Petugas KPPS di Makassar Berjibaku Antar Undangan Tanpa Alamat
Hanya ada nama minus alamat pada undangan memilih membuat petugas KPPS kesulitan mengantar.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F04%2F17%2Ff41cdae5-6799-4fc3-87a5-0e899a82cab4_jpg.jpg){kind=logo}
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara 42 Abdul Latief Fattah (tengah, berpeci) memberikan instruksi kepada anggotanya dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Tamalanrea Jaya, Makassar.
MAKASSAR, KOMPAS — Hingga Senin (12/2/2024), petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di Makassar masih berjibaku mengantar undangan pemilih. Petugas mengalami kendala karena undangan tersebut hanya terisi nama tanpa alamat penerima.
Di sejumlah wilayah, petugas KPPS harus minta tolong kepada ketua-ketua RT untuk mencari tahu nama dan alamat warganya yang masuk dalam daftar pemilih. Sebagian mendatangi rumah warga satu per satu untuk mencocokkan nama yang ada pada daftar lembar undangan.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
”Persoalannya kami hanya diberi undangan yang tersusun berdasarkan abjad nama yang jumlahnya sesuai dengan jumlah yang akan memilih di TPS. Tak ada alamat. Jadi, ini merepotkan karena kami tak hapal nama-nama warga dan alamatnya,” kata Annisa (24), petugas KPPS di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Senin (12/2/2024). Tidak hanya petugas, ketua RT pun banyak yang tak hapal satu per satu nama warganya.
Yang membuat petugas lebih bingung karena kerap ada beberapa nama yang sama. Ini menyebabkan sejumlah kasus di mana warga mendapat surat undangan ganda hanya karena kesamaan nama. Ini terjadi saat undangan diantar oleh petugas yang berbeda. Biasanya, dalam satu KPPS, undangan dibagikan kepada beberapa anggota yang ditugaskan untuk mengantar.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F11%2F7bfaa459-aa1b-4124-8228-c8ef947dcb7e_jpeg.jpg){kind=logo}
Kru kapal memindahkan logistik pemilu dari truk ke kapal di Pelabuhan Paotere, Makassar, Minggu (11/2/2024). Selanjutnya logistik akan didistribusikan ke pulau-pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Makassar.
Persoalannya, kami hanya diberi undangan yang tersusun berdasarkan abjad nama yang jumlahnya sesuai dengan jumlah yang akan memilih di TPS. Tak ada alamat. Jadi, ini merepotkan.
Lina Herlina, salah seorang warga Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, mengatakan, petugas KPPS datang ke rumahnya membawa setumpuk undangan.
”Lalu, dia bertanya nama saya siapa dan siapa saja yang memilih dalam satu rumah. Setelah itu mereka baru mencari di tumpukan undangan, nama saya dan orang yang memilih dalam satu rumah. Kasihan juga melihat mereka. Padahal, pemilu-pemilu sebelumnya sudah ada alamat di surat undangan,” katanya.
Baca juga: Di Tengah Hujan, KPU Makassar Distribusikan Logistik ke Kepulauan
Terkait itu, Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM Komisioner KPU Kota Makassar, Muh Abdi Goncing, mengatakan, petugas harus gunakan data pembanding untuk mencocokkan alamat pemilih.
”Data pembandingnya sudah ada dalam daftar pemilih yang digunakan oleh petugas coklit atau pantarlih waktu melakukan pemutakhiran data pemilih. Data itu yang digunakan untuk mencocokkan alamat para pemilih,” katanya.
Di KPPS yang terdapat mantan Pantarlih, petugas lebih terbantu menemukan alamat. Selain bisa mengakses aplikasi berisi data, sebagian masih mengingat alamat pemilih yang pernah didata.
Baca juga: Agar KPPS Tak Pergi Pagi Pulang Pagi
Namun, di KPPS yang petugasnya belum pernah menjadi Pantarlih, mereka kesulitan. Banyak yang tak bisa mengakses data pemilih. Salinan DPT juga tak membantu karena hanya berisi nama, jenis kelamin, usia, dan wilayah RT/RW.
Pemilih lanjut usia memberikan hak pilih di salah satu TPS di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (9/12/2020).
Sementara itu, terkait undangan ganda yang diterima pemilih, Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggara Sri Wahyuningsih mengatakan, KPU Makassar hanya mengimbau warga agar menggunakan satu undangan saja.
”Jadi, kalau memang dapat dua undangan, yang dipakai satu saja,” katanya.
