Perubahan Iklim Ancam Ketahanan Pangan dan Air

Ancaman perubahan iklim berdampak pada kelangkaan air serta penurunan produktivitas pertanian. Indonesia tak luput dari persoalan tersebut.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga mengambil air dari mata air di Dusun Kalidadap, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (31/10/2023).

YOGYAKARTA, KOMPAS — Perubahan iklim yang terjadi secara global mengancam ketahanan pangan dan ketahanan air, termasuk di Indonesia. Pemerintah pun mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut.

Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa saat membuka Konferensi Tahunan Sustainable Development Goals (SDGs) 2023 di Yogyakarta, Senin (6/11/2023). ”Ancaman perubahan iklim berdampak pada kelangkaan air serta penurunan produktivitas pertanian,” ujarnya.

Pada penyelenggaraan konferensi tahun ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil tema ”Air, Energi, dan Pertanian Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan”.

Ia menjabarkan, Indonesia mengalami penurunan curah hujan tahunan sebesar 1-4 persen pada periode 2020-2034 dari kondisi periode 1995-2010. Hal ini akan berimplikasi pada kejadian kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, bahkan bisa memicu konflik kebutuhan air.

Produksi padi juga berpotensi mengalami penurunan. Suharso mengatakan, pergeseran musim dan puncak hujan menyebabkan metode tanam berubah dan memengaruhi produksi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa

Berdasarkan data yang dimiliki Bappenas, perubahan iklim berpotensi menurunkan produksi padi Indonesia sebesar 1,13 juta ton-1,89 juta ton. Lahan pertanian seluas 2.256 hektar sawah pun terancam kekeringan.

Di sisi lain, kondisi ketahanan pangan Indonesia, yang ditilik dari tingkat konsumsi pangan rumah tangga, juga memburuk. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada 2022 meningkat menjadi 10,21 persen dari 8,49 persen pada 2021.

Ketahanan air akan ditingkatkan dengan peningkatan pasokan air di hilir.

Peningkatan ini, kata Suharso, terjadi pada kelompok penduduk dengan tingkat pengeluaran 40 persen terbawah. Lebih spesifik lagi, peningkatan itu terutama terjadi pada kelompok rentan, seperti warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan anak-anak.

Adapun prevalensi stunting atau tengkes terus menurun secara konstan dalam kurun waktu 10 tahun. Pada 2022, prevalensi tengkes tercatat 21,6 persen. Namun, angka ini belum mencapai target yang ditetapkan, yakni 18,4 persen.

Untuk mengatasi persoalan itu, Suharso mengungkapkan, ketahanan air akan ditingkatkan dengan peningkatan pasokan air di hilir. Hal itu dicapai dengan menjaga dan meningkatkan luas tutupan hutan. Pada 2021, tutupan hutan Indonesia mencapai 50,8 persen atau 95,3 juta hektar.

Upaya konservasi sumber daya air juga dilengkapi dengan pembangunan waduk dan jaringan irigasi. Hingga 2024, ditargetkan terdapat 58 waduk multiguna serta 500.000 hektar jaringan irigasi baru. Selain untuk mendukung ketahanan pangan, ini juga untuk meningkatkan penyediaan listrik.

Baca juga: Perubahan Iklim Picu Gelombang Panas Lebih Sering dan Lebih Ekstrem

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, dalam sambutannya, mengatakan, salah satu upaya menjaga ketahanan pangan yang dilakukan Pemda DIY adalah melalui regulasi Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 6/2021. Regulasi itu mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Salah satu pasal dalam perda ini melarang alih fungsi lahan, terutama lahan produktif pertanian. Tiap-tiap kabupaten juga diwajibkan memiliki lahan pendukung ketahanan pangan dengan luasan yang telah ditentukan.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Buruh tani memanen padi di lahan sawah yang semakin banyak ditempati bangunan hunian di Desa Bokoharjo, Kabupaten Sleman, DIY, Kamis (29/9/2022).

Hingga saat ini luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di DIY adalah 72.409 hektar. Adapun luas lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebanyak 32.495 hektar yang tersebar di empat kabupaten.

”Apabila pemkab akan menggunakan lahan pertanian itu untuk keperluan lain, maka mereka wajib mempersiapkan lahan produktif alternatif seluas yang sama. Syaratnya, lahan penggantinya bukan termasuk lahan pertanian dan bukan lahan cadangan pertanian,” ujar Sultan.

Target SDGs

Terkait dengan pencapaian target SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, secara umum, Suharso mengungkapkan, Indonesia berhasil mencapai 62 persen dari 224 indikator yang dievaluasi. Hal ini telah jauh lebih baik dari pencapaian target SDGs secara global yang hanya 15 persen. ”Namun, tentu masih banyak tantangan, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola,” katanya.

Karena itu, kita perlu melipatgandakan usaha demi mencapai target tersebut.

Kepala Perwakilan PBB untuk RI Valerie Julliand, yang juga hadir memberikan sambutan, menyampaikan apresiasi kepada Indonesia untuk semua usaha yang dilakukan dalam mencapai target SDGs. Indonesia dinilai telah melakukan upaya yang luar biasa serta sudah menggunakan SDGs sebagai tolok ukur dalam capaian pembangunan.

Namun, dia mengingatkan, ”Kita belum sampai pada tujuan SDGs tahun 2030. Apalagi, secara global, target yang telah terpenuhi baru 15 persen.” Ia menambahkan, ”Karena itu, kita perlu melipatgandakan usaha demi mencapai target tersebut,”

SDGs bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan serta menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penghargaan

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pemimpin Redaksi Harian Kompas/Kompas.id Sutta Dharmasaputra (kiri) menerima piagam penghargaan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam acara Indonesia’s SDGs Action Awards di Yogyakarta, Senin (6/11/2023). Kompas.id meraih penghargaan khusus media dalam ajang itu.

Dalam Konferensi Tahunan SDGs 2023 itu juga digelar Indonesia’s SDGs Action Awards. Ajang penghargaan ini untuk memberikan apresiasi bagi pemerintah dan aktor non-pemerintah yang dinilai konsisten mendukung pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Kompas.id mendapat penghargaan khusus kategori media. Pemimpin Redaksi Harian Kompas/Kompas.id Sutta Dharmasaputra hadir menerima langsung piagam penghargaan tersebut di Yogyakarta.

Baca juga: Manusia dan Perubahan Iklim

Sutta mengatakan, perjuangan untuk mempercepat pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan sampai 2030 adalah tugas semua. ”Bukan hanya pemerintah, parlemen, dunia usaha, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, melainkan juga media,” katanya.

Lebih jauh, dia menambahkan, ”Kompas sebagaimana semangat para pendirinya, yaitu Jakob Oetama dan PK Ojong, serta menjadikan amanat hati nurani rakyat sebagai spiritnya, sepatutnya terus menaruh perhatian dan ikut memperjuangkan tercapainya SDGs. Dengan pencapaian SDGs, berarti kita menyelamatkan anak negeri dan Nusantara, bahkan penduduk bumi dan planet Bumi.”