Banjir di Kalbar Berulang, Mitigasi Perlu Diperkuat

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Rumah panggung di tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (19/1/2024).

PONTIANAK, KOMPAS — Banjir di Kalimantan Barat berulang setiap tahunnya. Awal tahun ini sejumlah kabupaten dilanda banjir. Puluhan ribu warga terdampak. Perlu penguatan mitigasi bencana, antara lain pemulihan lingkungan, tata ruang, dan adaptasi kearifan lokal untuk meminimalkan dampak bencana. Apalagi, bencana tidak semata dipicu cuaca.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat dilanda banjir, antara lain Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Mempawah. Puluhan ribu warga terdampak banjir setinggi 1 meter-2 meter.

Bahkan, hingga Jumat (19/1/2024), banjir di sejumlah wilayah tak kunjung surut. Potensi bencana masih mengintai. Apalagi, menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, potensi hujan masih terjadi hingga Februari.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar Hendrikus Adam, Jumat, menuturkan, persoalan banjir dari waktu ke waktu masih menyisakan persoalan. Faktor utama penyebabnya adalah ketika kawasan berhutan dan penyangga mengalami degradasi dan deforestasi. Hal itu berlangsung sejak lama.

”Konversi lahan untuk ekstraktif sejak lama terjadi,” kata Adam.

Upaya untuk memulihkan wilayah-wilayah yang kritis penting dan mendesak. Namun, Adam menilai upaya pemulihan tidak dilakukan secara konsisten. Adam mencontohkan, banjir di Kabupaten Sintang yang pernah terjadi pada 2021 terjadi lebih dari sebulan hingga membuat transportasi di jalan nasional terhambat kala itu.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Suasana pertambangan emas ilegal di Sungai Kapuas, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, 30 Juni 2019.

Kala itu yang dilakukan adalah mengevakuasi warga dan memberi bantuan dalam jangka pendek. Pemerintah setempat juga membuat penyemaian pohon. Namun, dalam perjalanannya tidak ada kabar bahwa penanaman tetap dilakukan. Ada juga pembangunan geo bag di bantaran sungai, tetapi hanya dilakukan untuk agar tidak terjadi longsor atau abrasi di pinggir sungai.

”Maka, penting memulihkan wilayah kritis secara konsisten dan berkelanjutan oleh otoritas yang memiliki kewenangan,” ujarnya.

Konversi lahan untuk ekstraktif sejak lama terjadi.

Adam menuturkan lebih lanjut, penting juga adaptasi dalam mitigasi bencana. Bangunan yang hendak dibangun penting memperhatikan kondisi lahan. Ketika lokasi rentan banjir, bisa menerapkan rumah panggung yang merupakan kearifan lokal yang lebih adaptif. Gunanya untuk meminimalkan risiko.

Baca juga: Satu Juta Hektar DAS di Kalbar dalam Kondisi Kritis

Terkait mitigasi bencana, Ketua Satgas Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar Daniel, Jumat, menuturkan, sungai-sungai harus didalamkan karena banyak yang dangkal. Kemudian, tutupan lahan yang kritis harus dihijaukan. Daerah resapan air juga harus dijaga. Selain itu, tata ruang perlu dibenahi.

BPBD KABUPATEN KAPUAS HULU

Banjir di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu (13/1/2024). Hingga Rabu (17/1/2024), sebanyak 11 kecamatan di Kapuas Hulu masih terendam banjir,

Pada awal Januari 2024, sejumlah kabupaten sudah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Kabupaten yang dimaksud adalah Bengkayang, Kapuas Hulu, Landak, dan Kubu Raya.

Terkait tata ruang, dalam catatan Kompas, dari luas administratif Kalbar yang sekitar 14 juta hektar (ha), sekitar 8 juta ha di antaranya diperuntukkan sebagai kawasan nonproduksi dan sekitar 6 juta ha diperuntukkan sebagai kawasan produksi, antara lain untuk konsesi perkebunan, pertambangan, dan hutan tanaman industri. Belum lagi kondisi sungai yang kritis. Dari sekitar 14 juta ha luas daerah aliran sungai (DAS) di Kalbar, sekitar 1,01 juta ha di antaranya dalam kondisi kritis, di antaranya DAS Kapuas.

Baca juga: Kapuas, Eksotika yang Merana

Bencana juga perlu diantisipasi oleh kota-kota di Kalimantan. Apalagi, ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Perpindahan ibu kota juga tidak menutup kemungkinan akan diikuti perpindahan orang. Pengajar Hidrologi Lingkungan di Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kiki P Utomo, saat ditemui Kompas, tahun lalu, pernah mengingatkan, atur bangunan dan infrastruktur agar air tetap memiliki ruang.

Dari sekarang, menurut dia, harus sudah dipikirkan bagaimana bisa berbagi ruang dengan air, misalnya dengan menyediakan ruang terbuka hijau.