Kalsel Antisipasi Inflasi Pangan Dampak El Nino

Tim Pengendalian Inflasi Daerah diminta mengantisipasi gejolak harga pangan yang dipicu berkurangnya stok dan produksi akibat kekeringan atau El Nino di Kalimantan Selatan.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Kegiatan rapat tingkat tinggi (high level meeting) Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kalimantan Selatan dengan tema ”Strategi Menjaga Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan” di Banjarmasin, Kalsel, Senin (18/9/2023).

BANJARMASIN, KOMPAS — Tingkat inflasi di Kalimantan Selatan diklaim masih terkendali dan berada dalam tren yang melandai. Namun, inflasi beras di Kalsel pada Agustus 2023 masih tercatat tinggi, 21,7 persen.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, inflasi sempat menyentuh 7,35 persen secara tahunan pada September 2022. Namun, setelah itu angkanya terus menurun hingga mencapai 4,36 persen pada Agustus 2023.

”Capaian ini tidak lepas dari kerja keras dan sinergisitas di antara anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya dalam rapat tingkat tinggi (high level meeting) Rapat Koordinasi TPID Kalsel dengan tema ”Strategi Menjaga Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan” di Banjarmasin, Senin (18/9/2023).

Sahbirin bersyukur, tingkat inflasi di Kalsel masih terkendali di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi di antara anggota TPID se-Kalsel tetap harus dipertahankan guna mengantisipasi dampak El Nino yang memicu kenaikan harga-harga pangan. Apalagi, saat ini sudah 19 negara yang membatasi ekspor produk pangan sehingga memicu kenaikan harga pangan di pasar dunia.

”TPID se-Kalsel perlu mencermati dan menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, yaitu berkaitan dengan upaya mengantisipasi dampak musim kemarau berkepanjangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Mukrani (63), petani di Desa Malintang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, memperlihatkan tanaman padi di sawahnya yang terserang virus tungro, Selasa (10/5/2022). Serangan virus tersebut membuat petani terancam gagal panen karena banyak tanaman padi yang mati sebelum berbulir.

Dalam jangka pendek, menurut Sahbirin, harus ada integrasi data stok dan neraca pangan guna mengecek ketersediaan pangan. Dalam konteks ini perlu didorong agar kerja sama antardaerah terus ditingkatkan hingga level bisnis ke bisnis.

Selanjutnya, TPID perlu senantiasa mengecek ketersediaan stok pangan di pasar, meningkatkan cadangan pangan, serta mengoptimalkan penggunaan fiskal daerah untuk stabilisasi harga.

”Untuk jangka panjang, kita perlu memperkuat sarana dan prasarana pertanian guna meningkatkan cadangan pangan, khususnya beras, misalnya melalui perluasan implementasi teknik budidaya padi apung,” ujarnya.

Inovasi pertanian berupa budidaya padi apung merupakan teknik menanam padi di lahan rawa dengan menggunakan pot pada bidang stirofoam.

”Pengembangan teknik budidaya padi apung punya potensi tinggi untuk meningkatkan cadangan beras mengingat area rawa di Kalsel sangat luas, mencapai 290.000 hektar,” katanya.

Baca juga : Redam Inflasi sejak Awal Tahun, Kalsel Gelar Operasi Pasar

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Wahyu Pratomo mengatakan, inflasi beras di Kalsel pada Agustus 2023 masih tercatat tinggi, 21,7 persen, meskipun tingkat inflasi Kalsel sudah berangsur terkendali.

”Kenaikan harga beras dunia terjadi karena berbagai faktor, utamanya perubahan iklim dan kebijakan proteksionisme negara-negara di dunia untuk menjaga ketahanan pangan di masing-masing negara,” ungkapnya.

Lima langkah

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Petugas melayani pembelian beras premium dari Bulog dalam kegiatan operasi pasar barang kebutuhan pokok di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (28/1/2023). Di lokasi operasi pasar, beras premium seharga Rp 60.000 dijual Rp 42.500 per sak kemasan 5 kilogram.

Untuk itu, Wahyu menekankan urgensi TPID se-Kalsel untuk menerapkan lima langkah pengendalian inflasi. Pertama, optimalisasi APBD melalui intervensi pasar, operasi pasar, ataupun pasar murah.

Kedua, penguatan sarana dan prasarana pertanian guna meningkatkan produktivitas pangan.

Ketiga, memperkuat kebijakan pengendalian inflasi daerah lewat data stok dan neraca pangan serta implementasi kerja sama antardaerah.

Keempat, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk distribusi barang dan jasa, termasuk optimalisasi peran BUMD pangan.

Kelima, memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi pengendalian inflasi guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

”Dengan berbagai upaya tersebut, inflasi di Kalsel pada sisa tahun 2023 ini diyakini tetap terkendali pada titik tengah-tengah sasaran target 3,0 plus minus 1 persen secara tahunan,” katanya.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Para pekerja borongan asal Kalimantan Selatan menanam padi jenis Impari-42 di sawah yang digarap pemerintah dalam program lumbung pangan (food estate) di Desa Bentuk Jaya, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Rabu (21/4/2021).

Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Budi Waryanto mengatakan, pihaknya bersama pemerintah provinsi akan bersinergi dan berkolaborasi untuk menjaga ketersediaan pangan secara nasional. Untuk bisa mewujudkan kondisi yang aman secara nasional, tentu peran provinsi sangat penting.

Baca juga : Beras Sumbang Inflasi di Daerah Lumbung Pangan

Menurut Budi, masalah pangan di Indonesia punya tipe berproduksi pada musim-musim tertentu dan akan berkurang pada musim-musim tertentu juga, terutama pada musim kemarau seperti sekarang ini.

Akan tetapi, konsumsi atau kebutuhan pangan itu cenderung tetap (flat) sehingga harus pintar-pintar menjaga cadangan pangan.

”Kami selalu memotivasi pemerintah daerah untuk mewujudkan cadangan pangan pemda. Pada saatnya nanti kalau ada panen besar, sebagian harus disimpan sebagai cadangan dan dikeluarkan pada saat-saat seperti sekarang sehingga harganya tetap stabil,” katanya.