Kawal Amdal Ulang Blok Masela

Amdal ulang Blok Masela di Kabupaten Maluku Barat Daya perlu dilakukan secara komprehensif agar tidak merugikan warga.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Wilayah Tanimbar Selatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang menjadi lokasi pembangunan pelabuhan gas alam cair (LNG) Blok Masela.

AMBON, KOMPAS —Masyarakat Maluku Barat Daya minta proses ulang analisis mengenai dampak lingkungan di Blok Masela secara komprehensif. Proses ini untuk membantu mimpi pemerintah memproduksi 1 juta barel minyak dan 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030 dapat terwujud.

Ketua Umum Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya (Itamalda) Aholiab Watloly menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir pihaknya konsisten memperjuangkan Maluku Barat Daya (MBD) sebagai wilayah terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela. Awalnya, dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek tersebut, Kabupaten MBD tidak digolongkan sebagai wilayah terdampak. Ia pun menyayangkan prosesnya berlangsung sangat lama.

Kini, Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) bersama pemegang hak pengelola Blok Masela, Inpex Masela, setuju untuk memasukkan Kabupaten MBD dalam dokumen amdal. Analisis lingkungan dimulai akhir Januari 2024.

Dalam prosesnya nanti, Itamalda akan turut mengawal proses yang dilakukan tim konsultan amdal. Masyarakat MBD mendukung PSN hadir, tetapi jangan malah kehadirannya merugikan masyarakat.

”Sangat disayangkan prosesnya berlarut-larut, hingga akhirnya dari pengelola dan pemerintah setuju. Tuntutan kami sejak belasan tahun lalu. Apabila tidak dilakukan, Blok Masela bisa menjadi ’Blok Masalah’,” ucapnya di Ambon, Maluku, Selasa (9/1/2024).

Baca Juga: Maluku Barat Daya Minta Kaji Ulang Amdal Proyek Blok Masela

Pada awalnya, dokumen konsultan amdal yang mewakili Inpex Masela bersama SKK Migas hanya memasukkan wilayah Kepulauan Tanimbar sebagai daerah terdampak. Dalam rencana amdal ulang, konsultan hanya memasukkan satu pulau di MBD, yakni Pulau Masela, sebagai wilayah terdampak.

Namun, dari hasil revisi terbaru, pulau-pulau lain, seperti Pulau Babar, Pulau Luang, Pulau Lakor, Pulau Moa, dan Pulau Leti, akan disurvei dalam proses amdal ulang tersebut.

Pengajar Kimia di Universitas Pattimura, Yusthinus Tobias Male, menjelaskan, wilayah Kabupaten MBD terdiri dari banyak pulau yang memiliki karakteristik yang berbeda. Maka itu, proses amdal ulang tidak boleh dilakukan di satu pulau saja. MBD dinilai harus dikategorikan sebagai wilayah terdampak karena nama Blok Masela berasal dari nama Pulau Masela di Kabupaten MBD.

Ia menambahkan, penamaan suatu blok disesuaikan dengan nama pulau yang memiliki jenis batuan yang sama, antara batu di pulau tersebut dan di dasar sumur minyak atau gas.

Tidak hanya itu, kondisi embusan angin yang ada wilayah tersebut dapat memengaruhi lingkungan di MBD. Kondisi angin dari barat menuju timur yang terjadi pada Juni-November setiap tahun kerap membawa arus laut di wilayah Blok Masela masuk ke beberapa pulau di MBD.

Apabila pengelola Blok Masela membuang air olahan ke laut, limbah tersebut juga akan terbawa. Air olahan hasil pemisahan dari gas ini biasanya masih mengandung polutan berbahaya, seperti benzena, toluena, dan xylena (BTX).

”MBD itu terdiri dari banyak pulau. Maka, tidak bisa hanya amdal ulang di satu pulau saja, harus ke banyak pulau. Proses ini untuk memastikan wilayah-wilayah mana saja yang akan terdampak,” ujar akademisi yang juga tergabung dalam Itamalda ini.

Proses amdal

Proses amdal pada akhir Januari mendatang diharapkan bisa berjalan dengan cepat agar kegiatan pengeboran bisa dilakukan segera. Pada 2019, Blok Masela sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Lapangan gas tersebut berada di Laut Arafuru atau 180 kilometer barat daya Kepulauan Tanimbar dengan permukaan laut sedalam 400-600 meter dan sumur gas dengan kedalaman 4.000 meter.

Amdal ulang tidak boleh dilakukan di satu pulau saja karena banyak pulau di MBD.

Hengkangnya Shell dari konsorsium sempat membuat pelaksanaan proyek ini terhambat. Namun, kepastian masuknya Pertamina Hulu Energi dan Petronas mendorong pemerintah untuk melanjutkan program pengembangan Blok Masela yang tertunda.

Senior Manager Health Safety Security Environment Inpex Masela Ali Dikri menjelaskan, dalam amdal ulang nanti, pihaknya tidak hanya mengecek kondisi lapangan secara biologi ataupun kimia, tetapi juga secara sosial, seperti aspek ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

Baca Juga: Maluku Barat Daya Tidak Ingin Jadi Penonton di Blok Masela

Proses amdal ulang ini diklaim telah mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses analisis sampel, seperti air baku dan kualitas air laut, akan dilakukan di Jakarta. Ia pun mendukung agar amdal ulang dilakukan di beberapa pulau yang ada di Kabupaten MBD.

”Setelah amdal ulang mungkin akan diadakan sidang terbatas. Kita prinsipnya ingin semuanya dipercepat agar proyek ini bisa segera dilaksanakan,” ucapnya.

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas George Marsahala Simanjuntak menjelaskan, semakin cepat proses amdal ulang dilakukan, semakin cepat pula pengeboran bisa dilaksanakan. Pemerintah menargetkan PSN mulai pengeboran tahun 2029.

Akhir November 2023, rencana revisi pengembangan yang diajukan oleh Inpex Masela pun telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera. Dalam revisi tersebut, Inpex Masela akan menambah fasilitas penangkapan karbon sebagai upaya mengurangi emisi dalam proses produksi nantinya.

Kehadiran proyek ini menjadi salah satu ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan target produksi 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030. ”Seluruh aspirasi masyarakat kami tampung sebagai masukan bagi kami agar proyek ini berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menerangkan, selain amdal ulang, pihaknya juga mengawal kelangsungan perjanjian pemberian hak partisipasi atau participating interest (PI) sebesar 10 persen kepada Maluku Barat Daya. Adapun struktur konsorsium Blok Masela kini terdiri dari Inpex Masela sebesar 65 persen, Pertamina Hulu Energi sebesar 20 persen, dan Petronas sebesar 15 persen. PI sebesar 10 persen ini penting agar rakyat Maluku Barat mendapatkan keuntungan dari kehadiran Blok Masela.

Tidak hanya itu, ia berharap pengelola Blok Masela bisa membangun pusat pelatihan bersertifikasi internasional di MBD. Hal ini agar masyarakat juga dapat bekerja di proyek raksasa tersebut. ”Komitmen Inpex dan pemerintah untuk membangun pusat pelatihan ini harapannya bisa segera direalisasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga,” ucap mantan Bupati MBD dua periode ini.