Harapan dan Berkat Sejahtera dari KEK Likupang

KEK Likupang telah membawa berkat berupa pembangunan infrastruktur serta ”homestay” di tiga desa. Warga terus menantikan wujud fisik KEK tersebut, tetapi juga siap jika harus mengelola pariwisata secara mandiri.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Tiga rumah penginapan (homestay) berdiri berdampingan di Desa Pulisan yang masuk area Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang, di Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (14/9/2023). Pada 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan pembangunan 263 homestay di tiga desa yang berada di dalam KEK, yaitu Pulisan, Marinsow, dan Kinunang, dengan dana sebesar Rp 44 miliar.

Olvi Budiman (42) adalah satu dari sekian warga Desa Marinsow, Minahasa Utara, yang hidupnya berubah sejak penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang di Sulawesi Utara pada akhir 2019. Tanpa diundang, tanpa diminta, pemerintah datang dan membangun sebuah pondok penginapan alias homestay di pekarangan rumahnya.

”Nda pernah pikir, nda pernah timbul di pikiran deng hati. Awal 2020, kalau nda salah, ada tim dari PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) datang, sampaikan ke kami, akan ada program homestay,” tutur Olvi pada Rabu (13/9/2023) malam di ruang tamu rumahnya.

Mulanya, Olvi tak masuk dalam daftar berisi puluhan nama warga calon penerima hibah homestay yang telah dibuat pemerintah desa pesisir itu. Lagipula, sebagai kepala dusun atau Jaga 2 Desa Marinsow saat itu, ibu tiga anak itu ingin mengutamakan warganya.

Namun, belakangan tim pengukur lahan dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I juga menawarinya untuk turut jadi penerima hibah. Soalnya, lahan pekarangan rumah Olvi cukup luas serta memenuhi dua syarat administratif yang ditetapkan, yaitu bersertifikat dan tak bersengketa.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Pasangan Anthon Johanis (49) dn Olvi Budiman (42) berpose di depan penginapan atau homestay Embun milik mereka di Desa Marinsow, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (16/9/2023). Mereka adalah satu dari 263 penerima hibah homestay di Likupang Timur serta Pulau Bunaken.

Seperti warga lainnya, Olvi pun antusias menyambut program itu, apalagi setelah mengetahui Likupang, dengan segala keindahan pantai dan bukit sabananya, ditetapkan sebagai satu dari lima Destinasi Pariwisata Superprioritas (DPSP) alias ”Bali Baru”. Homestay menjadi pertanda warga akan turut berperan membangkitkan geliat pariwisata di sana.

Per Maret 2021, tuntaslah pembangunan 51 homestay di Desa Marinsow, yang salah satunya di pekarangan rumah Olvi. Sebagian besar homestay yang berada di jalan utama desa berbentuk rumah kayu khas Woloan, Tomohon, sementara yang di dalam gang-gang mayoritas rumah beton, seperti milik Olvi. Nilai kedua jenis itu sama, yakni sekitar Rp 110 juta.

Uang hibah tersebut, kata Olvi, tidak langsung seluruhnya dikirim kepada warga, tetapi dicicil dengan sistem reimburse setiap pekan sesuai laju pembangunan homestay serta perabotan yang dibeli. Warga juga mencari tukang sendiri.

BP2P Sulawesi I juga melaksanakan program itu di dua desa tetangga Marinsow, yaitu Pulisan dan Kinunang. Total ada 211 homestay di ketiga desa yang masuk dalam area KEK Likupang seluas 197,4 hektar itu. Ditambah dengan 52 homestay yang dibangun di Pulau Bunaken, dana APBN yang digelontorkan mencapai Rp 44 miliar.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Jalan aspal membentang menuju Desa Pulisan di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (14/9/2023). Pemerintah Provinsi Sulut menggelontorkan dana sekitar Rp 64,4 miliar untuk membuat jalan yang menghubungkan tiga desa di dalam KEK, yaitu Marinsow, Pulisan, dan Kinunang.

Kini, homestay berbentuk paviliun berdinding putih yang Olvi namai Embun itu sudah beroperasi. Ukurannya sekitar 16 meter persegi, dengan sebuah kasur ukuran queen yang dibalut sprei putih serta kamar mandi yang dilengkapi wastafel, pancuran, dan kloset duduk.

Baca Juga: Desa Wisata Tak Ditinggal dalam Pembangunan KEK Likupang

Mulanya, tarif inap per malam ditetapkan hanya Rp 200.000, sudah termasuk camilan dan sarapan pagi. ”Tapi, menurut orang-orang pemprov terlalu rendah. Akhirnya, ketika ada kegiatan di desa bersama Pak Wakil Gubernur (Steven Kandouw), disepakati jadi Rp 250.000,” ujar Olvi.

Homestay itu pun menjadi sumber pemasukan tambahan bagi keluarga Olvi. Sebab, sejak KEK Likupang ditetapkan, beragam acara dan festival diadakan di sana sehingga seluruh homestay terisi. Pintu rezeki terbuka makin lebar berkat permintaan menu boga bahari sebagai makan siang dan malam para tamu. Maklum, belum ada satu pun restoran di sana.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Sarce Natari (42) merapikan kasur di penginapan miliknya di Desa Pulisan yang masuk area Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang di Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada Kamis (14/9/2023).

Infrastruktur

Hal serupa juga dirasakan Rosalina Wodi (27), pemilik penginapan bernama Brayen di Desa Pulisan. Program homestay ia sebut memberikan keluarganya dua keuntungan, yaitu pemugaran rumah pribadi serta ladang rezeki. Homestay milik keluarganya yang berbentuk rumah kayu kini terletak di atas hunian mereka.

Di samping itu, kapasitas warga dalam mengelola homestay juga dibangun lewat pelatihan oleh beragam lembaga, dari dinas pariwisata setempat, BUMN, sampai lembaga swadaya masyarakat internasional. ”Saya pernah ikut pelatihan soal hospitality (keramahtamahan), dari cara melayani tamu, berpenampilan, berbicara, dibahas semua,” kata Rosalina.

Namun, yang tak kalah penting bagi Rosalina adalah pembangunan infrastruktur dasar. Ia ingat, saat SMK pada 2011, jalan desa di depan rumahnya hanyalah jalan setapak sempit berbatu. Ketika terik siang berpadu dengan kuatnya angin pesisir, debu akan terbang ke mana-mana. Sinyal seluler pun tak menjangkau desa itu.

Semua berubah sejak KEK ditetapkan pemerintah, antara 2019 dan 2020, Kementerian PUPR telah merampungkan proyek pembuatan dan revitalisasi jalan serta jembatan sepanjang lebih kurang 49 kilometer senilai Rp 163,7 miliar. Pemprov Sulut juga menggelontorkan Rp 64,6 miliar untuk menggarap jalan lingkar Desa Marinsow-Pulisan-Kinunang.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Dua penginapan berdiri berdampingan di Desa Pulisan yang masuk area Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang di Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (14/9/2023).

Sarce Natari (42), pemilik homestay Echa & Icha di seberang rumah Rosalina, menambahkan, berkat penetapan KEK, aliran listrik di desa sudah lancar jaya, tidak mati-mati seperti dulu lagi. Beberapa menara BTS (base transceiver station) juga akhirnya didirikan pada 2021 sehingga warga bisa berinternet ria, setidaknya dengan Telkomsel.

”Itu dibangun setelah Bapak (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) Sandiaga Uno untuk pertama kalinya datang ke sini. Enggak lama setelah pulangnya Pak Menteri, langsung berdiri tower (BTS). Di situlah untungnya kami warga desa,” katanya.

Karena itulah, Sarce dan Rosalina sangat menanti-nantikan kelanjutan pembangunan KEK Likupang. Berdasarkan data Dewan Nasional (Denas) KEK, hingga 2040, investasi sebesar Rp 5 triliun akan masuk ke kawasan yang dikelola PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) itu, dengan lapangan pekerjaan baru bagi 65.300 orang.

Akan tetapi, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Elvira Katuuk, sejak 2019 total kumulatif investasi yang masuk baru Rp 372 miliar. Itu pun mayoritas berasal dari dana pemerintah pusat dan daerah dalam wujud infrastruktur dasar. Salah satu penghambatnya adalah pandemi Covid-19.

ANTARA/ADWIT B PRAMONO

Foto udara kondisi jalan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (14/9/2023). Pemerintah melalui Kementerian PUPR menggelontorkan anggaran Rp163,7 miliar untuk membuat, memperbaiki, merevitalisasi jembatan dan ruas jalan sepanjang 49.63 km yang menghubungkan sejumlah desa serta obyek wisata di KEK Likupang untuk mendukung pengembangan Destinasi Super Prioritas (DSP) Pariwisata.

Tak heran kalau hingga kini baru satu resor yang berdiri di wilayah KEK Likupang, yaitu The Pulisan, yang sebagian sahamnya dimiliki PT MPRD sebagai badan usaha pembangun dan pengelola (BUPP) KEK Likupang. Di luar itu, tak ada pusat jasa akomodasi lain.

Bahkan, bundaran KEK yang seharusnya jadi gerbang utama kini ditumbuhi rumput liar. Maka, tak heran pula kalau ratusan homestay di tiga desa sekitar KEK belum tentu terisi barang sebulan sekali kecuali ada event.

Elvira mengatakan, hingga akhir 2023, pemerintah ataupun PT MPRD diharapkan dapat mendatangkan investasi senilai Rp 234,2 miliar. ”Kami ada rapat monitoring setiap triwulan dan semesteran dengan Denas (Dewan Nasional) KEK. Diminta progress apa saja yang sudah dilakukan di KEK untuk dievaluasi Denas, apakah (KEK) bisa diperpanjang atau dicabut,” tuturnya.

Baca Juga: Strategi Tak Jelas, KEK Bitung dan Likupang Telantar

Di lain pihak, Leo Rustandi, pemilik sekaligus Direktur Investasi dan Pengembangan Pariwisata PT MPRD, tak khawatir soal itu. Pasalnya, dua investor ia sebut akan masuk untuk membangun klub yacht dan berlayar (sailing) sebagai dari area dermaga atau marina yang nilainya dapat menyentuh 20 juta dollar AS.

Lagipula, lanjut Leo, PT MPRD akan membangun KEK Likupang dengan konsep pariwisata regeneratif dengan titik berat di bidang konservasi. Artinya, tak akan banyak bangunan megah. ”Pak Menpar sudah mengonfirmasi, ini harus dilakukan. Ini sesuatu yang bagus untuk Likupang dan Indonesia,” ujarnya.

ANTARA/ADWIT B PRAMONO

Foto udara kondisi jalan di Desa Marinsow, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (14/9/2023). Pemerintah melalui Kementerian PUPR menggelontorkan anggaran Rp163,7 miliar untuk membuat, memperbaiki, merevitalisasi jembatan dan ruas jalan sepanjang 49.63 km yang menghubungkan sejumlah desa serta obyek wisata di KEK Likupang untuk mendukung pengembangan Destinasi Super Prioritas Pariwisata.

Mandiri

Di tengah isu ini, warga di Desa Marinsow, Pulisan, dan Kinunang sesungguhnya tak terlalu harap-harap cemas menanti KEK. Sebab, setidaknya satu dasawarsa terakhir mereka telah mampu mengelola pariwisata sendiri melalui badan usaha milik desa (BUMDes) dengan memanfaatkan aset natural.

Setiap desa memiliki pantai masing-masing, misalnya Pantai Paal di Marinsow dan Pantai Besar Pulisan di Pulisan. Adapun Kinunang tidak hanya punya Pantai Kinunang, tetapi juga bukit sabana bernama Larata, di mana pengunjung dapat mengagumi keindahan Tanjung Likupang.

Pengunjung dikenakan biaya masuk berdasarkan jenis kendaraan. Sepeda motor dikenai Rp 20.000, mobil Rp 40.000, dan bus Rp 70.000, terlepas dari berapa pun penumpang yang diangkut. Penghasilan BUMDes tiap bulan mencapai puluhan juta rupiah karena pantai-pantai tersebut kerap menjadi lokasi kegiatan komunal, seperti ibadah padang umat Kristen.

Maka, pantai menjadi arena berdagang kudapan serta minuman dingin bagi warga desa yang tidak berprofesi sebagai nelayan, petani kebun, atau karyawan perusahaan tambang emas di Desa Pinenek. Mereka juga menyewakan pondok-pondok kayu sebagai tempat berteduh bagi pengunjung.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Para pengunjung bermain di Pantai Paal yang terletak di Desa Marinsow, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (16/9/2023). Pantai yang terletak di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang itu dikelola badan usaha milik Desa Marinsow dengan penghasilan yang dapat mencapai Rp 50 juta per bulan.

Yeni Alelo (48), pengusaha kuliner di Desa Marinsow, mengatakan, dahulu ia berjualan gohu papaya di pantai. Penghasilan bersihnya dalam sehari bisa mencapai Rp 800.000. Namun, setelah ada KEK, mulai banyak pesanan-pesanan gohu serta kue-kue basah ataupun kering dalam jumlah besar untuk kegiatan pariwisata.

Ketika Sandiaga Uno berkunjung ke Likupang pada Agustus 2023, Yeni bahkan ketiban pesanan kue, antara lain kukis gelang gula merah dan keripik pisang. Karena tak sanggup sendiri, ia mengajak enam ibu di desa yang bisa membuat kue.

”Hasilnya waktu itu Rp 17,45 juta. Karena KEK, masyarakat jadi ada kegiatan,” ujarnya.

Kendati begitu, pesanan seperti itu tak datang setiap hari karena memang tak setiap hari ada acara terkait pariwisata di Likupang. Di hari-hari biasa, Yeni kini lebih banyak melayani pesanan dari acara ibadah jemaat gereja atau dari perusahaan tambang di Pinenek.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Yeni Alelo (48) membuat kue kolombeng merah di rumahnya yang terletak di Desa Marinsow, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (16/9/2023). Dengan penghasilan paling sedikit Rp 6 juta per bulan, Yeni berharap pengusaha kue di desa seperti dirinya dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang.

Hal yang sama diungkapkan Royke Palapa (57), pegiat kriya dari tempurung kelapa di Desa Marinsow. Ia dulu rutin menjual cenderamata, seperti gantungan kunci, di Pantai Paal. Sejak ada KEK, ia banyak mendapatkan pesanan suvenir untuk diberikan kepada tamu-tamu penting.

Sama seperti Yeni, Royke pun mengaku menanti-nantikan pembangunan di KEK. Sebab, kalau semakin banyak tamu, penjualan hasil tangan mereka pasti akan meningkat juga. ”Tapi kalau batal, ya, enggak apa-apa juga. Orang sudah kenal pantai di sini, tinggal bagaimana pemerintah kabaupaten dan provinsi mau benahi,” ujarnya.

Para warga desa pun sudah cukup bersyukur dengan infrastruktur dasar yang telah dibangun pemerintah. Di samping itu, adanya homestay membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui BUMDes, yaitu dengan pengelolaan bersama.

Baca Juga: KEK Likupang Menyongsong Harapan

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Pemandangan dari atas Bukit Larata, salah satu obyek wisata alam di Desa Kinunang, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat (15/9/2023). Bukit yang dikelola oleh masyarakat itu diharapkan dapat membawa pemasukan bagi desa seiring dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang seluas 197,4 hektar yang mencakup tiga desa, termasuk Kinunang.

Di Desa Pulisan, misalnya, BUMDes Timbelang Indah yang diketuai Merlin Malendes (34) berencana menyeragamkan fasilitas di 73 homestay yang kini masih dikelola secara pribadi oleh masing-masing pemilik. Dengan begitu, tamu akan mendapatkan pengalaman yang sama baik, di mana pun mereka menginap.

”Nanti, melalui intervensi BUMDes, disamaratakan. Mungkin cuma dibedakan dari tipe rumahnya. Nanti dibuat perjanjian bagi hasilnya dengan masyarakat seperti apa,” kata Merlin.

Ia mengatakan, warga di Desa Pulisan menantikan KEK dengan antusias sehingga akan kecewa kalau tidak jadi. ”Kalau misalkan KEK itu tidak jadi, berarti gagal Likupang jadi top. Padahal, sudah viral di mana-mana sebagai DPSP. Pasti kami akan memberdayakan dan mengembangkan apa yang ada, tetapi akan lebih baik kalau ada KEK,” tutur Merlin.