Menanti Penegasan Indonesia di Kancah Maritim Dunia
Keanggotaan Dewan IMO menjadi kesempatan Indonesia untuk menegaskan diri sebagai salah satu kekuatan maritim dunia.
Suhu di bawah nol derajat celsius yang menyelimuti London, Inggris, tak membuat dingin suasana forum Organisasi Maritim Internasional atau IMO. Forum berjalan hangat, dinamis, dan penuh kejutan, terutama ketika agenda pemilihan anggota Dewan IMO bergulir pada Jumat (1/12/2023).
Di meja pimpinan sidang, duduk sejumlah pejabat IMO. Salah satunya Sekretaris Jenderal IMO periode 2022-2023 Kitack Lim. Mereka berbagi peran, mulai dari memimpin rapat, mengatur alur voting, hingga membaca hasil perolehan suara.
Sesi pemilihan dimulai dengan voting tertutup untuk anggota kategori A. Pada kategori ini, negara dengan pelayaran niaga dan penyedia angkutan internasional terbesar, mencalonkan diri untuk mengisi 10 kursi yang tersedia.
Negara yang menduduki kursi ini pada periode sebelumnya kembali mencalonkan diri. Negara-negara itu adalah Yunani, Italia, Jepang, China, Panama, Norwegia, Korea Selatan, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Rusia.
Hasil pemilihan menunjukkan, Rusia terpental dari posisi yang diisi sejak 1958 itu. Mengejutkan. Posisi itu diganti Liberia. Memang pro dan kontra terkait pencalonan Rusia sudah menjadi bahan obrolan para delegasi sejak sidang IMO dimulai pada Senin (27/11/2023).
”Kita tahu bagaimana pergerakan logistik sangat terganggu akibat serangan Rusia ke Ukraina,” kata seorang delegasi yang tidak mau disebutkan identitasnya. Rusia menyerbu Ukraina pada 24 Februari 2022 hingga kini.
IMO merupakan lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdiri pada tahun 1948. IMO yang beranggotakan 175 negara itu memiliki kewenangan dalam mengatur keamanan dan keselamatan pelayaran internasional. Selain itu, juga senantiasa mendorong semangat ekonomi hijau.
IMO yang beranggotakan 175 negara itu memiliki kewenangan mengatur keamanan dan keselamatan pelayaran internasional.
Kabar tidak terpilihnya Rusia itu langsung ditanggapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. ”Saya menyambut keputusan yang adil ini. Dalam dekade terakhir, tidak ada negara yang melakukan tindakan lebih besar dalam melemahkan kebebasan navigasi selain Rusia. Saya berterima kasih kepada negara-negara anggota IMO yang telah mengambil langkah penting ini,” tulis Zelenskyy pada akun X miliknya.
Setelah jeda, pemilihan berlanjut ke kategori B. Negara dengan muatan logistik terbanyak mencalonkan diri untuk mengisi 10 kursi yang tersedia. Terpilihlah India, Uni Emirat Arab, Brasil, Spanyol, Australia, Kanada, Perancis, Belanda, Jerman, dan Swedia.
Terakhir, untuk kategori C, yang diperebutkan oleh negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut yang mencerminkan keadilan secara geografis. Indonesia yang pada periode sebelumnya mengisi posisi itu, kembali mencalonkan diri.
Indonesia terpilih lagi. Kategori ini diisi 20 negara. Negara-negara di kategori ini adalah Singapura, Malta, Saudi Arabia, Turki, Mesir, Meksiko, Filipina, Chile, Indonesia, Malaysia, Bahamas, Siprus, Maroko, Denmark, Qatar, Bangladesh, Kenya, Peru, Finlandia, dan Jamaika.
Indonesia mendapat dukungan signifikan. Dari 168 pemegang hak suara, 135 negara atau 80,3 persen memilih Indonesia. Jumlah dukungan pada pemilihan kali ini bertambah jika dibandingkan dengan hasil pemilihan periode sebelumnya. Kala itu, Indonesia meraih 127 suara.
Dari 168 pemegang hak suara, 135 negara atau 80,3 persen memilih Indonesia.
Ketika Kitack Lim mengumumkan hasil perolehan suara, delegasi Indonesia yang diwakili Direkrut Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dan Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Irlandia, dan IMO, Desra Percaya, saling memberi selamat. Delegasi dari negara lain juga memberi selamat.
”Kita ini negara besar. Mayoritas negara memahami peran penting Indonesia dalam sektor maritim dunia,” kata Antoni memaknai keterpilihan Indonesia tersebut.
Baca juga: Dinginnya London Iringi Lobi Delegasi Indonesia
Bantu negara kecil
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO, Indonesia akan mengambil peran lebih besar untuk memajukan sektor maritim dunia. Beberapa kebijakan yang kini sedang diterapkan Indonesia akan ditawarkan ke IMO.
Kebijakan dimaksud adalah tol laut dan pelayaran perintis. Konsep sistem transportasi laut yang diadakan untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah terluar, perbatasan, dan terpencil. Dua program itu disubsidi oleh pemerintah.
Lewat tol laut, biaya angkutan barang dipotong hingga 50 persen. Tujuannya adalah menekan disparitas harga barang di daerah. Program tol laut mulai diberlakukan tahun 2016.
Begitu pula pelayaran perintis yang mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah terbatas. Dari waktu ke waktu, pelayaran berbiaya murah itu terus dibenahi. Pengguna pun merasa semakin nyaman.
”(Terhadap) Negara-negara kecil yang memerlukan bantuan, Indonesia akan berkontribusi dengan menawarkan konsep seperti ini. Kita akan buat pelatihan dan membantu membuat sistemnya,” kata Budi.
Dari sisi keamanan, lanjut Budi, Indonesia akan memastikan keamanan di jalur pelayaran internasional yang melewati wilayah Indonesia maupun perbatasan. Jalur dimaksud seperti Selat Malaka dan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Dari sisi keselamatan pelayaran, lanjut Budi, Indonesia juga akan berbagi program tentang bagaimana mengelola pelayaran di daerah kepulauan yang penuh dengan tentangan. Standar keselamatan kapal, manajemen pelabuhan, hingga sistem navigasi.
Sejumlah negara yang mendukung Indonesia dalam pemilihan itu menaruh harapan besar. Salem Boubaker, delegasi dari Aljazair, mengatakan, mereka ingin belajar banyak hal dari Indonesia. ”Kami ingin anak muda kami magang di Indonesia. Semoga Indonesia punya program pemagangan seperti itu,” katanya.
Sementara itu, Mansoor Al-Wahibi, delegasi dari Oman, berharap Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar untuk terus menyerukan keamanan bagi pelayaran di dunia. Hingga kini, peperangan, keberadaan kelompok radikal, serta perompakan di laut menjadi momok pelayaran internasional.
Keanggotaan dalam Dewan IMO berlangsung selama dua tahun. Inilah kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan dirinya sebagai salah satu kekuatan dalam kancah maritim dunia.
Baca juga: Indonesia Terpilih Lagi Menjadi Anggota Dewan IMO