Jateng Mutakhirkan Data Pemilih, Petakan TPS Rawan, hingga Awasi Konten Medsos

Pemilu kian dekat, berbagai upaya pun dilakukan di Jateng untuk menjaga kekondusifan. Pemutakhiran data pemilih, pemetaan TPS rawan, sampai mengawasi konten medsos.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang menerima tinta sebagai logistik pemilu yang pertama didatangkan di Gudang KPU, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/11/2023).

SEMARANG, KOMPAS — Berbagai persiapan menghadapi pemilu yang bakal dihelat lebih kurang tiga bulan mendatang terus dilakukan di sejumlah daerah. Di Jawa Tengah, pemutakhiran data pemilih, pemetaan tempat pemungutan suara rawan bencana, hingga pengawasan konten di media sosial digencarkan agar pemilu tetap kondusif.

Pemerintah Provinsi Jateng ingin memastikan hak pilih setiap warganya terjamin. Untuk itu, perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik terus digenjot, khususnya bagi para pemilih pemula.

”Pemutakhiran data pemilih terus dilakukan mengingat data pemilih itu rawan untuk disengketakan. Kami minta dinas kependudukan dan catatan sipil, baik yang di provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan keabsahan daftar pemilih. Kami juga terus melakukan perekaman dan memperbarui data penduduk yang sudah meninggal atau yang pindah,” ujar Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana, Rabu (22/11/2023).

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Warga antre untuk mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik dan rekam data yang dilakukan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang di Lapangan Bung Karno, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/9/2018).

Nana menyebut, jumlah penduduk di wilayahnya saat ini sekitar 37,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, yang terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) sebanyak 28.289.413 jiwa. Jumlah itu tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan, 8.563 desa/kelurahan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 117.299 titik.

Baca juga: Nonton Bareng Film ”Kejarlah Janji” di Kampus dan Pesantren Pecahkan Rekor Muri

Sementara itu, hingga 15 November 2023, jumlah data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) di Jateng sebanyak 28.522.159 jiwa. Dari DP4 yang ada, sebanyak 27.630.072 jiwa atau 96,87 persennya tercatat sudah terekam KTP elektronik. Adapun 892.087 jiwa belum melakukan rekam KTP elektronik. Menurut Nana, perekaman terhadap DP4 yang belum melakukan perekaman KTP elektronik akan segera dirampungkan.

Pemutakhiran data pemilih terus dilakukan mengingat data pemilih itu rawan untuk disengketakan.

Dalam berbagai kesempatan, Nana meminta para bupati dan wali kota di wilayahnya untuk menjaga kekondusifan pemilu. Mereka juga diarahkan untuk memetakan hal-hal teknis dan nonteknis yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu kemudian menyiapkan langkah-langkah antisipasinya.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Warga melintas di tengah genangan rob di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023).

Di Kota Pekalongan, pemerintah setempat juga terus memutakhirkan data pemilih. Di samping itu, mereka juga memetakan TPS yang berada di wilayah rawan bencana. Pemilu mendatang diperkirakan akan berlangsung pada saat musim hujan. Ancaman banjir pun diwaspadai di Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

Camat Pekalongan Utara Wismo Aditiyo mengatakan, ada sekitar 230 TPS di wilayahnya. Dari hasil pemetaan, ada sekitar 60 TPS yang tersebar di tujuh kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara yang rawan banjir. Pihaknya telah memberikan masukan ke Komisi Pemilihan Umum untuk mempersiapkan TPS panggung agar partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 tidak turun.

”Selain itu, layanan jemput bola bisa dilakukan, misalnya menyiapkan perahu karet bagi mereka yang tidak memungkinkan datang ke TPS. Nanti sambil melihat siklus cuaca. Jika diperlukan layanan jemput bola, kami siap,” tutur Wismo.

DOK BPBD KOTA PEKALONGAN

Petugas BPBD Kota Pekalongan, Jawa Tengah, membawa perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir, Sabtu (31/12/2022).

Pada Pemilu 2019, sejumlah TPS di Pekalongan Barat juga terendam banjir. Kala itu pemerintah setempat berinisiatif membuat TPS apung. Menurut Camat Pekalongan Barat Sri Karyati, TPS apung dibuat menyerupai TPS pada umumnya, tetapi bentuknya panggung. Mulai dari tempat duduk, bilik suara, hingga meja untuk pendaftaran berada di atas panggung

”Ketinggian panggung TPS apung ini menyesuaikan dengan kondisi ketinggian banjir di wilayah tersebut. Melihat pengalaman yang lalu, wilayah rawan banjir berada di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Tirto. Jadi, kami fokus di dua kelurahan itu. Namun, kami juga tetap memetakan potensi banjir di kelurahan lain,” ujar Sri.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Upaya Twitter Perang Lawan Misinformasi, Hoaks, dan Informasi Menyesatkan

Baca juga: Satgas Cyber Polda Jateng Pantau Penyebaran Hoaks Jelang Pemilu 2024

Ancaman terhadap kekondusifan pemilu yang juga diwaspadai adalah penyeberan informasi bohong atau hoaks di media sosial. Di Batang, Badan Pengawas Pemilihan Umum setempat mendorong pembentukan gugus tugas pengawasan konten media sosial.

Ketua Bawaslu Batang Mahbrur menuturkan, gugus tugas itu berperan untuk mengantisipasi potensi penyebaran hoaks dan informasi palsu yang mengancam keharmonisan masyarakat. ”Paling tidak nanti mereka bisa mengedukasi dan menangkal ketika ada informasi-informasi yang tidak sesuai,” katanya.