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam kegiatan upacara pergeseran pasukan, Bey pun menginstruksikan Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk memproses pihak-pihak yang terlibat melakukan kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilu 2024 di Jawa Barat.

Pergeseran pasukan Polri dan TNI untuk pengamanan Pemilu 2024 di halaman Gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (12/2/2024). Total sebanyak 19.725 personel yang diterjunkan untuk pengamanan pemilu di Jawa Barat.
KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Pergeseran pasukan Polri dan TNI untuk pengamanan Pemilu 2024 di halaman Gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (12/2/2024). Total sebanyak 19.725 personel yang diterjunkan untuk pengamanan pemilu di Jawa Barat.

”Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Barat memastikan pelaksanaan pemilu berjalan aman dan netral. Masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa mendapatkan intimidasi,” kata Bey.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Sebut Film ”Dirty Vote” Fitnah

Iklan

Bey pun meminta pihak yang menudingnya menunjukkan bukti dirinya berpihak pada kandidat tertentu. ”Saya netral dari awal (bertugas). Tunjukkan bahwa saya tidak netral,” tutur Bey.

Diketahui film Dirty Vote yang merupakan karya sutradara Dandhy Laksono ini diluncurkan pada Minggu (11/2/2024) sekitar pukul 11.00 WIB. Film ini bertujuan mengedukasi pemilih seputar kecurangan pemilu.

Saya netral dari awal (bertugas). Tunjukkan bahwa saya tidak netral.

Film yang berdurasi 1 jam 57 menit ini ditampilkan melalui Youtube di akun Dirty Vote. Film itu melibatkan tiga pakar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, dalam film <i>Dirty Vote</i>. Film ini terkait indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024 dan ditampilkan di Youtube pada Minggu (11/2/2024).
TANGKAPAN LAYAR FILM DIRTY VOTE

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, dalam film Dirty Vote. Film ini terkait indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024 dan ditampilkan di Youtube pada Minggu (11/2/2024).

Feri Amsari yang juga dosen Universitas Andalas dalam film Dirty Vote memaparkan, terdapat 20 penjabat gubernur dan 182 penjabat bupati dan wali kota yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sejak 2021. Penunjukan ini dinilai Feri menyalahi keputusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Feri, proses penunjukan penjabat gubernur dan kepala daerah di kabupaten serta kota haruslah transparan. Pusat seharusnya mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

”Seluruh penjabat kepala daerah yang ditunjuk presiden berasa di wilayah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap mencapai 140 juta orang. Jumlah ini telah mencapai 50 persen dari total jumlah pemilih,” ungkap Feri.

Baca juga: Gerakan Petisi 100 Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu ke Kemenko Polhukam

Ia pun mengungkapkan, penjabat gubernur yang dipilih memiliki relasi dengan presiden. Salah satu yang disebut Feri adalah Bey yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, Media dan Sekretariat Presiden.

”Berbagai hal bisa kita lihat antara relasi penunjukan dan berbagai peristiwa ketidaknetralan penjabat gubernur di dalam pemilu,” ungkap Feri.

Editor:
CHRISTOPERUS WAHYU HARYO PRIYO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000