Netralitas ASN di Sumsel Jadi Sorotan

Netralitas ASN di Sumsel menjadi titik krusial dalam peta potensi pelanggaran aturan selama Pemilu 2024 di sana. Oleh karena itu, Bawaslu Sumsel akan melakukan pemantauan ketat perilaku ASN di dunia nyata dan maya.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Para anggota Badan Pengawas Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Selatan mengikuti Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu 2024 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (27/11/2023). Bawaslu Sumsel fokus mengawasi netralitas ASN dalam masa kampanye ini. Selebihnya, sebagaimana pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya, Sumsel dianggap daerah yang kondusif atau minim konflik akibat sengketa pesta demokrasi tersebut.

PALEMBANG, KOMPAS — Berkaca dari pemilihan umum yang pernah ada, netralitas aparatur sipil negara di Sumatera Selatan menjadi titik krusial dalam peta potensi pelanggaran aturan selama pemilihan umum serentak di tahun 2024. Selebihnya, Sumsel dianggap daerah yang kondusif dari potensi konflik akibat sengketa pesta demokrasi tersebut.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel Kurniawan seusai memimpin Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 di Palembang, Sumsel, Senin (27/11/2023), mengatakan, merujuk Pemilu 2019, pihaknya menemukan sejumlah ASN di Sumsel gencar mengampanyekan salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden. Maka itu, mereka coba melakukan pengawasan lebih ketat kepada ASN di Sumsel selama Pemilu 2024.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga: Ombudsman RI: Pelanggaran Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024 Semakin Serius

Pemantauan pelanggaran, termasuk oleh ASN, dilakukan secara langsung saat ada kegiatan kampanye, patroli di dunia maya, dan menindaklanjuti laporan warga.

Apalagi, Kementerian Dalam Negeri telah mengingatkan para ASN untuk menjaga netralitas. Hal itu, antara lain, dengan melarang ASN telibat dalam kampanye, seperti menampilkan simbol-simbol jari yang mengarah pada salah satu calon. ”Pemantauan pelanggaran, termasuk oleh ASN, dilakukan secara langsung saat ada kegiatan kampanye, patroli di dunia maya, dan menindaklanjuti laporan warga,” ujarnya.

Kurniawan menuturkan, setiap pelanggaran memiliki sejumlah konsekuensi hukum, mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Kendati demikian, Bawaslu Sumsel coba mendahulukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi mengenai batasan aturan yang ada, baik kepada warga atau pendukung calon, calon bersangkutan, maupun partai politik.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Ketua Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan Kurniawan memimpin Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu 2024 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (27/11/2023). Bawaslu Sumsel fokus mengawasi netralitas ASN dalam masa kampanye ini. Selebihnya, sebagaimana pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya, Sumsel dianggap daerah yang kondusif atau minim konflik akibat sengketa pesta demokrasi tersebut.

”Konsekuensi hukum itu ada beberapa tahapan. Kalau pelanggaran alat peraga kampanye, kami akan melakukan penertiban seperti dilakukan terhadap 30.000 alat peraga sosialisasi yang mengarah ke kampanye di seluruh Sumsel beberapa waktu lalu. Tetapi, kalau sudah ada unsur politik uang dan memicu kekacauan, itu diproses sebagai pelanggaran pidana,” kata Kurniawan.

Selain itu, Kurniawan menyampaikan, Sumsel relatif kondusif atau tidak pernah mengalami konflik yang dipicu sengketa pemilu. Kalaupun ada riak-riak kecil di tempat pemungutan suara (TPS), itu dianggap normatif atau wajar dalam pesta demokrasi. ”Sejauh ini, kalau soal keamanan, itu bukan masalah besar di Sumsel,” terangnya.

Baca juga: Dinilai Sarat Kepentingan Pemilu 2024, Revisi UU MK Diminta Dihentikan

Distribusi logistik

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel Andika Pranata Jaya seusai ”Deklarasi Damai dalam Rangka Pemilu 2024” di Palembang lebih menyoroti pendistribusian logistik pemilu karena ada sejumlah kawasan di Sumsel yang sulit diakses. Kawasan itu, antara lain, daerah perairan, perkebunan, dan perdesaan.

Untuk mencegah keterlambatan pendistribusian, KPU Sumsel coba memprioritaskan pengiriman logistik lebih dini di kawasan-kawasan tersebut. Maksimal, satu hari sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024, semua logistik yang diperlukan telah tiba di kawasan-kawasan tersebut.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya ikut menandatangani Deklarasi Damai dalam Rangka Pemilu 2024 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (27/11/2023). Para pihak, mulai dari KPU Sumsel, Badan Pengawas Pemilu Sumsel, pemerintah daerah, TNI/Polri, Kejaksaan Tinggi Sumsel, hingga partai politik berkomitmen mengawal Sumsel agar kondusif selama tahapan Pemilu 2024. Sebagaimana pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya, Sumsel dianggap daerah yang kondusif atau minim konflik akibat sengketa pesta demokrasi tersebut.

”Proses pendistribusian sudah berjalan, seperti kotak suara sudah ada di gudang KPU kabupaten/kota. Sekarang, kami sedang menyiapkan alat perlengkapan untuk pemungutan suara. Kalau sudah selesai, kami akan langsung distribusikan ke semua wilayah. Untuk surat suara dari anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI, DPRD provinsi, DPR kabupaten/kota, sebenarnya sudah siap, tetapi belum dikirim ke Sumsel,” tuturnya.

Di sisi lain, Andika mengatakan, pihaknya terus membekali segenap informasi yang dibutuhkan kepada para petugas, khusus Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau petugas di TPS. ”Itu dilakukan untuk meminimalisasi potensi kekeliruan di TPS sekaligus mencegah segala potensi yang bisa mengganggu kelancaran pemilu. Kendati demikian, tingkat kerawanan keamanan pemilu di Sumsel relatif tidak mencolok,” ujarnya.

Baca juga: Demokrasi Dinilai Melemah, Masyarakat Sipil Serukan Kawal Pemilu

Mencegah isu liar

Menurut Kepala Kepolisian Daerah Sumsel Inspektur Jenderal A Rachmad Wibowo, dengan rekor Sumsel yang zero konflik selama pemilu-pemilu sebelumnya, yang patut dijaga jangan sampai ada isu liar yang bisa memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dia ingin segenap pihak terkait mengoptimalkan layanan pusat media untuk menetralisasi bilamana ada isu-isu yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban umum selama pemilu.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal A Rachmad Wibowo memberi sambutan dalam Deklarasi Damai dalam Rangka Pemilu 2024 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (27/11/2023). Para pihak, mulai dari Komisi Pemilihan Umum Sumsel, Badan Pengawas Pemilu Sumsel, pemerintah daerah, TNI/Polri, Kejaksaan Tinggi Sumsel, hingga partai politik berkomitmen mengawal Sumsel agar kondusif selama tahapan Pemilu 2024. Sebagaimana pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya, Sumsel dianggap daerah yang kondusif atau minim konflik akibat sengketa pesta demokrasi tersebut.

Selebihnya, Rachmad mengajak semua pihak terkait untuk sama-sama menjaga suasana kondusif di Sumsel. Baginya, Polri tidak bisa bergerak sendirian, terutama selama masa kampanye rapat umum yang dimulai 21 Januari. Lagi pula, pemilu kali ini beririsan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru.

”Kami harap semua peserta pemilu tidak memprovokasi maupun terprovokasi. Kita semua harus saling menjaga. Kita harus belajar dari bentrokan antara ormas adat dan massa aksi bela Palestina di Bitung (Sulawesi Utara pada 25 November 2023),” kata Rachmad.