Bambu, Pengawal Utama Bendungan dan Sumber Air di NTT
Bambu sebagai tanaman yang sangat tepat menjaga keberlangsungan tujuh bendungan di NTT dan lingkungan secara umum. Sumber-sumber mata air bakal terjadi dengan bambu.
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·4 menit baca
KORNELIS KEWA AMA
Pembibitan anakan bambu yang dilakukan sekitar 280 ibu-ibu di Bajawa, Februari 2021. Anakan bambu seperti ini masih cukup banyak tersedia. Lahan-lahan kering di NTT perlu ditanami bambu, terutama Timor dan Sumba.
KUPANG, KOMPAS — Tanaman bambu sangat ampuh menjaga kelestarian bendungan dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Ini sangat cocok bagi Nusa Tenggara Timur yang rawan bencana. Jutaan anakan bambu yang diproduksi ”mama-mama bambu” di Ngada sudah terbukti. Hutan masyarakat adat pun harus dijaga semua pihak.
Kekeringan ekstrem berdampak pada penurunan debit kapasitas air bendungan, embung, dan sumber-sumber mata air setiap tahun. Bahkan, sejumlah sumber mata air kering kerontang.
Situasi ini menyebabkan sejumlah areal pertanian gagal panen, warga kesulitan air bersih, dan sanitasi buruk. Sejumlah penyakit terkait kekeringan ini pun mudah menyerang manusia.
Direktur Yayasan Timor Membangun Nusantara Martinus Duan, di Kupang, Kamis (2/11/2023), mengatakan, bambu sudah terbukti keampuhannya mengatasi bencana longsor, banjir, erosi, dan kekeringan ekstrem. Kawasan tandus yang sebelumnya langganan longsor dan banjir setiap musim hujan tiba, ketika ditanami bambu menjadi hijau dan aman.
”Menjaga tujuh bendungan yang sudah dan sedang dibangun pemerintah. Juga sumber-sumber mata air, kawasan bantaran sungai, dan daerah-daerah yang rawan longsor dan banjir, maka ditanami bambu. Itu wajib, dan harus dilakukan, kalau ingin bebas dari bencana hidrologi dan bencana kekeringan ekstrem,” kata Martinus.
Pembibitan yang dilakukan November 2020 di samping rumpun bambu induk. Dokumen Yayasan Bambu Lestari.
Tidak sulit mendapatkan anakan bambu itu. Di Flores bagian barat, seperti Ngada, Nagekeo, Manggarai Raya, Ende, Sikka, dan Flores Timur, cukup banyak rumpun bambu yang tumbuh secara alamiah. Bambu petung dan pering itu sudah ratusan tahun berkembang biak di sana.
Bahkan, di Ngada, Nagekeo, dan Manggarai Timur anakan bambu sudah dibudidayakan sekitar 540 kelompok ”mama-mama bambu”.
Satu kelompok beranggotakan 25-30 orang. Sekitar 2,5 juta anakan bambu dibudidayakan dan sudah ditanami baru 1,5 juta anakan. Di areal 1,5 juta anakan bambu yang ditanam, sudah tumbuh sejumlah sumber mata air. Lingkungan sekitar pun bebas dari bencana hidrologi dan ancaman kekeringan ekstrem.
Dibagikan
Pemda harus memprogramkan ini sebelum musim hujan. Anakan bambu itu kemudian dibagikan ke masyarakat secara gratis. Kelompok petani, nelayan, sekolah-sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi,masyarakat adat, orang muda Katolik, remaja masjid, pemuda Kristen, dan organisasi kemasyarakatan lain yang ada di daerah itu.
”Penggagasnya tentu kepala daerah masing-masing kabupaten/kota. Dibuatkan surat keputusan pemprov. Perubahan iklim yang tak menentu saat ini harus disikapi dengan aksi konkret. Tidak hanya bicara, tetapi kerja nyata, melibatkan semua elemen masyarakat,” ujarnya.
DOKUMEN KELOMPOK BAMBU 1 DESA GOLOWOROK KABUPATEN MANGGARAI.
Ketua Kelompok Bambu 1 Desa Goloworok, Kabupaten Manggarai, Antonia Mbue, sedang memindahkan anakan bambu ke dalam kendaraan untuk ditanam di lahan yang disiapkan.
Pusat pembibitan milik Balai Benih Daerah Aliran Sungai (DAS) Noelmina-Benanai di Fatukoa Kota Kupang fokus pada anakan bambu. Selama ini pusat pembibitan itu menghasilkan jutaan anakan pohon berbagai jenis, tetapi jarang diminati masyarakat.
Masyarakat adat pun punya peran sebagai penjaga hutan dan sumber-sumber mata air. Peran ini jangan dianggap sepele. Di Timor Tengah Utara selalu dibuatkan ritus adat untuk pelestarian hutan setiap tanggal 2 November. Ini terkait dengan penghormatan terhadap hari arwah dalam tradisi Katolik. Kawasan hutan adat milik suku tertentu selalu dirawat dan dijaga baik.
”Tetapi, kebijakan pemerintah sering menabrak kearifan masyarakat. Ketika pemerintah menilai kawasan itu cocok untuk suatu jenis pembangunan, mereka mulai mengganggu dengan berbagai alasan. Pertama, memecah belah kesatuan masyarakat. Mengangkat ketua adat tandingan yang berpihak pemerintah dan kebijakan lain,” katanya.
Kasus kawasan hutan adat Besipae-Pubabu Timor Tengah Selatan, misalnya, Pemprov NTT mengangkat dan mengambil sumpah raja tertentu sebagai tandingan dengan raja sah, asli, untuk menguasai hutan adat itu. Upaya ini berhasil. Kawasan seluas 6.000 hektar itu kini dikuasai pemprov. Sebagian kawasan hutan pun sudah dibabat untuk kepentingan tertentu.
Ritus adat yang diselenggarakan masyarakat adat Amanuban Timor Tengah Selatan, Senin (30/11/2023), untuk menghormati arwah leluhur sebagai penjaga hutan, sumber air, dan lingkungan secara keseluruhan. Mereka khawatir kawasan ini pun diambil alih pemerintah seperti hutan adat di Besipae-Pubabu TTS.
Masyarakat adat lain yang menolak alih fungsi hutan adat itu menolak dan bertahan sampai hari ini. Koordinator masyarakat adatnya pun sampai masuk penjara hanya karena berupaya mempertahankan kawasan hutan adat Besipae-Pubabu.
Pemimpin Kerajaan Amanuban yang meliputi 17 Kecamatan di Timor Tengah Selatan, termasuk Kecamatan Amanuban Selatan, di dalamnya terdapat kawasan hutan Besipae-Pubabu, Raja Pina Nope mengatakan, kini masyarakat Amanuban mulai resah. Sebanyak 17 kecamatan di wilayah Kerajaan Amanuban diklaim pemerintah sebagaitanah milik negara.
Dikatakan, masyarakat adat dari 17 kecamatan dua hari lalu menyelenggarakan doa adat Ole Naus dan doa untuk tanah air, Poi Pah. Mereka menggelar doa adat bersama di pusat Kerajaan Amanuban di Niki-Niki.
”Tanah adat di 17 kecamatan itu diklaim Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan atau BPKH KLHK sebagai hak milik. Mereka beralasan, seluruh wilayah itu sebelumnya dijajah Belanda selama 350 tahun, setelah masa kemerdekaan, seluruh wilayah itu dikuasai negara,” kata Pina Nope.
Saat ini semua daerah dalam proses revisi tata ruang. Mereka juga bisa mengajukan lagi agar daerah itu untuk aktivitas lain, seperti pertanian, peternakan, permukiman, dan lainnya. (Anwar)
Sudah dilakukan lima kali pengukuran lahan oleh BPKH Kupang. Masyarakat merasa tidak nyaman atas tindakan itu. Mereka khawatir nasib mereka bakal sama seperti dialami masyarakat adat Besiape-Pubabu.
Benda-benda keramat berupa batu yang diyakini sebagai perwujudan arwah leluhur Amanuban, Timor Tengah Selatan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT Ambros Kodo mengatakan, pemprov sudah menetapkan pengembangan bambu di tujuh kabupaten di NTT, termasuk dua di Pulau Timor. Kebijakan ini sedang berproses.
Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Tata Ruang Lingkungan Wilayah XIV Kupang Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Anwar mengatakan, pengukuran itu bagian dari usulan perubahan tata ruang wilayah. Jika masyarakat keberatan, mereka diminta mengajukan lagi perubahan kawasan peruntukan.
”Saat ini semua daerah dalam proses revisi tata ruang. Mereka juga bisa mengajukan lagi agar daerah itu untuk aktivitas lain, seperti pertanian, peternakan, permukiman, dan lainnya,” kata Anwar.
