Tumpukan Masalah Sambut Pj Gubernur NTT

Penjabat Gubernur NTT hanya satu tahun memimpin, tetapi ia dihadapkan pada setumpuk masalah warisan gubernur sebelumnya. Ia ibarat mencuci piring kotor warisan mantan gubernur.

DOKUMEN HUMAS SETDA NTT

Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake menerima nota memori jabatan dari mantan Gubernur NTT Viktor Laiskodat setelah pelantikan di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri, Selasa (5/9/2023). Penjabat Ady Kalake memimpin NTT hanya satu tahun di tengah masalah-masalah yang dihadapi wilayah ini.

KUPANG, KOMPAS — Begitu menjabat, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia Kalake langsung dihadapkan pada tumpukan masalah yang harus diselesaikan berikut waktu yang sangat sempit untuk menyelesaikannya. Masyarakat NTT tidak bisa berharap banyak pada kehadiran Kalake yang hanya selama satu tahun itu.

Pengamatan politik, ekonomi, dan pembangunan Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmat Atang, di Kupang, Kamis (7/9/2023) mengatakan, hari ini Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake tiba bersama istri di Kupang. Ada penyambutan secara adat Lamaholot di Bandara El Tari, Kupang. Selanjutnya, pada Jumat besok, Penjabat Gubernur masuk rumah jabatan gubernur, yang sebelumnya tidak ditempati mantan gubernur, dan mulai bertugas.

”Penjabat Gubernur sudah ditunggu setumpuk masalah. Utang Rp 1,3 triliun, masalah sengketa tanah antara masyarakat adat dan pemprov di beberapa titik yang menurut masyarakat masih harus diselesaikan, stunting tertinggi nasional, gizi buruk, rawan pangan, kasus perdagangan orang, masalah Bank NTT, kematian PMI ilegal di luar negeri, lowongan kerja, sumber daya manusia, dan seterusnya,” kata Ahmat.

Baca juga : Viktor Laiskodat Titipkan NTT kepada Penjabat Gubernur Saat Sertijab di Jakarta

TANGKAPAN LAYAR DOKUMEN PRIBADI

Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake bersama istri, Ny Lili Kalake.

Ia mengatakan, dalam kurun waktu satu tahun memimpin NTT, sangat tidak mungkin Penjabat Gubernur bisa menyelesaikan atau mengurangi tekanan masalah-masalah itu. Namun, apa yang dikerjakan secara maksimal patut diapresiasi dan dihargai. Paling penting, belanja pegawai dan belanja pembangunan tidak terganggu di tengah tekanan fiskal yang ada.

Utang pemprov senilai Rp 1,3 triliun dinilai cukup membebani APBD NTT. Tidak ada utang saja, tekanan fiskal daerah cukup kuat, apalagi dibebani utang. Akan tetapi, suka tidak suka, Penjabat Gubernur dan gubernur definitif selanjutnya harus mencicil utang itu sampai 2029.

Penjabat Gubernur dan gubernur yang akan datang harus menekan ”ruang-ruang sempit” yang dinilai bisa dihilangkan untuk membayar utang itu. Anggaran pendapatan daerah pun selalu tidak mencapai target setiap tahun. Misalnya, target Rp 3 triliun pada tahun anggaran 2022 hanya terealisasi Rp 500 miliar.

Hal paling utama, saya ulangi, yakni belanja pegawai dan pembangunan rutin tetap diprioritaskan.

Selain itu, ada konflik kepentingan antara masyarakat dan pemprov juga perlu diperhatikan. Berikutnya, masalah tanah di Bendungan Temef, Pubabu-Besipae, Lingko Loek di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Sumba Timur. Aksi protes pengambilalihan tanah ulayat masyarakat adat Pubabu-Besipae, Timor Tengah Selatan, terus berlangsung sampai hari ini.

Baca juga : Penjara Tak Matikan Daya Juang Masyarakat Adat Pubabu NTT

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Remaja putri dari masyarakat adat Desa Pubabu, Timor Tengah Selatan, melakukan aksi di Pubabu mendesak Pemerintah Provinsi NTT mengganti rugi rumah mereka yang digusur pada awal Agustus 2020. Kini, mereka tinggal bergabung dengan anggota keluarga secara terpencar di beberapa tempat di Timor Tengah Selatan.

”Baru saja kemarin mereka mendatangi kampus Universitas Nusa Cendana Kupang, kantor gubernur, dan DPD NTT. Mendesak penghentian pembangunan laboratorium lahan kering Pubabu-Besipae oleh Undana dan mendesak pemprov mengembalikan tanah adat itu ke masyarakat. Jika aksi-aksi seperti itu juga berlanjut satu tahun ke depan, tentu mengganggu penjabat juga,” katanya.

Tokoh masyarakat Lamaholot ini menilai kehadiran Penjabat Gubernur saat ini sebagai ”tukang cuci piring kotor” yang diwariskan penguasa sebelumnya. Masalah yang ada ibarat benang kusut. Sulit diurai mulai dari mana. ”Tetapi, tentu ada strategi mengatasi. Hal paling utama, saya ulangi, yakni belanja pegawai dan pembangunan rutin tetap diprioritaskan,” katanya.

Staf khusus gubernur

Terkait keberlanjutankehadiran sekitar 32 staf khususbentukan mantan Gubernur Viktor Laiskodat dengan honor Rp 25 juta-Rp 30 juta per bulan selama lima tahun terakhir ini, ia menilai hal itu sangat tergantung Penjabat Gubernur. Jika ia merasa perlu dan mendesak, silakan dipertahankan, tetapi kalau tidak perlu bisa dibubarkan.

Ia menilai keberadaan staf khusus gubernur adalah kebutuhan penguasa sebelumnya. Staf khusus bukan keharusan, melainkan kebutuhan rezim saja. Lembaga itu bukan unsur yang melekat pada sistem pemerintahan, tetapi semata kebutuhan penguasa. Sudah ada beberapa staf ahli gubernur yang berperan resmi membantu gubernur.

Baca juga : Gubernur NTT Pamit Usai Membacakan Pidato Pembangunan 17 Agustus 2023

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Sekretaris Daerah NTT Kosmas Lana (baju putih) memberikan keterangan pers terkait kehadiran Penjabat Gubernur NTT pertama kali di Kupang, NTT, Kamis (7/8/2023). Penjabat Gubernur memilih menetap di rumah jabatan gubernur yang selama lima tahun tidak ditempati Gubernur Viktor Laiskodat.

Sekretaris Daerah NTT Kosmas Lana mengatakan, Penjabat Gubernur telah mengagendakan kegiatan pada hari-hari awal kehadirannya di NTT. Ia akan mengunjungi sejumlah tokoh agama, yang diawali kunjungan kepada Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor Pdt Mery Kolimon STh, Ketua Majelis Ulama Indonesia NTT Mohammad Wongso, dan Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang RD Agus Duka Pr.

”Tentu Penjabat ingin bersilaturahmi, juga mendengarkan masukan-masukan dari para tokoh agama ini untuk kepemimpinan satu tahun ke depan. Kita sudah koordinasikan dengan mereka. Mereka setuju. Waktunya akan disesuaikan karena ini pesan dan kerinduan Pak Penjabat,” kata Kosmas.

Ia mengatakan, Penjabat Gubernur juga ingin memanfaatkan rumah jabatan gubernur sebagai tempat tinggal. Rumah itu selama ini tidak ditempati gubernur sebelumnya, Viktor Laiskodat. Awalnya, pemprov menyiapkan hotel untuk tempat tinggal Penjabat Gubernur, tetapi ditolak dengan alasan rumah dinas kosong dan harus ditempati.

Baca juga : Wirausaha Muda Berbasis Pangan Lokal di Pulau Adonara

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Kabupaten Flores Timur terdiri dari Pulau Adonara, Pulau Solor, dan Pulau Flores bagian ujung timur. Pulau Adonara masuk dalam salah satu dari puluhan calon daerah otonomi baru yang masih mengalami moratorium saat Joko Widodo menjadi Presiden.

Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atas nama Presiden Joko Widodo bersama sejumlah penjabat gubernur lain. Ayodhia Kalake sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ayodhia Kalake adalah putra berdarah Adonara, Flores Timur. Ia lahir di Jakarta, 18 November 1966, dari pasangan H Khaji Kalake (alm) asal Adonara Timur dan Hj Lili dari Bandung, Jawa Barat.