Suara dari Perbatasan untuk Calon Pemimpin Negeri

“Gema” Pemilu 2024 terasa hingga ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Sejumlah warga pun menitipkan aspirasinya untuk para calon presiden, utamanya terkait perekonomian.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Pos lintas batas negara (PLBN) di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu (20/12/2023).

Gema Pemilu 2024 terasa hingga ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Sejumlah warga yang tinggal di perbatasan pun menitipkan aspirasinya untuk para calon pemimpin bangsa yang mengikuti Pilpres 2024. Mereka berharap ketimpangan ekonomi di wilayah perbatasan dengan negara tetangga dapat segera teratasi.

Nuansa pemilu sudah terasa hingga ke perbatasan Indonesia-Malaysia, Selasa (19/12/2023). Bendera partai politik bertebaran di tepi jalan hingga sekitar permukiman warga di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, salah satu wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Demikian juga baliho para calon anggota legislatif baik kabupaten, provinsi, DPR hingga calon DPD tampak di sejumlah sudut. Tak ketinggalan pula baliho para calon presiden dan calon wakil presiden yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

Wajah perbatasan dalam beberapa tahun terakhir tak bisa dipungkiri perlahan berubah. Pos lintas batas negara (PLBN) Entikong berdiri kokoh, lebih rapi, dan megah pasca dibenahi dan diresmikan pada 2016. Sejumlah warga tampak mengabadikan fotonya di depan PLBN.

Akses dari Entikong, ibu kota Kecamatan Entikong, menuju desa di pedalamannya juga telah terhubung dengan jalan paralel. Contohnya, dari Entikong menuju Dusun Badat Baru, Desa Suruh Tembawang, yang berjarak 54 km telah terhubung dengan jalan paralel. Jarak tempuh kedua daerah itu pun hanya menjadi tiga jam. Sebalum ada jalan paralel harus mengarungi Sungai Sekayam berhari-hari.

Kendati demikian, pembangunan perbatasan tidak boleh berhenti di situ. Pekerjaan rumah para calon presiden dan calon wakil presiden ke depan masih ada. Apalagi, perbatasan merupakan beranda depan Indonesia.

Baca juga: Indonesia-Malaysia Sepakati Batas Laut Setelah Berunding 18 Tahun

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Pos lintas batas negara (PLBN) di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu (20/12/2023).

Aspirasi dan harapan pun dititipkan sejumlah warga untuk para calon presiden dan calon wakil presiden, siapapun yang kelak akan terpilih. Salah satunya dari Temenggung (pemimpin adat) Benua Desa Entikong, Kanisius Kartus (49). Kartus, menuturkan, harga komoditas pertanian di perbatasan Indonesia lebih rendah dibandingkan harga komoditas di negara tetangga Malaysia.

Kartus, menuturkan, berkebun menjadi sumber penghasilan masyarakat selain bertani padi. Jika ingin bersaing dengan negara luar, sediakan penampung komoditas yang resmi di perbatasan. Selain itu, harga komoditas hendaknya disesuaikan pula dengan harga pupuk yang terus naik setiap tahun.

Berdasarkan data Kabupaten Sanggau dalam Angka 2023, dari 2.811 ha luas kebun lada di Kabupaten Sanggau, 1.157 ha di antaranya berada di Entikong. Angka tersebut terluas dari kecamatan lainnya di Kabupaten Sanggau.

Terkait harga komoditas lada, Sabinus (45), warga lainnya, menuturkan, jika harga lada hitam di Entikong Rp 36.000 per kg, harga di Malaysia Rp 40.000 per kg. Kemudian jika harga lada putih di Malaysia Rp 60.000 per kg, di Indonesia sekitar Rp 50.000 per kg.

“Sudah sekitar empat tahun harga lada turun. Sebelumnya, harga lada pernah sampai Rp 100.000 per kg. Masyarakat tidak mengetahui apa penyebab penurunan harga. Maka banyak juga yang beralih ke komoditas lain,” tutur Sabinus.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Sejumlah baliho caleg tampak di tepi jalan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia-Malaysia, Rabu (20/12/2023).

Senada dengan itu, Thomas (48), warga lainnya, menuturkan, ia memiliki 500 batang lada. Harga lada turun sementara harga pupuk meningkat. Ia pun mengurangi porsi pupuk untuk ladanya sehingga hasil panen per batang hanya 1-2 kg. Padahal, jika pupuknya maksimal bisa mencapai 4 kg. Harga pupuk berkisar Rp 160.000-Rp 300.000 per karung ukuran 50 kg.

“Saya berharap pemimpin ke depan memperhatikan harga komoditas rakyat agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang layak. Lada menjadi tumpuan saya dan petani lain menyekolahkan anak,” kata Thomas.

Ketimpangan harga

Kartus juga menyampaikan aspirasi terkait ketimpangan harga barang, bagaimana pemerintah memenuhi ketersediaan barang-barang kebutuhan. Pemerintah perlu mengatasi ketimpangan harga. “Aturan pemerintah mengharuskan masyarakat berbelanja di tempat kita (Indonesia), tetapi ketersediaan barang masih kurang. Contohnya, gula dan gas,” ujarnya.

Iklan

Maka orang lebih enak berbelanja di Malaysia karena lebih lengkap untuk kebutuhan. Kendati ada minimarket di wilayah perbatasan, namun harga barang Indonesia lebih mahal dari harga barang Malaysia.

“Contohnya, selisih harga gula di perbatasan Indonesia dan di daerah Malaysia Rp 2.000 per kg. Jadi di Indonesia lebih mahal Rp 2.000 per kg. Jangkankan selisih Rp 2.000, selisih Rp 500 saja orang akan kejar harga yang lebih murah,” kata Kartus.

Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak Eddy Suratman, menilai, untuk memulihkan harga komoditas perlu menumbuhkan industrinya di dalam negeri sehingga stabilitas harga bisa dijamin di dalam negeri, bukan tergantung dari pasar internasional. Masalahnya, Indonesia mengalami deindustrialisasi.

“Dari 34 provinsi di Indonesia, 27 provinsi di antaranya mengalami stagnasi industrialisasi,” kata Eddy.

Indonesia terbiasa menjual komoditas pertanian dalam bentuk mentah ke luar negeri. Begitu pasar internasional terganggu berdampak pada petani. Ini juga terkait politik ekonomi internasional. Maka ke depan perlu bekerja keras untuk hilirisasi dengan memanfaatkan komoditas pertanian masyarakat untuk meningkatkan nilai tambahnya.

Baca juga: Saudara Serumpun Malaysia

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menjemur lada, Jumat (15/7/2022). Lada salah satu komoditas unggulan. Dengan adanya jalan paralel bisa lebih mudah mengangkut hasil pertanian.

Terkait pemenuhan barang-barang bagi masyarakat perbatasan, Eddy menuturkan, jika sesama negara ASEAN konsisten menjalankan integrasi ekonomi yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN, sebenarnya harus mengurangi hambatan-hambatan perdagangan di antara anggota. Namun, hal itu tidak betul-betul dilakukan.

Kalau itu betul-betul dilakukan, barang-barang Indonesia akan mudah masuk ke negara ASEAN lainnya termasuk ke Malaysia dan sebaliknya. Demikian, juga dengan negara-negara lain. Sekarang hambatan itu masih terasa dengan adanya Border Trade Agreement Tahun 1970. Regulasi tersebut membatasi perdagangan lintas batas maksimum 600 RM atau sekitar Rp 2 juta per orang per bulan.

Maka orang lebih enak berbelanja di Malaysia karena lebih lengkap untuk kebutuhan. Kendati ada minimarket di wilayah perbatasan, namun harga barang Indonesia lebih mahal dari harga barang Malaysia.

Dalam situasi seperti itu, kata Eddy, negara yang lebih efisien akan mengambil keuntungan. Mengapa barang kebutuhan pokok yang sama, harganya lebih murah di Malaysia karena prosesnya di industri lebih efisien.

“Gula, gas, beras, dan minyak goreng. Masyarakat perbatasan lebih suka belanja di sana dan itu normal menurut saya. Masyarakat tentu mencari harga murah dengan tingkat kualitas yang sama,” kata Eddy.

Dalam sektor petanian juga demikian. Rantai distribusi dari petani sampai ke pasar tidak terlalu banyak. Berbeda di dalam negeri kita, rantainya banyak sekali sehingga menimbulkan biaya. Akhirnya, pada saat dibutuhkan, masyarakat akan membandingkan harga. Para calon presiden dan calon wakil presiden perlu memikirkan pula hal ini.

Baca juga: Jalan Paralel Perbatasan yang Membuka Keterisolasian

Eddy juga mengutip pendapat Guo Rongxing (1996), penulis buku Border-Regional Economics (Ekonomi Perbatasan). Di perbatasan biasanya didiami masyarakat satu rumpun dari sisi suku dan budaya. Mereka terpisah hanya karena administrasi perbedaan negara.

“Dalam situasi itu, jika ekonomi perbatasan ingin ditumbuhkan maka jadikan ‘tanpa batas’ baik aliran barang dan orang. Cukup KTP yang berbeda, tetapi jangan batasi interaksi sosial dan ekonomi,” kata Eddy.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Salah satu lokasi jalan paralel perbatasan di Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Jumat (15/7/2022). Manfaat jalan paralel tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia.

Kalau itu terus dikembangkan, kata Eddy, ekonomi kedua perbatasan akan berkembang bersama-sama dan pada saatnya setara ekonominya. Nanti akan saling menarik, jika pendidikan di salah satu wilayah lebih baik, orang bisa sekolah di sana. Kalau layanan kesehatan lebih baik, masyarakat lainnya boleh mengaksesnya.

Orang yang tertinggal akan menempa dirinya untuk bisa sejajar. Kesamaan kultur budaya harusnya menjadi faktor yang mempermudah membangun perbatasan termasuk dalam hal integrasi ekonomi.

Baca juga: Jalan Panjang Membangun Perbatasan Antarnegara di Kalbar

Setidaknya lima kabupaten di Kalbar berbatasan dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Sambas (batas laut dan darat) dan Kabupaten Bengkayang. Selain itu, di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.