Seruan Kampus Meluas ke Surabaya

Kian panjang daftar kampus yang mengeluarkan petisi atau seruan keprihatinan pada situasi politik menjelang Pemilu 2024.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Koentjoro membacakan Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (31/1/2024).

SURABAYA, KOMPAS — Sejumlah kampus telah mengeluarkan petisi atau seruan tentang keprihatinan bahwa perkembangan politik, termasuk Pemilu 2024, telah keluar dari jalur demokrasi dan reformasi. Gerakan ini membesar dan meluas, termasuk ke kampus-kampus di Jawa Timur yang menyiapkan petisi dan seruan senada.

Senin (5/2/2024), di Surabaya, Jawa Timur, setidaknya petisi dan seruan akan dikeluarkan oleh sivitas akademika Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas 17 Agustus (Untag). Unair Memanggil dengan tema ”Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik” akan berlangsung di halaman Gedung Pascasarjana Kampus Dharmawangsa (Kampus B). Pernyataan Sikap Untag Surabaya dengan tema ”Jaga Republik dari Degradasi Demokrasi” akan diadakan di Plasa Proklamasi kampus tersebut.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair, Airlangga Pribadi Kusman, dan Moch Yunus, narahubung acara, saat dihubungi pada Minggu (4/2/2024), mengatakan, acara itu berupa pembacaan manifesto akademisi keluarga besar dan alumni Unair serta kolega sejawat. ”Terbuka bagi sivitas akademika untuk hadir dalam pembacaan manifesto,” kata Yunus.

Baca juga: Kampus Serukan Keprihatinan atas Kontestasi Pemilu 2024

Unair Memanggil, lanjut Airlangga, merupakan respons sivitas akademika menyaksikan berbagai penyimpangan kehidupan demi kepentingan personal dan kekuasaan. Hal itu, antara lain, berupa pemanfaatan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah aturan syarat pendaftaran capres-cawapres, penggunaan fasilitas negara dan aparat untuk kepentingan politik partisan elektoral, dan ketidaktegasan pimpinan negeri dalam memperlihatkan netralitas dalam Pemilu 2024.

”Hal ini menunjukkan ketiadaan teladan etis republik yang seharusnya dicontohkan oleh pemimpin,” kata Airlangga.

Iklan

Sivitas akademika sebagai bagian dari masyarakat sipil tidak menghendaki Indonesia jatuh lagi pada situasi kegelapan di masa lalu sehingga mendorong kemunculan reformasi, tetapi dengan jatuh korban luar biasa. Janganlah meninggalkan prinsip, nilai Pancasila, dan amanat reformasi berkaitan dengan demokratisasi dan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN.

Hal senada diutarakan oleh dosen Fakultas Hukum Untag, Abraham Rosando. Untag juga merasakan keprihatinan yang senada dengan kampus-kampus lain tentang perkembangan situasi politik mendekati hari pemungutan suara, 14 Februari 2024, yang dianggap keluar dari jalur demokrasi dan reformasi.

Baca juga: Memahami Kegelisahan di Balik Gelombang Seruan Para Akademisi

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran Ganjar Kurnia membacakan Seruan Padjadjaran di Kampus Unpad Dipati Ukur, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024).

Sementara itu, Sabtu (3/2/2024), kalangan rektor/ketua perguruan tinggi Katolik Indonesia mengadakan pertemuan di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Mereka juga mengeluarkan sikap tentang dinamika politik menjelang Pemilu 2024.

Dalam pernyataan resmi di laman https://aptik.or.id/, mereka resah dengan kondisi telah terjadi kerusakan tatanan hukum dan demokrasi menjelang Pemilu 2024. Ada praktik penyalahgunaan kekuasaan, KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme), dan penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara. Hal itu mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia.

Sivitas akademika sebagai bagian dari masyarakat sipil tidak menghendaki Indonesia jatuh lagi pada situasi kegelapan di masa lalu sehingga mendorong kemunculan reformasi, tetapi dengan jatuh korban luar biasa.

Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) meminta Presiden Jokowi dan segenap jajaran menyelenggarakan pemerintahan sesuai asas-asas yang baik serta memegang teguh sumpah jabatan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, memerangi KKN, menegakkan hukum tidak secara tebang pilih, dan menjunjung tinggi etika dalam bekerja.

APTIK juga meminta penyelenggara pemilu menjunjung tinggi asas luber jurdil untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilih secara bebas sesuai dengan hati nurani tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apa pun. Aparatur patut selalu bersikap netral dan tidak memihak. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilu dan sesudahnya. Semua perguruan tinggi juga diminta aktif memantau dan mengawasi pemilu.