logo Kompas.id
NusantaraMalang Raya Soroti Etika...
Iklan

Malang Raya Soroti Etika Pejabat Negara

Akademisi dan masyarakat sipil di Malang Raya menyoroti keteladanan etika diabaikan pejabat negara Tanah Air.

Oleh
DAHLIA IRAWATI
· 3 menit baca
Seruan keprihatinan akademisi dan masyarakat sipil di Malang Raya disampaikan pada Senin (5/2/2024) di Bundaran Alun-alun Tugu Kota Malang, Jawa Timur.
KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Seruan keprihatinan akademisi dan masyarakat sipil di Malang Raya disampaikan pada Senin (5/2/2024) di Bundaran Alun-alun Tugu Kota Malang, Jawa Timur.

MALANG, KOMPAS — Sejumlah akademisi lintas kampus dan masyarakat sipil Malang Raya mengeluarkan seruan bagi para pejabat negara. Mereka soroti keteladanan pada pejabat negara terkait etika kian memprihatinkan.

Seruan mengatasnamakan akademisi dan masyarakat sipil Malang Raya untuk Reformasi Jilid 2 berlangsung di Bundaran Alun-alun Tugu Kota Malang, Jawa Timur, Senin (5/2/2024). Tampak sejumlah dosen dari Universitas Widyagama, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Malang, Universitas Raden Rahmat Malang, ibu rumah tangga, seniman, mahasiswa, dan warga lainnya.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu

Dalam aksi, massa menyoroti persoalan etika yang diabaikan pejabat dan pemimpin negara di Tanah Air. Hal itu dinilai memprihatinkan. Sebab, para pemimpin dan pejabat negara tersebut seharusnya menjadi panutan bagi masyarakatnya.

Baca juga: Universitas Negeri Malang Serukan Presiden Pelopori Netralitas Aparatur Negara

Seruan keprihatinan akademisi dan masyarakat sipil di Malang Raya disampaikan pada Senin (5/2/2024) di Bundaran Alun-alun Tugu Kota Malang, Jawa Timur.
KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Seruan keprihatinan akademisi dan masyarakat sipil di Malang Raya disampaikan pada Senin (5/2/2024) di Bundaran Alun-alun Tugu Kota Malang, Jawa Timur.

”Situasi saat ini terasa keteladanan etika oleh pejabat negara terus berkurang. Salah satunya, pemimpin negara berkampanye untuk salah satu calon, memang disebut sesuai aturan. Tapi harus digarisbawahi, di atas UU dan hukum adalah etika atau moral. Itu jangan ditinggalkan,” kata koordinator aksi, Purnawan D Negara, Senin.

Purnawan, yang juga merupakan dosen Universitas Widyagama Malang, menyebut bahwa kemunduran etika dalam kehidupan berbangsa tampak dari praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan demi kepentingan politik praktis. Tampak pula dari rendahnya sikap kenegarawanan mulai dari presiden, MK, bahkan ketua-ketua partai, serta capres-cawapres. Yang terakhir, bahkan sikap presiden secara terang-terangan berpolitik praktis dengan berlindung pada aturan hukum.

”Mereka yang jelas-jelas harusnya menjadi panutan justru tidak bisa dicontoh. Mereka melupakan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika merupakan basis fundamental dalam terbentuknya negara dan bangsa sehingga runtuhnya etika berbangsa akan membawa pada runtuhnya bangsa tersebut,” kata Purnawan.

Iklan

Baca juga: Seruan dari Kampus Terus Bergulir

Seruan keprihatinan akademisi dan masyarakat sipil di Malang Raya disampaikan pada Senin (5/2/2024) di Bundaran Alun-alun Tugu Kota Malang, Jawa Timur.
KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Seruan keprihatinan akademisi dan masyarakat sipil di Malang Raya disampaikan pada Senin (5/2/2024) di Bundaran Alun-alun Tugu Kota Malang, Jawa Timur.

Presiden beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis.

Melihat situasi tersebut, Purnawan mengatakan bahwa mereka menyerukan beberapa hal terutama kepada para pemimpin dan pejabat negara. Seruan itu di antaranya mendesak pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat untuk memberikan keteladanan etika/moral dan praktik kenegarawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Massa juga menuntut pimpinan parpol serta capres-cawapres dan caleg untuk berpolitik santun dan mengedepankan etika dan budaya malu.

Selanjutnya, mereka menuntut presiden beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis.

Kepada seluruh rakyat Indonesia, katanya, agar mempertahankan nilai etika kehidupan berbangsa pada diri masing-masing. Jangan sampai terbawa oleh rendahnya martabat dan keteladanan para pemimpin negara.

Kami pegiat homeschooling merasa hari ini pemimpin bangsa yang seharusnya suri teladan nyatanya tidak demikian. Padahal, begitu susahnya mendidik anak untuk punya etika dan tata krama.

Happy Budi Febriasih, ibu rumah tangga yang turut dalam aksi tersebut, menyerukan harapan sebagai ibu agar semua pihak menjaga etika. ”Sebagai ibu rumah tangga, saya ingin sampaikan bahwa ibu rumah tangga seperti saya resah dengan situasi belakangan ini. Kami pegiat homeschooling merasa hari ini pemimpin bangsa yang seharusnya suri teladan nyatanya tidak demikian. Padahal, begitu susahnya mendidik anak untuk punya etika dan tata krama,” tuturnya.

Ia melanjutkan rasa prihatin melihat begitu nyata yang dilakukan para pemimpin bangsa cenderung mendahulukan kepentingan keluarga dan kolega, bukan rakyat. ”Mereka tidak berpikir bahwa tindakannya akan menjadi cermin buruk pendidikan etika di Tanah Air. Apakah ini yang akan kita wariskan ke anak cucu kita?” katanya.

Aksi tersebut ditutup dengan pembacaan puisi tentang korupsi oleh seniman, serta menyanyikan lagu ”Padamu Negeri”. Mereka berharap, aksi tersebut bisa jadi pemantik rekan-rekan mahasiswa hingga bisa menjadi reformasi jilid 2.

Baca juga: Mahasiswa FH UB: Komitmen Negara Menegakkan Agenda Reformasi Mulai Hilang

Editor:
IRMA TAMBUNAN
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000