Diminta Buat Video Apresiasi Kinerja Presiden, Rektor Unika Soegijapranata Menolak
Rektor Unika Soegijapranata menolak saat diminta membuat video apresiasi untuk Presiden Jokowi.
Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, periode 2021-2025, Ferdinandus Hindiarto.
SEMARANG, KOMPAS — Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Ferdinandus Hindiarto, mengaku sempat diminta membuat video yang bertujuan mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo oleh seseorang yang mengaku polisi. Namun, Ferdinandus menolak karena permintaan itu dinilai tidak sesuai dengan sikap universitas tersebut.
Ferdinandus mengatakan, dirinya tiba-tiba dihubungi oleh seseorang melalui pesan WhatsApp pada Jumat (2/2/2024). Pengirim pesan itu mengaku dirinya merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Dia mengaku menghubungi Ferdinandus atas instruksi pimpinannya.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Orang tersebut meminta Ferdinandus untuk membuat video tentang apresiasi terhadap kinerja Presiden Jokowi beserta imbauan agar semua pihak mengedepankan pendekatan damai dalam proses kampanye. Pesan itu tak direspons oleh Ferdinandus.
Baca juga: Dengarkan Suara dari Kampus
Kemudian, pada Sabtu (3/2/2024), orang tersebut kembali mengirimkan pesan kepada Ferdinandus. Dalam pesan yang kedua itu, dia kembali meminta Ferdinandus membuat video. Orang itu juga menyertakan contoh video yang telah dibuat oleh rektor-rektor dari universitas lain di Jateng.
”Saya memutuskan untuk tidak membuat video yang diminta karena pilihan kami tidak di situ. Saya menghormati, orang tersebut sedang menjalankan tugas, tapi saya juga menjalankan tugas saya dan sikap pilihan kami,” kata Ferdinandus saat dihubungi, Selasa (6/2/2024).
Baca juga: Kampus Serukan Keprihatinan atas Kontestasi Pemilu 2024
Menurut Ferdinadus, pihaknya bersama 26 anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTKI) telah membuat pernyataan sikap keprihatinan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.
APTKI mendesak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan untuk menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dengan memegang teguh sumpah jabatan, memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menegakkan hukum tanpa menggunakan sistem tebang pilih.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F01%2F31%2F96830cb2-1f4f-4d17-967b-015fbc65efc3_jpg.jpg){kind=logo}
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Prof Koentjoro (tengah) membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).
APTIK juga menyoroti pentingnya penyelenggara pemilu mengadopsi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menjamin hak setiap pemilih untuk menggunakan suaranya tanpa tekanan. Selain itu, mereka juga meminta aparat negara, seperti aparatur sipil negara, TNI, dan Polri selalu bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak tertentu.
Ferdinandus mengaku prihatin dengan sikap Presiden yang secara eksplisit menyampaikan keberpihakannya dalam pemilu dan menyatakan bahwa Presiden boleh kampanye. Menurut dia, hal seperti itu tidak sepatutnya dilakukan oleh pemimpin negara yang seharusnya netral.
Saya memutuskan untuk tidak membuat video yang diminta karena pilihan kami tidak di situ.
”Kami juga mengingatkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warganya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Fokus pada pendekatan damai tanpa kekerasan selama kampanye, pelaksanaan pemilihan umum, dan pasca-pemilu,” ucap Ferdinandus.
Dalam pernyataan sikap itu, APTKI juga mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk aktif memantau dan mengawasi pemilu. Oleh karena itu, ke depan bisa terwujud lingkungan politik yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F03%2F97b7c142-53fc-470b-b090-7730d93cb901_jpg.jpg){kind=logo}
Layar LED bertuliskan Indonesia Prihatin di UMY, Kabupaten Bantul, DIY, Sabtu (3/2/2024).
Rektor lain
Kendati menolak membuat video apresiasi, Ferdinandus juga menghormati keputusan rektor-rektor lain di Jateng yang memutuskan untuk membuat video tersebut. Ferdinandus pun turut mengapresiasi sikap kampus-kampus lain yang menyuarakan keresahannya terhadap kondisi demokrasi bangsa saat ini.
”Saya senang membaca pernyataan Wakil Peresiden Ma’ruf Amin bahwa kritik-kritik dari kampus akan ditanggapi, akan menjadi bahan evaluasi. Semoga (terwujud). Sebelum semuanya nanti tambah berlarut. Kami mencintai negeri ini dan bentuk cinta kami mengingatkan. Itu sebuah format yang menurut saya elegan dari akademisi,” ungkapnya.
Baca juga: Mahfud MD Bercerita Ada Rektor Diintimidasi untuk Puji Pemerintahan Jokowi
Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, juga sempat menyinggung adanya upaya untuk mendekati sejumlah rektor agar mereka membuat pernyataan mengapresiasi Presiden Jokowi.
”Lalu ada yang tidak mau diminta seperti itu adalah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Dia memberi tahu kepada kami bahwa memang ada yang menyuruh membuat pernyataan itu,” kata Mahfud seusai acara Tabrak Prof! di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (5/2/2024).
Kepala Bidang Humas Polda Jateng Komisaris Besar Stefanus Satake Bayu Setianto.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Kepolisian Derah Jateng Komisaris Besar Stefanus Satake Bayu Setianto tak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah benar anggotanya mengirimkan pesan kepada rektor-rektor untuk membuat video apresiasi bagi Presiden Jokowi.
Namun, Satake mengakui, polisi melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk rektor, untuk membantu menyukseskan Pemilu 2024. Hal itu termasuk dalam bagian kegiatan cooling system pemilu, yakni upaya menjaga dan mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.
”Kami itu ada kegiatan cooling system, salah satunya upaya pendekatan pada tokoh masyarakat. Tujuannya, menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian, salah satunya jelang pemilu ini kami berharap pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan aman,” ujar Satake.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F05%2F54e6da7f-089b-4a4f-b2bf-96e5bc340ed5_jpg.jpg){kind=logo}
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sofyan Anif (tengah) memberikan sambutan sebelum pembacaan "Maklumat Kebangsaan" dari perguruan tinggi tersebut, di kompleks UMS, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (5/2/2024).
Sebelumnya, beredar video dari sejumlah rektor perguruan tinggi di Jateng yang mengimbau masyarakat untuk tetap menghormati hak orang lain dalam gelaran pemilu. Video itu, antara lain, dibuat Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama, Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Hono Sejati, dan Rektor Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Kebumen Imam Satibi.
Dalam video-videonya, para rektor meminta masyarakat menggunakan hak konstitusional dan hak menyampaikan pendapat di muka umum dengan catatan tidak memaksa orang lain mengambil pilihan politik yang sama.
Para rektor juga menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin negarawan yang inovatif dan bisa menyatukan bangsa, seperti Presiden Jokowi. Para rektor juga turut mengapresiasi kinerja Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19. Mereka juga menilai Presiden berhasil menyelenggarakan pemilu berkualitas.
”Inilah yang perlu dijaga jangan sampai kita mudah melakukan pernyataan-pernyataan politik mengatasnamakan kampus, komunitas tertentu yang sebetulnya itu bagian dari narasi politik,” ucap Imam dalam videonya.
