Bansos Tetap Bergulir di Tahun Politik
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bantuan tetap ada untuk masyarakat tidak mampu.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F01%2F12%2Fb6b87859-77c4-42dc-84bc-f10e10af2223_jpg.jpg){kind=logo}
Warga menunjukkan dana bantuan sosial tunai (BST) seusai dicairkan di Kantor Pos Parung, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/1/2021).
BANDUNG, KOMPAS — Bantuan sosial dari pemerintah tetap bergulir menjelang tahun politik dengan alasan untuk menjaga daya beli masyarakat. Berbagai bantuan langsung ini diterima oleh keluarga dari golongan tidak mampu. Namun, publik perlu mencermati bahwa bantuan yang diberikan ini memang program pemerintah, bukan terkait pasangan calon tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kota Bandung, Jumat (19/1/2024), mengatakan, bantuan sosial yang diberikan kepada jutaan warga tetap bergulir meskipun di tahun politik yang ditandai dengan pemilihan umum (pemilu). Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat hingga menurunkan inflasi.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Baca juga: Terdampak El Nino, Warga Kalbar Mendapatkan Bantuan Beras
Salah satu program bantuan sosial cadangan beras pemerintah (CBP) baru saja diberikan di Kota Bandung dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. Airlangga memaparkan, di Kota Bandung, penerima bantuan ini mencapai 109.333 penerima dari total 4,4 juta warga Jabar.
Program untuk keluarga tidak mampu ini, lanjut Airlangga, merupakan bantuan dalam mengantisipasi El Nino yang berdampak pada gangguan produksi pangan. Sebagian besar dari total penerima 22 juta di seluruh Indonesia ini berasal dari keluarga dengan penghasilan tidak tetap.
Puluhan warga mengantre untuk mengambil bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kantor Pos Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (29/12/2020). Sebagian warga tidak menerapkan protokol kesehatan seperti berkerumun dan tidak menggunakan masker dengan benar.
”Bansos (bantuan sosial) yang sudah dilakukan mulai dari bantuan sembako, pembayaran listrik, hingga subsidi BBM (bahan bakar minyak). Jadi, semua itu kebutuhan masyarakat tidak mampu untuk menjaga daya beli dan menurunkan inflasi. Ini tidak bisa dihentikan karena adanya pemilu,” ujarnya.
Airlangga juga meminta PT Pos Indonesia sebagai penyalur memastikan bantuan pangan tersebut tepat sasaran. Setiap warga bakal mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram dan berlangsung hingga enam bulan ke depan.
”Kami akan lihat data yang ada. Tentunya ini, kan, program pemerintah dan diberikan langsung kepada masyarakat selama pemerintahan berjalan. Ini perlu tepat sasaran,” ujarnya di sela-sela pemberian bantuan secara simbolis di kantor Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
Juarsih (42), warga RW 006 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, berterima kasih kepada pemerintah atas bantuan 10 kilogram beras yang diberikan. Dalam sebulan, dia bersama empat anggota keluarga lainnya menghabiskan lebih dari 40 kilogram beras sehingga bantuan ini setidaknya bisa mengurangi biaya makannya.
”Bapak bekerja serabutan sebagai kuli bangunan. Saat ini jarang sekali dapat order. Sehari bisa dapat Rp 100.000 sudah syukur. Bahkan, kadang sehari tidak dapat sama sekali,” ujarnya.
Persepsi masyarakat
Bantuan sosial memang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan, Pius Sugeng Prasetyo, mengingatkan publik untuk memastikan bantuan tersebut tidak dikait-kaitkan dengan pasangan calon tertentu.
Seperti diketahui, lanjut Pius, beberapa menteri memiliki hubungan dengan pasangan calon presiden yang akan berkontestasi di Pemilu 2024. Salah satunya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Masyarakat juga perlu diberi pemahaman, bantuan itu netral dari pemerintah.
Petugas memotret penerima manfaat sebagai bukti penerimaan bantuan langsung tunai dari Pemerintah Kota Bandung di Kantor Pos Asia Bandung, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/11/2022).
”Bansos ini terkait langsung dengan pemerintah, sementara saat ini kita bisa melihat beberapa menteri langsung terkait dengan upaya mendukung pasangan calon tertentu. Saya pikir, ini bisa menimbulkan persepsi. Namun, di sisi lain, bantuan ini juga dibutuhkan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah,” katanya.
Karena itu, untuk mengurangi potensi pelanggaran, Pius menyarankan semua pihak mengawasi pemberian bansos tersebut. Komunikasi kepada masyarakat dengan netral tanpa mengaitkan dengan calon tertentu menjadi perlu diperhatikan sehingga bantuan yang ada tidak disalahgunakan.
”Badan Pengawas Pemilu katakanlah mencermati setiap aktivitas dalam mengomunikasikan bantuan-bantuan tersebut kepada masyarakat. Jangan sampai ada yang secara implisit dan vulgar mengaitkan dengan calon tertentu. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman, bantuan itu netral dari pemerintah,” ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Pangan untuk Ribuan Keluarga di Jateng
