Bendera Hitam dan Kain Putih dari Universitas Trunojoyo Madura

Kampus-kampus masih terus menyuarakan keprihatinan terkait situasi politik termasuk dari Universitas Trunojoyo.

Suasana pembacaan maklumat Sivitas Akademika Universitas Trunojoyo di Bangkalan, Jawa Timur, Rabu (7/2/2024).

BANGKALAN, KOMPAS — Kalangan sivitas akademika Universitas Trunojoyo Madura di Bangkalan, Jawa Timur, Rabu (7/2/2024), menyerukan Maklumat Pangesto Ate atau panggilan hati untuk keselamatan demokrasi Indonesia yang sedang keluar dari semangat reformasi.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pernyataan sikap, orasi, dan maklumat dilantangkan oleh sivitas akademika dari kalangan mahasiswa, dosen, guru besar, dan pimpinan kampus di Gedung Rektorat. Mereka juga mengibarkan bendera hitam sebagai bentuk keprihatinan situasi politik menjelang Pemilu 14 Februari 2024 keluar dari jalur demokrasi dan reformasi. Selain itu, dibentangkan kain putih untuk ditandatangani oleh siapa pun guna mengingatkan penguasa dan elite agar bernalar kekuasaan secara sehat dan bersih.

Hemy Boemiya, dosen Fakultas Hukum, mengatakan, Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi pada Sabtu (3/2/2024) telah menyusun enam butir pernyataan sikap. Sesuai perspektif sila kesatu, penyelenggara negara sudah sepatutnya menerapkan nilai-nilai religius dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Sesuai perspektif sila kedua, nilai-nilai kemanusiaan sudah sepatutnya dilaksanakan oleh para penyelenggara negara termasuk dalam etika politik kebangsaan. Sesuai perspektif sila ketiga, pemilu sejatinya bermuara persatuan Indonesia bukan untuk memecah belah sehingga perlu keteladaan Presiden dan ketua lembaga negara untuk dalam posisi netral atau tidak memihak bahkan menyalahgunakan kewenangan serta mengedepankan cita hukum.

Sesuai perspektif sila keempat, kembalikan nuansa pemilu yang penuh hikmah bukan mementingkan kepentingan politik para penguasa. Sesuai perspektif sila kelima, amanah bangsa ialah pemerintah mewujudkan keadilan sosial sehingga pemimpin negara agar bertindak adil bagi semua pihak dalam Pemilu 2024. Sesuai perspektif konstitusi atau UUD 1945, kekuasaan Presiden sangat besar, tidak terlampau jelas pembatasan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta tiada undang-undang lembaga kepresidenan.

Lanjutkan semangat, tuntaskan agenda reformasi, dan jangan sampai mundur lagi.

Untuk itu, perlu dikedepankan Ketetapan MPR Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa di mana presiden harus arif, bijaksana, dan mencerminkan negarawan sejati, menjaga dan menjalankan demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila.

Iklan

Baca juga: Peringatan dari Kampus Surabaya soal Demokratisasi

Keterlibatan

Namun, lanjut Presiden Mahasiswa UTM Anies Anwar, tindakan Presiden Joko Widodo dinilai keluar dari semangat demokrasi dan reformasi, antara lain, mendorong keterlibatan Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, masuk dalam kontestasi dan menjadi calon wakil presiden (nomor urut 2) berpasangan dengan Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan). Keterlibatan putra sulung Presiden itu atas putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggengkan jalan dan diduga kuat ada peran Presiden. Saat itu, Ketua MK dijabat oleh Anwar Usman, adik ipar Presiden atau paman Gibran.

”Presiden berkampanye sehingga sejumlah kepala lembaga negara mengikutinya dan ini menandakan pemimpin bangsa tidak imparsial atau berdiri untuk kepentingan tertentu,” kata Anies.

Sri Hidayati, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, saat pembacaan maklumat yang diikuti peserta menyerukan lima butir. Pertama, ikhtiarkan politik bersih. Kedua, wujudkan pemilu yang aman, damai, dan berintegritas. Ketiga, jaga marwah kekuasaan bermartabat pro rakyat. Keempat, menguatkan demokrasi yang menjunjung etika moral. Kelima, memuliakan keadilan sosial.

”Lanjutkan semangat, tuntaskan agenda reformasi, dan jangan sampai mundur lagi,” kata Sri dengan lantang diikuti sivitas akademika termasuk mantan Rektor UTM Muh Syarif.

Baca juga: Memahami Kegelisahan di Balik Gelombang Seruan Para Akademisi

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

Suasana pembacaan maklumat Sivitas Akademika Universitas Trunojoyo, di Bangkalan, Jawa Timur, Rabu (7/2/2024).

Seusai pembacaan maklumat, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Surokim Abdussalam menyatakan, aksi keprihatinan dengan pengibaran bendera hitam dan pembentangan kain putih untuk ditandatangani bertujuan mengingatkan lebih intens kepada penguasa agar nalar kekuasaan dijalankan secara sehat dan bersih. ”Kenapa dilakukan sebelum pemilu (pemungutan suara 14 Februari 2024), ya, karena momentumnya tepat. Tidak bermanfaat jika dilakukan sesudah pemilu,” katanya.

Surokim melanjutkan, pembacaa maklumat itu merupakan gerakan dan seruan moral agar penyelenggara negara dan pemilu menjaga integritas kontestasi yang tersisa sepekan lagi. Amat disayangkan jika respons penguasa dan kroni melihat gerakan dan seruan kampus sebagai upaya politik praktis untuk memenangkan kandidat tertentu. ”Jika berpikir demikian, sebaiknya kembali ke kampus untuk belajar lagi tentang demokrasi politik dan konstitusi,” ujarnya.

Surokim mengatakan, seruan yang telah digulirkan kampus-kampus lainnya adalah peringatan yang imparsial, obyektif, dan mencerahkan untuk kepentingan masyarakat. Kampus memang tidak boleh dan tidak bisa diam ketika situasi sosial politik bangsa dan negara dalam keprihatinan. ”Apakah didengar atau tidak itu area penguasa tetapi jagalah nalar kekuasaan tetap sehat dan bersih demi perbaikan situasi sosial politik kenegaraan,” katanya.