TPN Ganjar-Mahfud Kritik Kebijakan Perikanan Nasional Belum Pro-Masyarakat Kepulauan

TPN Ganjar Mahfud menilai kebijakan perikanan nasional belum sepenuhnya mendukung kesejahteraan warga yang terlihat dari masih adanya eksploitasi. Kebijakan perlu menempatkan nelayan tradisional sebagai fokus utama.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Kapal penangkap ikan yang pernah menjadi pemasok kebutuhan industri pengolahan ikan dalam kondisi mangkrak di Pulau Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Jumat (22/9/2023).

AMBON, KOMPAS — Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud mengkritik kebijakan perikanan nasional yang dinilai belum menyejahterakan masyarakat wilayah kepulauan, salah satunya Provinsi Maluku. Daerah perikanan di Maluku masih terus dieksploitasi. Kebijakan proyek strategis nasional di wilayah ini juga menemui jalan buntu. Isu kemaritiman salah satu fokus pasangan nomor 03.

Isu kemaritiman dibicarakan dalam rangkaian acara pelantikan Tim Pemenangan Muda Maluku Ganjar Mahfud yang dihadiri sukarelawan muda pendukung pasangan nomor 03 di Ambon, Maluku, Kamis (4/1/2024). Diskusi mengambil tema ”Maluku Bangsa Samudera”.

Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maluku (PDI-P) Mercy Barends menjelaskan, kebijakan perikanan nasional belum memberikan keadilan bagi masyarakat kepulauan khususnya di Maluku. Anggota Komisi VII DPR ini menyebutkan, masih ramainya kapal cantrang membuat eksploitasi perikanan di Maluku terus terjadi.

Kapal cantrang menggunakan peralatan jaring atau umum disebut ”pukat harimau” untuk mengeruk ikan di laut. Dengan metode ini, bibit ikan juga kerap terambil. Hal ini sangat membuat kerugian karena nelayan tradisional Maluku masih menggunakan kail dan joran kayu sehingga yang tertangkap hanya ikan besar. Di Maluku, teknik ini disebut dengan nama ”huhate”.

”Menurut catatan saya ada ribuan kapal yang masih menggunakan cantrang di Laut Arafuru, dan wilayah lain di Maluku. Eksploitasi besar-besaran terjadi. Sudah banyak kritik kepada pemerintah, tetapi tidak pernah ada penindakan tegas. Untuk itu, pasangan Ganjar-Mahfud bertujuan untuk menghentikan eksploitasi ini,” katanya di Ambon, Maluku, Kamis (4/1/2024).

Baca Juga: Jalan Mundur Lumbung Ikan Nasional

Wilayah perairan di Maluku memang potensial. Di provinsi ini, terdapat tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 714 di Laut Banda, WPP 715 di Laut Seram, dan WPP 718 di Laut Arafuru. Bila digabungkan dengan wilayah Maluku Utara, akan semakin besar lagi kontribusi perikanan Kepulauan Maluku. Kontribusi dari wilayah ini terhadap sektor perikanan nasional mencapai hingga 40 persen.

Ia mengklaim, Ganjar-Mahfud memiliki fokus besar dalam bidang kemaritiman yang terlihat dari tawaran kebijakan mengenai penangkapan ikan yang berkelanjutan. Program penangkapan ikan terukur menjadi salah satu jawaban. Melalui pendekatan ini, pemerintah akan mengatur dengan tegas zonasi penangkapan ikan, serta jumlah kapal yang boleh beroperasi di sana.

”Ini berbeda dengan program Penangkapan Ikan Terukur yang kini sedang disusun Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Fokus utamanya untuk menyejahterakan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, tidak hanya korporasi,” ujarnya.

Dalam Jelajah Laut Maluku Papua yang dilakukan Tim Kompas pada Oktober-November 2023, eksploitasi terjadi hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia Timur. Di daerah Seram, Banda, dan Aru, nelayan tradisional harus bertarung dengan kapal pukat harimau. Sementara di Pulau Halmahera dan Pulau Buru, aktivitas pertambangan yang tidak ramah lingkungan merugikan nelayan.

Ketua Tim Pemenangan Muda Maluku Ganjar Mahfud Stevano Romer menambahkan, ketidakberpihakan terlihat dari hilangnya dua Proyek Strategis Nasional untuk Maluku. Program tersebut, yaitu pembangunan Ambon New Port, dan penerapan kebijakan Lumbung Ikan Nasional. Sejatinya, kehadiran proyek ini bisa memberikan kesejahteraan bagi nelayan tradisional, salah satunya dengan membangun pusat pengolahan ikan dalam skala besar di Maluku.

Nelayan membawa hasil tangkapannya untuk dijual ke pasar di Kampung Nelayan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, Senin (25/9/2023).

Dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR 2022, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pemerintah tidak memiliki anggaran untuk melanjutkan proyek ini. Dua proyek ini sempat masuk dalam Rencana Kerja KKP tahun 2023, tetapi di Rencana Kerja KKP tahun 2024, proyek-proyek ini ”hilang” (Kompas, 6/11/2023).

”Kebijakan yang harusnya bisa mendukung kesejahteraan masyarakat Maluku malah tidak dilanjutkan. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD harus bisa menjawab permasalahan ini,” ujarnya.

Baca Juga: Tuna yang Sudah ”Mati” di Laut Kami

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Manik Marganamahendra menyebutkan, ide negara maritim masuk menjadi salah satu gagasan utama pasangan nomor 03 tersebut. Ia menilai, potensi perikanan Indonesia tidak dimanfaatkan dengan baik. Kebijakan perikanan nasional harus bersandar pada asas berkelanjutan, bukan kepentingan ekonomi saja, karena berpotensi mengarah kepada eksploitasi.

”Kebijakan perikanan harus menempatkan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir sebagai yang utama,” ujarnya.