Bawaslu Sulut Waspadai Penyelenggara Pemilu 2024 yang Berpihak

Name: Bawaslu Sulut Waspadai Penyelenggara Pemilu 2024 yang Berpihak
Uploaded: 2023-11-21T08:15:10Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Pelaksanaan Pemilu 2024 di Sulut dibayangi potensi pelanggaran penyelenggara yang tidak netral sebagaimana ditunjukkan dari tingginya angka Indeks Kerawanan Pemilu.

Pelaksanaan Pemilu 2024 di Sulut dibayangi potensi pelanggaran penyelenggara yang tidak netral sebagaimana ditunjukkan dari tingginya angka Indeks Kerawanan Pemilu.

Oleh

KRISTIAN OKA PRASETYADI

· 4 menit baca

MANADO, KOMPAS — Pelaksanaan Pemilu 2024 di Sulawesi Utara dibayangi potensi pelanggaran penyelenggara yang tidak netral sebagaimana ditunjukkan tingginya Indeks Kerawanan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu akan berkolaborasi dengan kepolisian dan instansi lainnya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, kerawanan tersebut terutama terkait dengan netralitas dan independensi penyelenggara pemilu. Ini berisiko menyebabkan kontestasi pemilu di Sulut berlangsung tidak adil.

Dari pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa anggota panitia pemilihan umum diberhentikan akibat bersikap tidak netral. ”Ini yang turut berkontribusi pada tingginya nilai IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) di Sulut, belum lagi pelanggaran lainnya, seperti administrasi,” kata Ardiles, Selasa (21/11/2023), di Manado.

Menurut data Bawaslu RI, skor IKP di Sulut 87,48, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta (88,95). Menurut analisis dari pemilu-pemilu yang telah lalu, keberpihakan penyelenggara, yakni petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU), kerap dibarengi pelanggaran lain yang berkaitan dengan logistik sehingga berujung pemungutan suara ulang.

Manipulasi atau kesalahan juga terjadi dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Dalam beberapa kasus, pemilih yang seharusnya berhak malah tak dimasukkan ke dalam DPT, sedangkan yang tak layak justru dimasukkan.

Untuk itu, kata Ardiles, Bawaslu Sulut mengadakan apel siaga sebagai sarana konsolidasi dengan 500-an anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dari 171 kecamatan di 15 kabupaten/kota. Nantinya, Bawaslu tingkat kabupaten/kota juga akan menggelar apel siaga bersama pengawas di desa/kelurahan.

Hal ini sangat mendesak karena tahapan kampanye akan dimulai pekan depan. Apalagi, pelanggaran telah dilakukan oleh para peserta pemilu, yaitu para calon anggota legislatif (caleg).

Mereka memasang alat peraga sosialisasi berupa baliho atau spanduk yang menyerupai alat peraga kampanye, lengkap dengan nomor urut dan slogan. Dari sekitar 13.000 alat peraga sosialisasi, sebanyak 11.479 telah diturunkan secara mandiri oleh para caleg ataupun oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Manipulasi atau kesalahan juga terjadi dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Dalam beberapa kasus, pemilih yang seharusnya berhak malah tak dimasukkan ke dalam DPT, sedangkan yang tak layak justru dimasukkan.

”Masih ada potensi-potensi pelanggaran lain yang akan terjadi ke depan, misal jadwal kampanye yang tidak sesuai. Itu akan kami tindak. Kami sudah koordinasikan dengan semua stakeholder, termasuk teman-teman KPU, untuk memperhatikan hal-hal yang bekontribusi pada tingginya IKP sehingga bisa kita tekan dari sekarang,” ujar Ardiles.

Memperkuat pengawasan

Menanggapi ini, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menyatakan akan memperkuat jajaran penyelenggara sampai di tingkat desa dan kelurahan. Ini mencakup perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas di tempat pemungutan suara (TPS).

Kenly sadar, sebagian besar konsekuensi pelanggaran hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tertuju pada KPU. ”Kami di KPU provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan selalu ingatkan jajaran di desa dan kelurahan untuk memperhatikan ketentuan hukum dan konsekuensinya sehingga bekerja sesuai dengan prosedur hukum,” katanya.

Saat ini, KPU Sulut sedang melaksanakan distribusi logistik tahap II yang mencakup surat suara DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pencetakan diserahkan kepada pihak ketiga dan akan berlangsung sejak Selasa ini hingga 2 Desember.

KPU akan menugaskan tim pengawasan di tempat pencetakan untuk memastikan semua sesuai dengan cetak biru dari KPU RI. ”Keamanan terkait itu sudah ada SOP (standar prosedur operasional) untuk verifikasi sehingga tidak ada yang salah cetak. Kualitas percetakan juga terjamin,” ujar Kenly.

Sementara itu, Kepala Polda Sulut Inspektur Jenderal Setyo Budiyanto mengatakan, pihaknya telah tergabung dalam tim Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Bawaslu dan kejaksaan. Para penyidik dari tingkat kepolisian resor, masing-masing lima sampai tujuh orang, akan ditugaskan di dalamnya.

”Mereka sudah diberi pembekalan dan arahan tentang mekanisme terkait dengan penerimaan laporan, penelaahan, tindak lanjut, dan koordinasi dengan jaksa peneliti berkas dan proses pelimpahan. Secara mekanisme dan aturan sudah ada,” kata Setyo.

Di samping itu, ada 6.000 anggota polisi yang ditugaskan untuk mengamankan seluruh proses pemilu. Ini untuk mencegah kerawanan yang dideteksi Bawaslu. Ini mencakup mobilisasi massa, antara lain untuk menolak penyelenggaraan pemilu.

Namun, Setyo menekankan pentingnya ketaatan penyelenggara pada aturan. ”Saya berharap seluruh penyelenggara melaksanakan pemilu dengan baik dan jujur. Masalah persaingan, peserta, dan partai politik saya harap bisa menaati semua peraturan dengan baik,” katanya.

Pemilu 2024 di Sulut akan diikuti oleh 1.969.603 orang yang kini telah tercatat dalam daftar pemilih tetap. Sebanyak 975.740 adalah pemilih perempuan, sementara pemilih laki-laki 993.763 orang.

Editor:

SUSY BERINDRA

sulawesi utara manado indeks kerawanan pemilu sulut polda sulut pemilu 2024 strategi pemilu 2024 kpu sulut bawaslu sulut