Seusai Ratas dengan Presiden, BNN Sumut Fokus Sembuhkan 1,7 Juta Pencandu Narkoba
BNN Sumut fokuskan pemulihan 1,7 juta pencandu narkoba di Sumut, yang merupakan provinsi dengan jumlah pencandu terbanyak se-Indonesia. Penindakan hukum ikut ditingkatkan.
Oleh
NIKSON SINAGA
·3 menit baca
MEDAN, KOMPAS — Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara berfokus menyembuhkan 1,7 juta pencandu narkoba di Sumut, jumlah pencandu tertinggi se-Indonesia. Penindakan hukum juga ditingkatkan, termasuk bagi aparat yang terlibat peredaran.
Kepala BNN Provinsi Sumut Brigadir Jenderal (Pol) Toga Habinsaran Panjaitan mengatakan, BNN dan Polda Sumut sudah menangkap pengedar dan menyita berton-ton narkoba setiap tahun. Namun, prevalensi penyalah guna narkoba tetap naik. ”Ini menunjukkan ada penanganan yang harus diperbaiki,” katanya, Rabu (13/9/2023).
Saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/9/2023), Presiden Joko Widodo meminta agar semua pihak melakukan upaya luar biasa dalam memberantas peredaran narkoba di Tanah Air. Sumut diprioritaskan karena prevalensi yang sangat tinggi dan menjadi pintu masuk penyelundupan narkoba ke Indonesia.
Kepala Polda Sumut Inspektur Jenderal Agung Setya Imam Effendi dan Panglima Kodam I Bukit Barisan Mayor Jenderal Mochammad Hasan juga hadir dalam rapat terbatas itu.
Toga mengatakan, penyembuhan 1,7 juta pencandu narkoba di Sumut sangat penting. Banyaknya penyalah guna narkoba ini juga menjadi penyebab tingginya kriminalitas, penyimpangan sosial, terpuruknya ekonomi, menurunnya kesehatan, dan kemiskinan.
Jika hanya melakukan penegakan hukum, kata Toga, sindikat pengedar pasti akan mencari segala cara untuk memasukkan narkoba karena permintaan besar dan harga tinggi. Sebaliknya, jika permintaan bisa ditekan, penyelundupan narkoba juga akan berkurang signifikan.
Selama ini, kata Toga, penyembuhan pencandu narkoba sulit dilakukan karena terbatasnya kapasitas panti rehabilitasi narkoba dan minimnya anggaran. BNN Sumut tidak punya anggaran untuk rehabilitasi. Sebagian besar panti rehabilitasi narkoba milik swasta sehingga keluarga pencandu butuh biaya besar untuk penyembuhan.
Mohon maaf, faktanya yang pakai narkoba sekarang banyak dari kelas bawah, mulai dari tukang parkir, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Gajinya pas-pasan, tetapi pakai narkoba.
Padahal, belakangan ini sebagian besar pencandu narkoba adalah masyarakat berpendapatan rendah. Mereka sulit mendapat layanan rehabilitasi. ”Mohon maaf, faktanya yang pakai narkoba sekarang banyak dari kelas bawah mulai dari tukang parkir, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Gajinya pas-pasan, tetapi pakai narkoba,” kata Toga.
Salah satu yang mendesak dilakukan adalah pembangunan panti rehabilitasi narkoba yang saat ini kapasitasnya hanya sekitar 4.000 orang per tahun, hanya seujung kuku dibandingkan dengan jumlah penyalah guna yang mencapai 1,7 juta jiwa di Sumut. Solusi lain untuk penyembuhan dengan rehabilitasi rawat jalan.
Penindakan
Meski berfokus pada penyembuhan pencandu, BNN Sumut tetap akan berupaya luar biasa dalam penegakan hukum. ”Pengedar akan tetap kami tindak tegas. Arahan dari Bapak Presiden, oknum aparat penegak hukum yang bermain juga akan ditindak tegas,” kata Toga.
Toga mengatakan, Sumut menjadi salah satu pintu masuk utama penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Narkoba masuk melalui jalur laut Selat Malaka ke pelabuhan tikus di perairan Tanjungbalai dan Asahan.
Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Besar Hadi Wahyudi mengatakan, mereka baru menangkap tujuh pengedar dan menyita 23 kilogram sabu di Kabupaten Asahan, Selasa (5/9/2023). Pengedar itu adalah anggota sindikat internasional yang mengirim sabu dari Malaysia dan hendak dibawa ke Medan.
Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan, peredaran narkoba di Sumut berada di level sangat mengkhawatirkan. Setelah dilantik pada Selasa pekan lalu, Hassanudin yang merupakan mantan Panglima Kodam I Bukit Barisan itu menyebut akan memprioritaskan pemberantasan narkoba. ”Ini menjadi program prioritas kami mengingat peredaran narkoba di Sumut cukup tinggi, butuh sinergi yang baik di semua pemangku kepentingan,” katanya.