Kontrol Harga dan Jaga Ketersediaan, Presiden Janji Tambah Subsidi Pupuk
Dalam kunjungan ke Pekalongan, Presiden Joko Widodo berjanji menambah subsidi pupuk untuk mengontrol harga dan menjaga ketersediaan pupuk.
PEKALONGAN, KOMPAS — Presiden Joko Widodo berjanji menambah besaran subsidi pupuk untuk mengontrol harga dan menjaga ketersediaan pupuk di lapangan. Besaran subsidi pupuk akan diumumkan setelah Presiden berdiskusi dengan menteri terkait.
Janji itu disampaikan saat Presiden bertemu para penyuluh pertanian dan bintara pembina desa (babinsa) se-Jawa Tengah, Rabu (13/12/2023), di Pekalongan, Jateng.
”Sebentar, semuanya itu dihitung, kurangnya berapa. Saya akan minta untuk diselesaikan Menteri Keuangan. Pak Mentan (Menteri Pertanian) ngitung dulu, minta persetujuan dari DPR RI, baru Menteri Keuangan bisa menambah. Tapi, saya janji pupuk akan ditambah subsidinya,” ujar Presiden.
Dalam kunjungan kerja di Pekalongan, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana, dan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Presiden mengaku paham betul masalah pupuk yang dihadapi petani. ”Saya juga tiap hari masuk ke sawah, desa, untuk bertanya kepada petani. Problemnya memang di tahun terakhir mengeluhkan urusan pupuk, bener ya? Ada yang tidak bermasalah? Tunjuk jari, saya beri sepeda. Urusan pupuk akan jadi fokus Mentan dan akan kita selesaikan. Setuju?” kata Presiden sembari berkelakar.
Presiden menyatakan, aturan pembelian pupuk bersubsidi juga telah diubah. Sebelumnya, pembelian pupuk bersubsidi harus menunjukkan kartu tani. Namun, Presiden sudah menyetujui aturan baru bahwa pembelian pupuk bersubsidi bisa dilakukan dengan menunjukkan kartu tani atau kartu tanda penduduk (KTP).
”Tapi jangan sampai di KTP tertulis pengusaha, beli pupuk. Hati-hati. Atau di sini tulisannya ASN (aparatur sipil negara), cari pupuk juga enggak bisa. Artinya, pakai KTP itu tulisan pekerjaannya petani,” tutur Presiden.
Baca juga : Kementan: Alokasi Pupuk Bersubsidi 2024 di Bawah Kebutuhan
Dalam kesempatan itu, Presiden juga berharap produksi beras dari petani bisa meningkat beberapa waktu ke depan. Apalagi, harga gabah juga tergolong bagus, yakni di kisaran Rp 7.300-Rp 7.800 per kilogram dari sebelumnya Rp 4.200-Rp 4.300 per kg. Produktivitas padi pun diharapkan meningkat dari 5,2 ton per hektar menjadi di atas 6 ton per hektar.
”Saya minta pada PPL (penyuluh pertanian lapangan), pada babinsa, agar mendampingi para petani betul-betul baik. Urusan pas nanam-nya, bibitnya, pupuknya, pas panennya betul-betul diikuti dan diarahkan sehingga produksi beras kita nanti bisa meningkat dengan baik,” ucap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyebut dunia sedang menghadapi krisis pangan, padahal krisis akibat pandemi Covid-19 belum selesai. ”Memperbaiki ekonomi belum selesai, masuk ada perubahan iklim sehingga ada gelombang panas panjang yang menyebabkan banyak gagal panen di semua negara,” ujarnya.
Akibat krisis pangan, harga pangan naik di semua negara. Kenaikan harga pangan ini juga didorong perang antara Ukraina dan Rusia. Selain itu, perang di Gaza juga masih bergejolak antara Palestina dan Israel. Padahal, bahan baku pupuk dari lima industri pupuk di Indonesia berasal dari Rusia dan Ukraina.
”Karena perang, kapalnya tidak bisa membawa bahan pupuk untuk berlabuh ke semua negara, tidak hanya Indonesia, sehingga pupuk langka dan harganya naik. Ada problem di sana, supaya kita tahu ini ada permasalahan apa,” ungkap Presiden.
Baca juga : Subsidi Pupuk Akan Diubah Jadi Bantuan Langsung
Sebelumnya, Presiden juga meninjau penanaman padi dan menyerap aspirasi para petani di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Dalam keterangannya seusai peninjauan, Presiden Jokowi mendorong para petani agar segera memulai penanaman karena musim hujan telah tiba.
”Karena hujan sudah mulai di banyak provinsi, kita ingin mendorong agar petani segera memulai menanam padi. Karena waktu kita kemarin karena El Nino mundur sedikit sehingga kita kejar agar tanam, tanam, tanam. Karena kita harapkan nanti di bulan Maret atau April kita sudah mulai panen,” papar Presiden.
Saya janji pupuk akan ditambah subsidinya.
Dalam kesempatan itu, Presiden menuturkan, sampai saat ini, para petani menyampaikan bahwa ketersediaan pupuk di wilayah mereka masih aman. Namun, Presiden menyebut, Menteri Pertanian juga sudah siap untuk mengantisipasi potensi kelangkaan pupuk.
”Saya tanya ke petani, urusan pupuk saat ini enggak ada masalah, aman. Tapi, kalau nanti tidak tahu. Januari semua nanam, tapi Pak Mentan tadi sudah menyanggupi menyelesaikan semuanya,” tuturnya.
Disambut baik
Kehadiran Presiden di Pekalongan disambut baik oleh para petani di Desa Kaibahan, Kecamatan Kesesi. Presiden juga sempat berdialog dengan sejumlah petani, salah satunya Rusdi (65). Menurut Rusdi, Presiden menanyakan beberapa hal, salah satunya terkait ketersediaan pupuk.
”Saya bilang pupuk tidak langka, gampang. Ada kartu taninya, tinggal menebus,” kata Rusdi.
Rusdi yang memiliki sawah seluas 1,5 hektar itu mengaku senang karena sawah miliknya ditanami oleh Presiden. Seluruh biaya produksi ditanggung, ia tinggal merawat hingga memanen di kemudian hari.
”Kalau semuanya bagus, nanti bisa panen sekitar 3 ton. Kalau diuangkan mungkin sekitar Rp 12 juta,” ujarnya.
Menurut dia, kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat dirinya tidak bisa menanam padi dengan maksimal. Dari 1,5 hektar lahan yang ada, ia hanya berani menanam padi di lahan seluas seperempat hektar.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq juga menyambut baik kunjungan Presiden. Ia mengatakan, ada sejumlah bantuan yang bakal diberikan oleh Presiden bersamaan dengan kunjungan itu.
”Kami diberi rumah pompa, mau dibangunkan sumur untuk para petani, mau dikasih pupuk, dikasih macam-macam. Pokoknya alhamdulillah, berkah,” ucap Fadia.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga bertanya kepada Fadia mengenai dampak kekeringan, persoalan yang dihadapi para petani, hingga harga produk pertanian. Presiden juga menampung apsirasi dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengenai bantuan apa saja yang diperlukan di wilayah itu.
Sementara itu, dalam laporannya, Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana menyampaikan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pertanian di provinsi tersebut. Nana menyebut, selama ini, Pemerintah Provinsi Jateng telah mengadakan pendampingan dan pelatihan kepada lebih dari 2,8 juta petani yang mengelola lebih dari 1 juta hektar sawah di Jateng.
”Kami terus melakukan bimbingan lanjutan melalui forum komunikasi purnawidya, pelatihan agrobisnis petani milenial, pelatihan kewirausahaan, agricamp, dan jambore milenial. Pemerintah Provinsi Jateng juga mendukung digitalisasi di bidang pertanian guna memperkuat kinerja petani dalam menghadapi perubahan zaman,” tutur Nana.
Baca juga : Nestapa Petani Jateng akibat Kekeringan
Hal lain yang disebut Nana juga menjadi perhatian Pemprov Jateng adalah kenaikan harga komoditas, khususnya cabai keriting dan cabai rawit merah. Hingga kini, harga cabai masih di atas harga acuan. Untuk mencegah terjadinya inflasi akibat kenaikan harga komoditas tersebut, Pemprov Jateng bekerja sama dengan beberapa pihak menyiapkan sejumlah strategi.
”Bersama dengan Kementerian Pertanian dan pemerintah kabupaten/kota, kami memberikan subsidi transportasi dengan sasaran pedagang pasar. Kemudian, kami menggalakkan gerakan tanam cabai di pekarangan, membuat sentra tanaman cabai pemerintah dengan luas sekitar 45 hektar dengan rencana panen saat Ramadhan 2024,” kata Nana.