Pengembangan Desa Digital Belum Masif

Percepatan pengembangan desa digital, menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, butuh perubahan pola pikir masyarakat desa, dukungan infrastruktur, serta intervensi dari pemerintah pusat dan daerah.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Perangkat desa melayani pembuatan surat-menyurat secara daring (online) di Balai Desa Pandak Daun, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Selasa (22/8/2023). Desa ini telah mengadopsi sistem Lumbung Digital untuk mempermudah urusan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

JAKARTA, KOMPAS — Kantor Staf Presiden atau KSP terus mendorong pengembangan desa digital di Indonesia yang hingga kini pengembangannya dinilai belum masif. Pemerintah Indonesia telah menjalankan program Desa Digital sejak 2020 dan menargetkan 100 persen desa di Indonesia sudah menjadi desa digital pada 2025.

Hal ini diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ketika bertemu dengan Prof Solomon Darwin, akademisi dari Universitas Berkeley, Amerika Serikat, dan inisiator Village Movement, di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi tentang pentingnya pengembangan desa digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama di Indonesia.

Menurut Moeldoko, komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemberian dana desa. ”Tujuannya, peningkatan pembangunan desa termasuk bertransformasi menjadi desa digital,” kata Moeldoko.

KANTOR STAF PRESIDEN

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu dengan Prof Solomon Darwin, akademisi dari Universitas Berkeley, Amerika Serikat, dan inisiator Village Movement, di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Namun, Moeldoko menyebut program pengembangan desa digital di Indonesia masih belum masif. Untuk itu, dibutuhkan percepatan pengembangan desa digital.

Percepatan dilakukan melalui perubahan pola pikir masyarakat desa untuk lebih melek digital, dukungan infrastruktur, serta intervensi dari pemerintah pusat dan daerah. ”Goalnya, masyarakat harus tahu benefit dari desa digital ini,” ucapnya.

Moeldoko menilai pengembangan desa digital di Indonesia menjadi sebuah keharusan. Hal ini akan membuka peluang untuk mempromosikan dan menjual berbagai potensi desa. Apalagi, saat ini perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce sudah sangat luar biasa. Desa digital menjadi salah satu upaya untuk membuka jendela dunia.

Sebagai inisiator Village Movement, Prof Solomon Darwin bersama Pemerintah India telah berhasil mengembangkan desa cerdas di India dengan memanfaatkan teknologi digital. Ia mengklaim pengembangan desa cerdas berhasil mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.

Solomon mencontohkan Desa Ajnala di Punjabi, India, yang telah berhasil mengembangkan berbagai aplikasi dan layanan digital untuk masyarakat desa, seperti aplikasi pertanian, kesehatan, dan pendidikan. ”Aplikasi-aplikasi ini telah membantu masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kualitas hidup mereka,” ujarnya.

KANTOR STAF PRESIDEN

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, bertemu dengan Prof Solomon Darwin, akademisi dari Universitas Berkeley, Amerika Serikat, dan inisiator Village Movement, di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga terus berupaya mendongkrak jumlah desa digital di Indonesia.

Pada Kamis (16/11/2023), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas bagi Duta Digital Kegiatan Desa Cerdas 2023 di Jakarta.

Dalam sambutannya, Halim menegaskan bahwa digitalisasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan untuk mengoptimalkan potensi desa. Seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa perlu memiliki keunggulan kompetitif dalam memanfaatkan digitalisasi, baik untuk layanan publik maupun peningkatan keterampilan penjualan, strategi bisnis, ekosistem, dan praktik budaya kerja. Digitalisasi pelayanan masyarakat, misalnya, sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Program Desa Digital dirancang dengan target dan tujuan menyeluruh. Salah satunya meminimalkan kesenjangan informasi di wilayah perdesaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, dengan digitalisasi, proses pengawasan dan evaluasi pembangunan desa bisa lebih mudah. Data desa harus betul-betul sudah bisa dilihat secara real time, setiap saat.